Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Evaluasi Satu Bulan Vonis Kasus Munir

Tgl terbit: Senin, 23 Januari 2006

Siaran Pers
EVALUASI SATU BULAN VONIS KASUS MUNIR

Sebulan lebih sudah putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat (20/12/05) memvonis 14 tahun penjara bagi terdakwa Pollycarpus B Priyanto. Dalam putusan, Pollycarpus divonis sebagai pelaku yang berkomplot bersama Oedi Irianto, Yeti Susmiarti, Ramelgia Anwar, dan Muchdi PR yang dinilai lebih memiliki motif membunuh Munir.

Kami menghargai penegasan Presiden SBY untuk mengusut tuntas hingga dalangnya juga diadili (21/12/05) dan memerintahkan jajarannya segera berkoordinasi melakukan proses hukum lebih lanjut (28/12/05).

Selama satu bulan, kami belum melihat kemajuan berarti. Yang terlihat justru ketidaklaziman, yakni saat jajaran Polri berusaha mengorek informasi dari istri terpidana Polly. Ini memberi kesan mengada-ada. Padahal Polri bisa mengoptimalkan wewenangnya mengeledah, menyita, dan menangkap seluruh pelaku yang disebut Pengadilan dan menyidiknya lebih intensif.

Kasus ini menuntut konsekuensi kerja cepat dan tidak memberi celah pihak-pihak yang mau menghambat proses hukum (obstruction of justice). Apalagi ini menyangkut keterlibatan anggota BIN lembaga yang memiliki jaringan luas adalah tantangan yang tidak mudah. 

Kami menilai pasifnya sikap Presiden cq. Kapolri memberi kesan menyia-nyiakan waktu yang ada sehingga memungkinkan para pelaku berkonsolidasi demi terhindar dari jeratan hukum. Padahal, berkali-kali kami mengingatkan, sistim pengusutan kasus ini tidak efektif. Para pelaku diproses satu-persatu, dan wewenang Polri justru tak dioptimalkan.

Presiden belum mengindahkan saran publik untuk; 1) memerintahkan Kapolri merombak internal Kepolisian; dan Kepala BIN melakukan operasi kontra intelejen. Ini sesungguhnya akan memudahkan terwujudnya penyidikan berkas kasus Munir II dan pengungkapan dugaan konspirasi dalam tubuh BIN; 2) membentuk Tim Kasus Munir yang baru, padahal dengan tim baru Presiden bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih akurat.  

Dalam pembicaraan dengan Suciwati (istri Munir), Jubir Andi Malarangeng mengabarkan ketiadaan waktu Presiden untuk menerimanya, dan malah meminta Suciwati tidak mengkritik Presiden (16/01/06). Padahal kebutuhan untuk bertemu membahas capaian proses hukum amat mendesak, terutama dengan adanya rencana pembubaran Tim DPR untuk Kasus Munir.

Kami meminta Presiden SBY mengambil tindakan agar pengusutan kasus Munir berjalan, tidak mandeg dan akhirnya justru terkubur. Kami tidak ingin kasus ini gagal melewati “a  test of our history” seperti kata Presiden. Apalagi di saat desakan internasional tinggi; Kongres AS (27/10/05), LSM Perempuan nasional-internasional (15/12/05) dan terutama dari Pelapor Khusus PBB untuk Independensi Peradilan Mr. Leandro Despouy dan Duta Khusus Sekjen PBB untuk Pembela HAM Ms. Hina Jilani (23/11/05).   

Kami memanggil Presiden untuk kembali ke komitmen awal, jalan menuju penegakan hukum sejati. Jalan yang nantinya akan menjamin keselamatan para pejuang HAM, yang melindungi kebebasan berpendapat, yang memastikan demokrasi Indonesia.

Jakarta, 23 Januari 2006

Asmara Nababan  
Suciwati
Usman Hamid
Ketua KASUM
Istri Munir
Sekretaris KASUM


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,152 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org