Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pemerintah Harus Segera Penuhi Korban Sutet

Tgl terbit: Rabu, 18 Januari 2006

Pers Release
Nomor:03/SP-KontraS/I/06
Tentang
Pemerintah Harus Segera Penuhi Tuntutan Korban Sutet

Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mendesak Pemerintah segera menjawab tuntutan korban Saluran Udaran Tegangan Tinggi (Sutet) dari lima desa di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor.  Pembiaran oleh negara terhadap aksi mogok makan dan jahit mulut para korban yang memperjuangkan hak ini dapat dilihat sebagai kekerasan negara by ommission.

KontraS menilai tindakan yang dilakukan oleh para korban Sutet yang melakukan aksi mogok makan dan menjahit mulut tidak dapat dilihat sebagai tindakan yang otonom. Akan tetapi merupakan reaksi dari sikap protes terhadap absennya negara memenuhi hak para korban Sutet terhitung sejak 1996. Proses panjang memperoleh keadilan yang diabaikan oleh negara telah melahirkan frustasi Kefrustasian yang melahirkan amarah merupakan reaksi yang sangat manusiawi dari penderitaan yang tak pernah diobati dari kebijakan negara.

Bila negara tetap mempertahankan sistem yang menjauhkan korban dari keadilan yang menjadi haknya. Maka sulit terhindari kekerasan kemudian menjadi pilihan aksi bagi upaya terpenuhi tuntutan.

Dalam perspektif HAM aksi yang dilakukan oleh warga korban sutet dengan cara mogok makan dan jahit mulut ini tidak dipisahkan dari kebijakan negara yang mendahuluinya. Sehingga segala resiko keselamatan jiwa dari para peserta aksi mogok makan ini menjadi tanggungjawab negara.

KontraS sangat mengkuatirkan keselamatan warga yang melakukan mogok makan. Pemberhentian aksi ini hanya dapat dilakukan apabila pemerintah segera memberikan ganti rugi penuh terhadap warga yang terkenan dampak dari Sutet ini. Mencegah jatuh korban jiwa, KontraS mendesak Pemerintah segera memenuhi hak korban Sutet.

Jakarta, 18 Januari 2006
Badan Pekerja KontraS

 

Usman Hamid
Koordinator



Wilayah terkait:


Dilihat : 3,487 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org