Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Agenda Reformasi TNI Di Tengah Praktik Kekerasan Prajurit dan Tahun Politik 2018-2019



Tgl terbit: Jumat, 05 Oktober 2018

Pers rilis Hari TNI

Agenda Reformasi TNI Di Tengah Praktik Kekerasan Prajurit dan Tahun Politik 2018-2019

Dalam rangka Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-73, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali menyampaikan catatan evaluasi kinerja TNI periode November 2017 hingga Agustus 2018. Catatan ini disampaikan guna mengevaluasi kinerja TNI selama satu tahun terakhir serta mendorong TNI ke depannya dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang universal serta tidak keluar dari koridor TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan[1].

Laporan ini berupaya untuk menuturkan situasi termutakhir mengenai perjalanan realisasi agenda reformasi TNI, seperti menghapus kultur kekerasan terhadap warga sipil, reformasi birokrasi dan peradilan militer, serta netralitas TNI di tahun politik 2018-2019, dengan catatan-catatan yang kami buat melalui temuan kasus, kajian kebijakan, serta keterlibatan TNI dalam berbagai aspek. Laporan ini disusun berdasarkan riset media dan data-data di lapangan melalui investigasi dan observasi yang kemudian dianalisis lebih lanjut. Laporan ini menggunakan pendekatan hak asasi manusia yang dioperasionalisasikan dalam tafsir instrumen-instrumen HAM internasional. Secara singkat, KontraS menyoroti sejumlah masalah yang masih menjadi problem dalam tubuh TNI hari ini, seperti penegakan hukum, keterlibatan TNI dalam politik, serta praktik pelanggaran HAM yang dapat menghambat terwujudnya cita-cita reformasi TNI.

Selain itu, kami juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi TNI yang sejauh ini masih kami anggap berjalan di tempat. Hal ini kami simpulkan dari berbagai catatan kami yakni bahwa TNI mencoba kembali masuk ke ranah sipil dan keamanan domestik melalui UU Terorisme, tidak berjalannya restrukturisasi koter (komando teritorial) yang justru semakin berkembang sejalan dengan pemekaran provinsi dan kabupaten yang berpotensi dimanfaatkan sebagai instrumen politik, dan peradilan militer yang sejauh ini belum dapat menampilkan dirinya sebagai sebuah mekanisme peradilan yang paling efektif dan obyektif dalam mengadili kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI.

1. TNI dan Politik

 

Daerah yang turut secara khusus menjadi pantauan oleh KontraS ialah daerah yang calon-calonnya berasal dari anggota TNI dan Polisi (aktif). Berdasarkan temuan kami, terdapat 2 provinsi, 1 Kota, dan 3 Kabupaten yang terdapat calon dari anggota TNI aktif. Berdasarkan hasil korespondensi KontraS dengan TNI (masa prapilkada), dari 6 orang nama yang mencalonkan, saat itu kami menemukan baru 2 anggota TNI[2] yang diketahui telah mendapatkan respon dari institusinya terkait pengunduran diri. Kami kembali mempertanyakan terkait dengan penegakan terhadap UU no 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menekankan bahwa anggota TNI dilarang melakukan langkah-langkah politik, seperti deklarasi, pemasangan atribut, dan bentuk kampanye lainnya sebelum mendapat surat resmi pengunduran diri dari masing-masing institusi.

Ketidakjelasan dari lembaga TNI dalam menanggapi surat pengunduran diri anggota yang mencalonkan diri sangat mencerminkan lemahnya pengaturan internal di dalam suatu institusi lembaga negara tersebut. Hal ini bisa menjadi preseden buruk sebab perlu diingat bahwa anggota TNI memiliki jiwa esprit de corps dan struktur hirarki komando sehingga sepanjang mereka masih berstatus sebagai anggota TNI aktif maka akan potensial mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan (abuse of power). Hal ini akan membuka kemungkinan terjadinya pengerahan kekuatan militer ataupun polisi untuk memenangkan Pilkada maupun Pilpres.

Pada tahun politik ini, keterlibatan purnawiran TNI di dalam tim dua kandidat calon Presiden baik secara formal maupun informal perlu diwaspadai. Untuk memastikan para purnawiran TNI tidak menggunakan senioritas-nya dan kultur esprit de corps untuk mengarahkan suara dan dukungan TNI untuk kandidat calon Presiden yang tengah berkontestasi. Dalam hal ini institusi TNI juga harus menunjukan sikap dan tindakan yang netral dan independen di tahun politik ini. Institusi TNI harus mampu profesional dan independen agar kerja-kerja TNI tidak mengarah atau diarahkan pada upaya mendukung elektabilitas petahana (pemerintah) maupun kandidat calon presiden yang menantangnya. Dalam hal ini profesionalisme dan independensi TNI akan sangat diuji.

TNI dalam perpolitikan Indonesia tidak seluruhnya mundur sebagaimana yang digaungkan pada penghapusan Dwifungsi ABRI tahun 1998, melainkan bersyarat yaitu sejauh tidak melucuti hak privilege (keistimewaan) yang telah dan sedang dinikmati. KontraS melihat bahwa lemahnya institusi negara yang dikelola oleh para politisi sipil menjadikan militer mudah kembali masuk kedalam arena politik. Apalagi dalam rentang negosiasi transisi politik, politisi sipil tidak memiliki posisi tawar yang kuat dengan militer. Pada gilirannya otoritas politik yang ada, parlemen dan kekuatan partai politik yang semestinya mampu mengkoreksi seluruh watak dan sepak terjang militer justru malah bersekutu dengan militer. Selain itu juga, dapat disimpulkan bahwa militer saat ini tidak menyumbang secara signifikan terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia yang terlihat gamblang pada praktik pelanggaran HAM yang terjadi selama satu tahun terakhir.

2. Praktik Pelanggaran HAM oleh TNI

 

Sepanjang November 2017 s/d Agustus 2018 misalnya, KontraS mencatat sedikitnya telah terjadi 76 peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan anggota TNI. Hal ini memang cenderung menurun dengan temuan KontraS pada periode 2016-2017 yang bisa jadi disebabkan karena pemberitaan media fokus pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, hal itu bisa dilihat pada bulan Maret 2018, yang mana ditemukan hanya 4 peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI. Di satu sisi, pada bulan yang sama sedang terjadi masa kampanye untuk calon kepala daerah.

Dari peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, kasus yang sering terjadi di lapangan bermula dari arogansi dan ketidakprofesionalan TNI dalam menangani permasalahan di tempat mereka bertugas. Dengan jabatannya sebagai alat pertahanan negara, prajurit TNI di lapangan seolah berhak melakukan tindakan sewenang-wenang ketimbang menempuh mekanisme hukum, seperti yang terjadi pada kasus kematian La Gode (Taliabu) dan Isak Dewayekua (Kimaam). Sejalan dengan hal tersebut, sejak 2017 hingga Agustus 2018, mayoritas pelanggaran yang dilakukan ialah penganiayaan 47 kasus, intimidasi (baik verbal maupun fisik) sejumlah 29 kasus, dan tindakan manusiawi 10 kasus, serta praktik-praktik pelanggaran HAM lainnya sebagaimana tertera pada grafik. Selama periode tersebut, peristiwa kekerasan oleh anggota TNI setidaknya mengakibatkan 92 orang tewas, 15 orang luka-luka, 21 orang sempat mengalami penangkapan, dan 17 orang lainnya mengalami kerugian lainnya akibat peristiwa tersebut.

 

Pada bulan April, pemberitaan mengenai kekerasan TNI mulai naik. Salah satu kasus yang diterima oleh KontraS ialah praktik penyiksaan yang dilakukan oleh anggota TNI Pos Pamtas Yonif 715/Motuliato terhadap Bernadus Feka di Pos Pamtas TNI Yonif 725/Motuliato, Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupuaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun bentuk penyiksaan yang dialami korban, di antaranya korban dipukul dan ditendang dengan menggunakan tangan kosong maupun tali skiping pada bagian kepala dan tubuh korban. Akibat pemukulan tersebut, telinga belakang kiri korban luka berdarah serta tulang rusuk sebela kiri korban patah. Saat korban jatuh pingsan akibat penyiksaan yang diterimanya, anggota TNI Pos Pamtas Yonif 715.Mtl tersebut menyiram korban dengan air dan menjemur korban di halaman Pos Pamtas dengan kondisi tangan terikat ke belakang. Sementara, penyebabnya pun belum jelas.

Praktik pelanggaran HAM yang terjadi sejak November 2017 hingga Agustus 2018, KontraS mencatat tiga provinsi dominan yang kerap terjadi kekerasan oleh TNI (AD, AU, AL), yaitu Sumatera Utara (13 peristiwa), Papua (11 peristiwa), dan Jawa Timur (9 peristiwa). Mayoritas bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI pada ketiga daerah tersebut ialah kekerasan terhadap warga sipil. Mengacu pada KontraS terkait TNI, pada tiga tahun belakangan, Provinsi Sumatera Utara dan Papua, menjadi dua provinsi teratas yang seringkali terjadi pelanggaran HAM. Atas dasar tersebut, kami menduga bahwa tidak adanya evaluasi atau pembenahan yang dilakukan oleh Panglima TNI untuk mengoreksi kerja-kerja prajuritnya di kedua daerah tersebut.

3. Peradilan Militer

 

 

Berdasarkan temuan KontraS, sepanjang Bulan Maret 2017 sampai Bulan September 2018 terdapat sebanyak 165 perkara di peradilan militer yang diputus. Dari 165 perkara tersebut, kasus penyalahgunaan narkotika menjadi kasus yang paling dominan diputus oleh Pengadilan Militer dengan jumlah 125 putusan, disusul dengan kasus kekerasan (21 putusan), asusila (11 putusan), dan kejahatan seksual (8 putusan). Tentunya data ini tidak dapat dijadikan satu-satunya parameter penilaian terhadap TNI menimbang banyak kasus yang tidak dilaporkan, diselesaikan secara damai, atau penanganannya berlarut-larut sehingga belum divonis di pengadilan.

Putusan-putusan peradilan militer sebagaimana ditampilkan dalam data ini tidak mencerminkan temuan-temuan KontraS terkait berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI pada tahun-tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan temuan kami, dalam kurun waktu Juni 2017 sampai Mei 2018 setidaknya terdapat 28 kasus penyiksaan yang diduga melibatkan anggota TNI. Selain itu, kami juga menemukan bahwa dalam rentang waktu oktober 2015 – september 2016 terdapat setidak-tidaknya 197 peristiwa kekerasan oleh anggota TNI dan sepanjang tahun 2017 terdapat setidak-tidaknya 139 kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan jumlah putusan pengadilan militer pada tahun 2017 terkait tindak kekerasan oleh anggota TNI yang hanya berjumlah 21 putusan. Atas dasar tersebut, kami berkesimpulan bahwa banyak kasus kekerasan oleh anggota TNI yang tidak diadili sampai tahap vonis di pengadilan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kecenderungan kasus untuk diselesaikan secara damai tanpa melalui proses hukum, infrastruktur daerah perbatasan dan pulau kecil terluar yang menyulitkan proses hukum, sampai internal TNI yang enggan menyelesaikan kasus anggotanya melalui mekanisme peradilan militer. Kekhawatiran kami terkait fenomena ini adalah kedepannya peradilan militer akan terus-menerus melanggengkan praktik impunitas di tubuh TNI yang dapat berujung pada tidak turunnya angka kasus kekerasan oleh TNI kepada masyarakat sipil.

Lebih jauh, KontraS juga telah melakukan pemantauan dan dokumentasi sepanjang bulan Maret hingga Desember 2017 terkait rentang hukuman yang diterima oleh setiap anggota TNI yang telah diadili melalui peradilan militer. Dari berbagai kasus yang mendapat vonis hukuman penjara di pengadilan militer, kami menilai bahwa hukuman yang diberikan oleh pengadilan militer relatif rendah. Berdasarkan temuan kami, kasus-kasus kekerasan mayoritas mendapat vonis bebas hingga maksimal dua tahun penjara, dan hanya dua kasus yang mendapat vonis lebih dari tiga tahun penjara. Sementara itu, kasus-kasus kesusilaan mendapat vonis bebas sampai satu tahun penjara, kasus-kasus kejahatan seksual mendapat vonis sepuluh bulan – sepuluh tahun penjara, dan kasus-kasus narkotika mendapat vonis yang beragam, mulai dari di bawah satu tahun sampai di atas lima tahun penjara.

Rendahnya vonis yang diberikan dapat berpengaruh kepada dampak berupa efek jera baik yang diterima oleh para pelaku maupun anggota TNI lainnya yang mungkin akan melakukan tindak pidana di masa depan. Dalam salah satu kasus yang kami dampingi, hakim bahkan menjadikan “uang damai” sebesar Rp. 50.000.000 yang diberikan oleh kesatuan terdakwa kepada keluarga korban sebagai salah satu dasar peringan pidana sehingga seolah-olah memberi kesan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak kekerasan kepada warga sipil dapat “membayar” keluarga korban demi keringanan pidana.

 

Pangkat anggota TNI yang terlibat dalam kasus pidana selama tahun 2017 sangat beragam mulai dari tingkat Prata sampai Kolonel. Dari berbagai kasus yang kami catat, mayoritas pelakunya merupakan anggota TNI berpangkat rendah (di bawah Perwira). Hal ini menggambarkan bahwa upaya reformasi TNI saat ini baru terfokus pada anggota TNI berpangkat tinggi sehingga TNI beserta para petingginya masih memiliki pekerjaan rumah untuk menginternalisasikan agenda-agenda reformasi TNI serta pemahaman mengenai HAM kepada seluruh anggota TNI tanpa terkecuali.

Bagi KontraS, perilaku prajurit TNI yang melakukan kekerasan masih menjadi sorotan paling utama sebab kekerasan bukan hanya sekedar melahirkan angka statistik melainkan membangkitkan trauma masa lalu yang kelam dalam pengalaman proses demokratisasi Indonesia. TNI yang harusnya menjadi komponen utama untuk menjaga kedaulatan negara lebih sering digunakan sebagai komponen utama menjaga kekuasaan rezim. Kemudian, keterlibatan TNI dalam berbagai hal yang tidak tepat secara kontekstual juga dikhawatirkan dapat menimbulkan bentuk-bentuk intervensi militer terhadap ranah sipil, dimana hal ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi maupun pembangunan profesionalisme. Pada sektor peradilan militer, anggota TNI yang melakukan tindak pidana, cenderung diberikan hukuman relatif ringan, berupa sanksi pidana kurang dari lima tahun. Minimnya sanksi pidana bagi para pelaku, selain tidak memberikan efek jera, juga akan menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap proses hukum di peradilan militer.

Sebagai bagian dari salah satu aktor yang berperan dalam reformasi sektor keamanan, maka TNI perlu melihat kembali agenda reformasi TNI guna menyiapkan sebuah lingkungan yang membuat warga negara selalu merasa aman dan nyaman mulai dari tingkat lokal hingga internasional sehingga dapat menopang tujuan negara untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat (prosperity).

Berdasarkan hal tersebut di atas, melalui rilis ini KontraS hendak merekomendasikan beberapa hal kepada Panglima TNI agar:

Pertama, Melihat kembali pelaksanaan agenda reformasi TNI dengan merujuk pada temuan-temuan di laporan KontraS periode November 2017 – Agustus 2018, guna dijadikan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi bagi TNI dalam menjalankan agenda tersebut. Selain itu, lembaga TNI juga harus siap menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas biasanya merujuk pada tataran operasional, bagaimana seluruh tindakan anggota TNI bisa dipertanggungjawabkan, termasuk seandainya melakukan pelanggaran. Sementara transparan dihubungkan dengan implementasi anggaran dalam pengadaan barang dan jasa.

Kedua, Mampu mengubah wajah TNI yang erat dengan kekerasan menjadi tentara yang humanis dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini menjadi penting mengingat kultur kekerasan yang merupakan cerminan militeristik seolah tidak bisa dilepaskan dari wajah TNI hingga hari ini dan masih menjadi momok bagi kehidupan sipil, terutama di daerah pulau-pulau terluar.

Ketiga, Memperbaiki sistem peradilan militer sebagai satu-satunya alat uji akuntabilitas yang justru kerap dijadikan dalih mangkirnya anggota TNI yang terlibat dalam sejumlah tindak pidana maupun pelanggaran HAM, sambil membuka ruang agar pelaku tindak pidana yang dilakukan anggota TNI dapat diadili di peradilan umum.

Keempat, Menjaga independensi, netralitas dalam setiap momen politik seperti Pemilu dan peristiwa politik lainnya. Terkait Pilpres 2019, kami meminta agar TNI tidak memanfaatkan jaringan teritorialnya untuk kepentingan salah satu calon, meski sekuat apapun tarikan para purnawirawan yang berpartisipasi dalam kontestasi. Asumsi ini bisa dijadikan pijakan, untuk mendorong restrukturisasi koter (komando teritorial). Kami juga mendesak agar Panglima TNI menguatkan instrumen dan kapasitas internal dalam menghadapi persoalan pelanggaran hukum, keamanan dan ketertiban dalam momentum politik. Jaminan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi harus menjadi rambu-rambu anggota TNI dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

 


[1] Lihat pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

[2] Lembar Penerangan Pasukan Nomor: 20/VIII/2016/Penpas Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Mengikuti Pemilu Legislatif Dan Pilkada. Berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/983/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada kepada seluruh anggota TNI dan PNS TNI.



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 133 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org