Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Paska TPF , Kasus Munir Bergerak Ke Titik Nol

Tgl terbit: Rabu, 14 Desember 2005

PASKA TPF, KASUS MUNIR BERGERAK KE TITIK NOL

Paska TPF, kasus Munir bergerak mundur, ke titik nol. Apa yang terjadi setahun setelah TPF berakhir adalah berpulangnya keadaan ke titik semula: rasa keadilan yang dianiaya dan gelapnya prospek pengungkapan kasus.

Empat fakta bisa dirujuk bagi kenyataan itu.

Pertama, tangan hukum berhenti hanya pada tertuduh pelaku lapangan - dengan kemungkinan bebas di tingkat banding atau kasasi.

Kedua, status tersangka bagi eks investigator dalam TPF Kasus Munir bentukan Presideng Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Usman Hamid dan Rachland Nashidik.

Ketiga, dikotakkannya eks Ketua TPF Kasus Munir, Brigjen. Pol. Marsudhi Hanafi, dari jabatan di Badan Reserse Kriminal Polri menjadi staf ahli Kapolri.

Dan Keempat, pengumuman Badan Reserse Kriminal Polri bahwa penyidikan terhadap kasus Munir akan diberhentikan.

Penjumlahan fakta-fakta itu menghasilkan pengawetan the culture of impunity.

Sekarang, seperti pada masa Orde Baru, orang akan kembali menyimpulkan bahwa siapa yang berani menyelidik kejahatan orang-orang kuat akan mengalami nasib sama seperti Usman Hamid dan Rachlan Nashdik - dan bagi penegak hukum : karirnya akan berakhir seperti Marsudhi Hanafi.

Di sisi lain, orang juga akan berpendapat bahwa di masa, di mana demokrasi sedang dirintis dan kewibawaan hukum dibangun, sejumlah orang-orang kuat bergeming tak tersentuh hukum, bahkan kuasa berada diatasnya.

Pertanyaannya, dalam situasi seperti ini, di manakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berada?

Kepada kita semua, Presiden pernah mengatakan, pengungkapan kasus Munir adalah a test of our history. Fakta-fakta di atas menunjukkan, ujiannya bukan hanya terhadap sejarah kita. Pengungkapan kasus Munir adalah a test of the authoritiy of precidency.

Komitmen dan kebijakan Presiden sedang disabot. Bila Presiden hanya diam, tak ada kesimpulan lain kecuali Presiden sendiri menyutujui sabotase ini.

Jakarta, 14 Desember 2005



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,630 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org