Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Bom Palu 31/12/05: Intelijen Negara Perlu Dievaluasi

Tgl terbit: Senin, 02 Januari 2006

Siaran Pers Bersama
BOM PALU 31/12/05:
INTELIJEN NEGARA PERLU DIEVALUASI


Kami menyatakan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka pada peristiwa ledakan di Palu (31/12). Kami mengecam pelaku dibalik peristiwa yang terus mengulangi aksinya di Poso, Palu dan sekitarnya. Kami mempertanyakan terulangnya kembali kegagalan intelijen menyediakan sistem peringatan dini aksi pemboman.

Jaringan aktor pelaku bisa beraksi disaat dan dilokasi tertentu yang tak termonitor aparat yang menjaga keamanan. Pertanyaannya, siapa yang memiliki kemampuan seperti ini?

Untuk mencegah kekerasan berlanjut, kami mendesak Pemerintah segera menangkap serta mengungkap pelaku dan motif pemboman secepatnya. Masyarakat lelah dan bosan dengan aksi teror dan kekerasan di kota Palu dan Sulteng pada umumnya tanpa diiringi proses hukum yang antisipatif, cepat dan tanggap.

Atas pemboman di Palu (31/12), Presiden dan Menkopolhukam mengutuk dan meminta Kapolri melakukan pengusutan, dan pengembangan dengan kasus-kasus lainnya. Sementara Menkopolhukam akan membuat sebuah task force khusus mengenai peledakan di Palu. Task force ini akan berperan melakukan kegiatan intelijen dan penindakan (Koran tempo, 2 Januari 2006). Kami menilai, respon negara semacam ini telah menjadi pola yang monoton. Pengusutan dan membuat tim khusus bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat atas kekerasan di Palu dan Poso. Sejak 2003 telah digelar operasi intelijen, Operasi Sintuwu Maroso, pembentukan Satgas Menkopolhukkam serta penunjukkan Kabareskrim Polri sebagai tim penegakan hukum atas kekerasan di Poso. Setiap aksi kekerasan terjadi, ada respon cepat, tapi tanpa hasil dan gagal meredam aksi berikut. Respon pemerintah tidak dianggap serius oleh pelaku kekerasan. Ada apa?

Sudah sepantasnya Presiden mengevaluasi BIN; bukan hanya pimpinan, tapi juga semua pejabat strategis di lingkup BIN. Evaluasi perbaikan semacam ini diperlukan agar BIN diisi orang-orang yang kapabel dan bersih supaya bisa menjalankan tugasnya. Bukan dengan memberi wewenang hukum pada BIN seperti menangkap dan menahan orang.

Kami meminta DPR mengadakan emergency debate untuk memeriksa secara terbuka tentang efektifitas koordinasi intelijen dalam pengamanan; serta memeriksa kesungguhan BIN menjalankan tugasnya di Palu dan Poso.

Selain evaluasi, Presiden dan DPR perlu mendengar tuntutan masyarakat Palu dan Poso tentang Tim Pencari Fakta yang melibatkan masyarakat dengan wewenang untuk menyelidiki lebih jauh kinerja BIN melaksanakan tugas-tugasnya di Palu dan Poso.

Jakarta, 2 Januari 2006

LILIS SETYOWATI (KALYANAMITRA)
ASTUTI LIESTYANINGRUM (LBH APIK)
ANDI JUWONO (PRAXIS)
MUGIYANTO (IKOHI)
RAFENDI DJAMIN (HRWG)
USMAN HAMID (KontraS)



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,394 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org