Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Merisaukan Tertutupnya Kerja Tim Penyelidik Orang Hilang

Tgl terbit: Rabu, 18 Januari 2006

STATEMEN BERSAMA IKOHI DAN KONTRAS
No. /JOIN-STA/IK-KTRS/V/2005

“MERISAUKAN TERTUTUPNYA KERJA TIM PENYELIDIK ORANG HILANG”

Sehubungan dibentuknya Tim ad hoc Penyelidik Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997/1998 berdasarkan SK Komnas No. 23/Komnas/X/2005 dengan jangka waktu kerja 1 Oktober 2005 s/d 31 Desember 2005, dan diperpanjang masa tugasnya s/d 31 Maret 2006 (SK Komnas HAM No.29/Komnas HAM/XII/2005), kami ingin menyampaikan beberapa hal yang mulai merisaukan korban dan keluarga korban orang hilang.

Pertama, kami menyayangkan lemahnya sosialisasi ataupun publikasi proses kerja Tim ad hoc Penghilangan Paksa 1997/1998 periode pertama, termasuk kemajuan dan capaian kerja dari tim tersebut. Tim terlihat cenderung menutup diri pada publik (media) dan korban. Kondisi ini jelas merugikan korban dan keluarga korban serta masyarakat yang berkepentingan atas masalah ini.

Kedua, ketertutupan ini kemudian menimbulkan kecurigaan akan adanya upaya pihak-pihak tertentu untuk menghambat kerja tim sehingga kasus ini tidak terungkap. Ini menjadi wajar bila merujuk pengalaman penyelidikan tim-tim terdahulu dan insiden pertemuan informal antara tim sebelumnya dengan Wiranto.

Hingga saat ini korban, keluarga korban dan publik menunggu adanya informasi yang memadai tentang keberadaan tim dan hasil kerjanya. Padahal tim ini dibiayai oleh APBN yang notabene harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Menyimak proses pengusutan yang saat ini sedang berlangsung, maka kami, IKOHI dan KontraS bersama korban dan keluarga korban penghilangan paksa menyatakan dengan amat menyesal untuk menolak memberikan kesaksian dan dukungan kepada kerja KPP HAM Penghilangan Orang secara Paksa 1997/1998 sampai ada komitmen tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kami memerlukan komitmen tinggi tim penyelidik, agar mampu mengungkap dan menemukan nasib serta keberadaan para aktifis yang hilang hingga saat ini. Termasuk memeriksa pihak-pihak terlibat dan bertanggungjawab untuk diadili sesuai hukum yang berlaku.

Adapun bentuk konkret dari komitmen tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan itu antara lain; jadwal pemeriksaan aparat TNI/Polri yang dipublikasikan; jadwal inspeksi tempat-tempat yang diduga menjadi tempat interogási, penyekapan dan penyiksaan aktifis yang telah dilepaskan ataupun masih hilang.

Kami juga merisaukan sikap Presiden dan DPR yang kurang menunjukkan dukungan penuh atas usaha-usaha korban dan keluarga korban orang hilang. Padahal ini adalah bagian dari perjuangan menegakan hukum dan keadilan.

Jakarta, 17 Januari 2006

 

Mugiyanto                                                                                                                          Usman Hamid
Ketua IKOHI                                                                                                                        Koordinator KontraS



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,088 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org