Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Koalisi Kawal AICHR Pastikan Proses Seleksi Transparan dan Akuntabel



Tgl terbit: Senin, 17 September 2018

Koalisi Kawal AICHR Pastikan Proses Seleksi Transparan dan Akuntabel

 

[Jakarta, 17 September 2018] – Koalisi masyarat sipil akan mengawal proses pemilihan Komisi HAM Antar-pemerintah ASEAN (AICHR) yang sedang berlangsung dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.  Koalisi kawal AICHR menyambut baik pengumuman Kementerian Luar Negeri pada tanggal 14 September 2018 tentang daftar kandidat perwakilan AICHR yang telah lolos seleksi administrasi yakni: Dinna Wisnu, Patricia Rinwigati, Roichatul Aswidah, dan Yuyun Wahyuningrum.   Dengan mengawal seleksi ini, Koalisi ingin memastikan bahwa wakil Indonesia untuk AICHR periode 2019-2021 memiliki kompetensi, integritas, kapasitas, independensi dan perilaku unggul untuk dapat melindungi dan mempromosikan persoalan HAM di kawasan.

Selain itu, koalisi kawal AICHR mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia yang telah membuka seleksi AICHR secara konsisten selama empat kali termasuk untuk periode 2019-2021. Hal ini menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kawasan dalam hal keterbukaan dan memberikan preseden kepada negara-negara di kawasan ASEAN tentang pentingnya proses seleksi perwakilan AICHR yang transparan dan akuntabel.

Koalisi kawal AICHR membuat sejumlah kriteria untuk mengukur kompetensi, integritas, kapasitas, independensi, dan prilaku (KIKIP) sebagai indikator dalam melakukan penelusuran rekam jejak kandidat-kandidat calon wakil AICHR dari Indonesia.  

Indikator kompetensi menilik pemahaman kandidat tentang berbagai instrumen HAM internasional, deklarasi HAM ASEAN, visi ASEAN 2025, dan beberapa isu krusial HAM di ASEAN saat ini, seperti hukuman mati, penyiksaan, kebebasan beragama atau berkeyakinan, perdagangan manusia, kesehatan, kebebasan berekspresi, pengungsi, disabilitas, keragaman gender dan minoritas seksual, masyarakat adat, pembela HAM, lingkungan, dan impunitas.

Indikator integritas menitik-beratkan kesesuaian antara pikir, kata dan laku untuk memastikan bahwa kandidat harus bebas korupsi, gratifikasi, plagiarisme, kasus kekerasan seksual dan/atau berbasis gender. Kapasitas personal akan dinilai dalam visi dan misi mereka, kemampuan bekerja sama, pengambilan keputusan, prinsip-prinsip manajerial, keuangan, program dan kegiatan, serta bagaimana rekam jejaknya selama ini dalam mendukung pemajuan HAM di kawasan.

Sedangkan indikator independensi merupakan salah satu elemen penting guna memastikan bahwa kandidat sebagai komisi HAM tidak memiliki konflik kepentingan terhadap para pelaku pelanggar HAM. Maka dari itu, kandidat diharuskan untuk tidak terafiliasi dengan partai politik, korporasi dan/atau industri, kelompok panitia siap siaga dan bukan aparatur sipil negara (ASN). Terakhir, koalisi kawan AICHR ingin memastikan bahwa perwakilan AICHR dari Indonesia untuk periode 2019-2021 yang terpilih memilika perilaku yang terbuka terhapad kritik dan terbebas dari kasus pelanggaran kode etik dalam bekerja.

 

Hasil penelusuran ini akan dikerjakan oleh koalisi kawal AICHR, dan akan disampaikan kepada panitia seleksi, pihak terkait dan publik.

 

Narahubung:

 

Fatia (fatia@kontras.org/081913091992)

 



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 163 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org