Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Kasus Trisakti Dan Semangi : Mempertanyakan Komitmen Ketua DPR

Tgl terbit: Jumat, 20 Januari 2006

Siaran Pers Bersama

No. 4/SP -KontraS/TS S/1/2006

KASUS TRISAKTI & SEMANGGI : MEMPERTANYAKAN KOMITMEN KETUA DPR

Kami menyesalkan batalnya Badan Musyawarah DPR membahas kasus Trisakti serta Sernanggi I dan II pada rapat yang digelar 19 Januari 2006. Ini adalah untuk kesekian kalinya, Ketua DPR gagal memenuhi janjinya pada korban.

Padahal telah berulang kali karni mengingatkan DPR. Antara lain dengan mengirim surat-surat dan membuat pertemuan resmi dengan Ketua DPR; membuat pertemuan resrni dengan seluruh fraksi parpol DPR; membuat pertemuan resmi dengan Komisi III DPR. Dari keseluruhan upaya itu DPR berkomitmen untuk mendukung perjuangan para korban.

Berulang kali rapat paripurna di tahun 2005 gagal membahas dan memenuhi janji diatas. Apapun alasannya, ini tidak rasional. Kini setelah tahun berganti, rapat paripurna pertama pun gagal, bahkan sekadar untuk menyetujui hasil kajian Komisi III DPR 1 Juli 2005. Bila benar komitmen itu bukan kepura-puraan, tidak perlu terus berlarut-larut.

Kami meminta Ketua DPR Agung Laksono untuk tidak memperrnainkan masalah ini dengan alasan-alasan teknis prosedural dan janji yang kosong. Kondisi ini bisa menggiring masyarakat lebih luas tidak lagi percaya pada DPR, pada hukum dan keadilan.

Ketua DPR harus mampu membawa DPR untuk tidak selalu bermain-main dalam menciptakan hukum dan keadilan. Bila DPR terus menolak dan menghindar, maka tahun 2006 adalah mimpi buruk ibu-ibu dari mahasiswa yang ditembak saat aksi damai di kampus Trisakti pada Mei 1998, di depan dan sekitar kampus Atmajaya pada November 1998- September 1999.
Kami melihat, harapan keadilan yang seharusnya jadi resolusi di tahun 2006 ternyata mulai di musnahkan kembali oleh sebuah pengkhianatan berkelanjutan (sustainable betrayal).

Rangkaian pengingkaran DPR dimulai sejak DPR menyatakan TSS bukan pelanggaran HAM berat (2001). Padahal, inisiatif pembentukan Pansus DPR saat itu berasal dari korban (2000), yakni sebelum ada mekanisme peradilan HAM. Kemudian, harapan kembali mengemuka saat KPP HAM (2002) menemukan bukti-bukti pelanggaran HAM berat. Tapi korban berhadapan dengan ganjalan lama: rekomendasi DPR membuat Jaksa Agung tak mau menyidik.

Sebenamya, rekomendasi DPR ini tidak memiliki pengaruh hukum apa-apa; 1) lahir sebelum UU Pengadilan HAM disahkan; 2) sesuai Keputusan 29/DPRRI/III/2000-2001, mandat Pansus DPR sebatas memantau proses penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi I dan II; 3) wewenang untuk menyelidik dan memutuskan ada tidaknya pelanggaran berat HAM ada di Komnas HAM.

Jakarta, 20 Januari 2005

Usman Hamid
Sumarsih
John Muhammad
Koordinator KontraS
Ibunda Wawan (Semanggi I)
TPKTrisakti 1998



Kasus terkait Semanggi I 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,497 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org