Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Harus Diubah Sikap Pemerintah Tangani Kasus Ahmadiyah

Tgl terbit: Selasa, 07 Februari 2006

Siaran Pers
No : 07/SP/KontraS/II/2006
Tentang
HARUS DIUBAH SIKAP PEMERINTAH TANGANI KASUS AHMADIYAH

KontraS mengutuk keras aksi serangan massa yang brutal terhadap jemaat Ahmadiyah di Lombok Barat, NTB. Bentuk hasutan, atau pembiaran terhadap serangan kekerasan tidak bisa dibenarkan atas alasan apa pun. Serangan ini merupakan pelanggaran HAM yang serius yang harus diselesaikan lewat pengadilan HAM.

Menurut kami, salah satu akar masalah terletak pada aturan hukum yang tidak konsisten. Ada aturan yang melindungi kebebasan beragama sesuai keyakinan (UUD 1945 dan UU HAM) tetapi ada juga aturan yang melarang kebebasan beragama sesuai keyakinan diluar otorisasi negara (KUHP).

UUD 1945 dan UU No.39/1999 melindungi hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri sebagai hak fundamental. Sementara KUHP justru digunakan untuk mengekang hak setiap orang untuk beragama sesuai keyakinannya.

Pemerintah harus merevisi ketentuan KUHP tersebut untuk mencegah terjadinya hasutan, paksaan dan serangan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di manapun.

KontraS mengkritik pernyataan Menteri Luar Negeri yang menilai tidak cukup alasan bagi warga Ahmadiyah untuk mencari suaka politik. Hak mencari suaka adalah hak yang juga dilindungi hukum nasional; Pasal 28 UU 39/1999 tentang HAM dan tergolong hak atas rasa aman.

Tidak berlakunya hak suaka hanya bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan prinsip PBB. Warga Ahmadiyah tidak masuk kategori tersebut. Karena itu, cukup alasan untuk mencari suaka bila pemerintah benar-benar tidak menjamin perlindungan politik, hukum dan keamanan.

Pemerintah harus segera memperkuat perlindungan setiap orang untuk beragama sesuai keyakinannya dengan cara mengubah paradigma hukum pemerintah dalam menangani masalah yang berkaitan dengan keyakinan, identitas, maupun cara hidup beragama.

Jakarta , 7 Februari 2006
Badan Pekerja

Usman Hamid
Koordinator

Lampiran I : (ketentuan hukum indonesia tentang masalah beragama)
Lampiran II : (Tabel masalah kebebasan beragama di Indonesia 2005)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 3,795 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org