Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Mendesak Pemerintah Segera Mengusut Tuntas Kematian Alm. Munir

Tgl terbit: Kamis, 11 November 2004

Surat Terbuka
No. 436/SK-KontraS/XI/2004

Mendesak Pemerintah Segera Mengusut Tuntas Kematian Alm. Munir


Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan lambannya Pemerintah menyerahkan hasil otopsi almarhum Munir kepada pihak keluarga. Sesuai hukum yang berlaku, pihak keluarga berhak memperoleh hasil resmi otopsi.
Pada hari ini, Kamis, 11 November 2004, Kami telah menghubungi Kementerian Luar Negeri, segera memperoleh kabar bahwa hasil otopsi telah diserahkan Pemerintah Belanda kepada Pemerintah RI. Dalam hal ini kami menghubungi, Dirjen Perlindungan WNI a/n Bp. Fery Adam, Dirjen Eropa Barat a/n. Ibu Retno dan Bp. Arizal, bahkan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri a/n Marty Natalegawa. Namun informasi yang diberikan minim, bahkan terkesan kurang responsif dan koorperatif.
Dalam telekomunikasi tersebut, pihak Kementerian Luar Negeri menjelaskan bahwa otopsi akan diberikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan serta Kepala Kepolisian RI. Segera setelah memperoleh informasi tersebut. Kami juga menghubungi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Akan tetapi, hasil otopsi juga belum bisa segera diperoleh.
Pihak keluarga merupakan pihak pertama yang seharusnya mengetahui dan mengambil keputusan untuk selanjutnya dijelaskan kepada pihak publik atau tidak. Penyerahan hasil otopsi ini amat diperlukan sebagai kejelasan perkembangan otopsi atas kematian alm.Munir bagi keluarganya. Oleh karena itu, melalui surat terbuka ini, kami mendesak Pemerintah agar segera menyerahkan hasil otopsi tersebut kepada pihak keluarga alm.Munir.
Apapun hasilnya, hasil otopsi harus segera diserahkan kepada keluarga terlebih dahulu. Apabila ternyata almarhum meninggal karena alasan yang tidak alamiah, maka KontraS menuntut Pemerintah untuk mengusut sampai tuntas sebagai bentuk tanggungjawab negara dalam melindungi warganegaranya. Sekali lagi, sebelum Pemerintah mengambil keputusan apapun termasuk mengumumkan hasil atau langkah lainnya, hasil tersebut harus segera diserahkan kepada keluarga.
Demikian hal ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
Jakarta, 11 November 2004
Badan Pekerja,


Usman Hamid
Koordinator



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,892 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org