Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
RI Tidak Perlu Arogan Sikapi Timor Leste

Tgl terbit: Senin, 30 Januari 2006

Siaran Pers Bersama
RI TIDAK PERLU AROGAN SIKAPI TIMOR LESTE

Melalui pernyataan ini, kami menilai sikap pembatala pertemuan Presiden SBY dengan Xanana Gusmao atau kecaman pelaporan Xanana kepada PBB, merupakan langkah yang mencerminkan arogansi dan memepertahankan impunitas (kejahatan tanpa hukuman).

Reaksi sejumlah pihak di Indonesia atas kabar Presiden Timor Leste Xanana Gusmao menyerahkan laporan hasil akhir CAVR kepada Sekjen PBB, menjadi kontra produktf dengan kebutuhan membagun hubungan baik RI-Timor Leste, serta memperburuk citra HAM Indonesia di dunia internasional.

Kami juga menyayangkan respon Indonesia yang tidak bisa membedakan kewajiban legal dan aksi politik.

CAVR adalah komisi yang independen, bebas dari pengaruh pemerintah Timor Leste. Sesuai regulasi UNTAET 10/2001, CAVR memiliki mandat menemukankebenaran dan membangun rekonsiliasi, terbatas pada periode 25 April 1974 s/d 1 Oktober 1999. Hasil akhir CAVR mengharuskan laporan tersebut disampaikan pula pada PBB. CAVR juga bukan pengadilan, baik untuk kejahatan HAM berat maupun kejahatan kriminal biasa.

Melihat mandat dan posisi CAVR, sebenarnya Indonesia dapat mengambil sikap danlangkah lebih produktif untukkemajuan HAM dan keberlangsungan hubungan kedua Negara. Dengan cara kooperatif atas temmuan CAVR dan respon positif rekonsiliasi yang di rekomendasikan CAVR khususnya yang berubungan dengan indonesia.

Jika pendudukan Indonesia di Timor Leste selama 24 Tahun diindikasikan melakukan pelanggaran HAM berat, pemerintah Indonsia bisa mengklarifkasi dengan dokumen, data atau bukti apapun untuk menolaknya. Atau juka tidak memilki kemampuan untuk hal itu, indonesia bisa menyiapkan pembelaan-melalui pengacara profesional-dalam mekanisme pengadilan (special panel) yang merespon rekomendasi CAVR.

Langkah ini sangat baik bagi proses transisi Indonesia sendiri, dari Negara yang oteriter menjadi Negara yang menghormati hukum dan HAM. Langkah ini pula yang membuat nilai posisitf Indonesia di mata dunia bahwa Indonesia emang telah berubah.

Atau juga bisa dengan menyambut baik rekomendasi CAVR untuk tetap menjaga dan menghormati pemakaman pasukan TNI di Timor Leste.

Berangkat dari kondisi diatas, kami meminta Pemerintah Indonesia bersikap kooperatif terhadap temuan CAVR dan Rekomendasi yang dihasilkan.

Jakarta, 30 Januari 2006



Kasus terkait Wasior 2001;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,097 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org