Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Perlakuan Terhadap Suud Bukti Langgengnya Penyiksaan

Tgl terbit: Kamis, 24 November 2005

Press Release
Nomor: 33/SP-KontraS/XI/O5
Perlakuan Terhadap Suud Bukti Langgengnya Penyiksaan

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memprotes keras tindak aparat TNI yang memperlakukan Suud Rusli terpidana kasus pembunuhan bos PT Asaba secara tidak manusiawi. Tindakan ini mencerminkan rendahnya pemahaman aparat TNI akan hak asasi manusia.

Dalam tayangan telivisi hingga hari 24 Nopember 2005, secara telajang publik dipertontonkan tindakan tidak manusiawi yang merendahkan martabat. Suud yang hanya mengenakan pakaian dalam diikat tali dan kabel pada lehemya bagai seekor hewan, sementara kedua tangan dan kakinya dalam keadaan terantai. Permintaan Suud untuk buang air kecil pun ditanggapi dengan pemyataan yang tidak semestinya oleh aparat yang mengawalnya ketika diminta melakukan rekontruksi bagaimana dia melarikan diri di RTM Cimanggis kemarin. (Tindakan ini niengingatkan kita pada perlakukan Amerika terhadap para tahanan di Guantanamo terhadap para Taliban.) Tindakan penyiksaan ini jelas-jelas melanggar hukum apalagi dilakukan dalam upaya mendapatkan keterangan.

Siapapun dan atas kesalahan apapun setiap orang tetap berhak untuk tidak mendapatkan penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, kejam, dan merendahkan martabat. Dalam soal ini sebenarnya secara khusus pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi Anti Penyiksaan yang telah ditetapkan menjadi UU No.5/1998. Tidak hanya itu UUD 1945 pasal 28G dan No.39/1999 pasal 33 juga telah mengaturnya. Jadi secara hukum tidak kurang aturan yang memberikan larangan melakukan tindakan merendahkan martabat semacam ini.

Oleh karena itu KontraS mendesak Panglima TNI untuk melakukan penindakan terhadap aparatnya yang telah melakukan pelanggaran HAM tersebut. Tindakan ini penting untuk menjadi pelajaran dan mencegah berulangnya kembali pelanggaran ini. Tiadanya penindakan terhadap kasus-kasus seperti ini hanya akan melanggengkan kekerasan negara terhadap warganya. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum dan hak asasi manusia.

Jakarta, 24 November 2005

Edwin Partogi
Kepala Bidang Operasional



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,756 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org