Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Vonis Bebas Priok : Mahkamah Agung Tidak Pantas Dipercaya

Tgl terbit: Senin, 16 Januari 2006

Siaran Pers No.2/SP-KontraS/I/2006

Tentang

VONIS BEBAS PRIOK :

MAHKAMAH AGUNG TIDAK PANTAS DIPERCAYA

Mahkamah Agung membebaskan Mayor Jenderal (Purn) Pranowo, terdakwa kasus pelanggaran HAM pada peristiwa Tanjung Priok. Empat anggota majelis hakim agung menyatakan perkara Pranowo tidak dapat diterima (niet ontvankelijkheid/NO). Ketua Majelis Hakim Agung Artidjo Alkostar menyatakan pendapat yang berbeda (13/1/06).

Kami menolak putusan bebas Mahkamah Agung yang membebaskan Pranowo, terdakwa pelallggaran HAM berat Tanjung Priok. Ada beberapa alasan dan pertimbangan.

Pertama, vonis bebas sama dengan menyembunyikan kebenaran tentang fakta-fakta penyiksaan, dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Padahal fakta-fakta kejahatan itu terang adanya.

Kedua, vonis ini sama dengan membolehkan pemerintahan siapapun, saat ini dan ke depan, dapat menyiksa dan memperlakukan warga sipil seenaknya. Sebab MA justru melegalkan cara-cara menahan warga sipil di tahanan militer, dan menyiksanya dalam sel sempit dan gelap.

Kami memuji keberanian sikap ketua majelis kasasi Artidjo Alkostar. Kami melihat, banyak hakim agung tidak punya komitmen politik penegakkan HAM. Padahal mereka telah diberi pendidikan dan pelatihan luar negeri dengan biaya besar. Secara keahlian dan moral, hakim MA seharusnya berkualitas.

Putusan ini memperihatinkan karena terjadijustru disaat kebobrokanMA tengah disorot oleh masyarakat. Putusan MA juga diskriminatif. Hanya orang-orang lemah yang dihukum, yang kuat justru dibebaskan. Tirani lebih dijadikan dasar putusan, ketimbang nurani.

Dengan putusan bebas Pranowo, maka MA telah 18 kali membebaskan terdakwa pelanggar HAM. (Lampiran). Karena itu kami menyimpulkan, MA telah digunakan sebagai sarana membebaskan para tertuduh pelanggaran HAM.

Penyelesaian pelanggaran HAM memerlukan terobosan luar biasa. Kami mendukung gagasan Komisi Yudisial untuk menyeleksi ulang hakim agung. Bila perlu, Ketua MA Bagir Manan harus diganti dengan hakim yang benar-benar agung; punya integritas moral dan keahlian.

Jakarta 16 Januari 2006

KONTRAS : Usman Hamid
KORBAN TANJUNG PRIOK : Ratono, Elly, Irta Sumirta, Marullah, Muchsin

Lampiran



Kasus terkait Tanjung Priok 1984;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,744 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org