Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Kekerasan Militer di Jeneponto

Tgl terbit: Jumat, 02 Desember 2005

Siaran Pers
Nomor: 35.SP/ KontraS/XII/O5
Kekerasan Militer Di Jeneponto
MILITER HARUS TUNDUK P ADA JURISDIKSI PENGADILAN UMUM

Komisi Untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam serangan kekerasan Batalyon 700 Raider terhadap warga sipil, puluhan rumah serta properti warga di Bandria Manurung, J eneponto, Selasa (29/11 ). Serangan itu mengakibatkan Brigadir Pol Syafrie terluka ketika berusaha menghentikan penyerangan. Ini jelas reaksi yang berlebihan dan tak bisa ditoleransi. Ini merupakan tindak pidana umum dan pelanggaran senus terhadap hak asasi manusia. Karena itu harus diselesaikan lewat pengadilan umum.

Kami menyambut baik janji Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Arief Budi Sampumo yang akan mengambil tindakan disiplin dan pidana terhadap aparat yang terlibat. Termasuk mencopot komandan batalyon 700 Raider .

Kami memandang, menyelesaikan kasus ini semata melalui tindakan disiplin ataupun peradilan militer, bertentangan dengan Pasal 3 Tap MPR RI No. VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri dan Pasal 65 UU No.34/2004 tentang TNI. Kami menyesalkan lambatnya revisi UU Pe~gadilan Militer sebagai pelaksanaan Tap tersebut. Pengadilan militer seharusnya hanya untuk desersi, membocorkan rahasia militei, insubordinasi, dan membahayakan pertahanan di wilayah tempur.

Lebih jauh, kami melihat bahwa aksi brutal tersebut merupakan residu doktrin militer yang belum berubah (l'es prit de corps). Aparat TNI masih merasa sebagai warga negara kelas satu yang memiliki keistimewaan (priveledge) dan kebal hukum. Kekerasan masih dilihat sebagai jalan penyelesaian masa1ah. Apalagi hanya sedikit kasus serupa yang dikoreksi melalui mekanisme dan prosedur hukum yang fair .

Kami merninta TNI menghormati proses penyidikan kepolisian. Tennasuk penyelidikan Komnas HAM bila ditemukan adanya dugaaan pelanggaran HAM berat. Perlu diingat bahwa tindak kekerasan militer terhadap sipil bukan hal baru. Sayangnya selama ini perkara-perkara tersebut tidak pemah dituntaskan secara hukum.

DPR dan Pemerintah harus segera merevisi UU Peradilan Militer. Hal ini penting untuk memutus impunity yang selama ini berlindung dibalik mekanisme hukum militer .

Jakarta, 2 Desember 2005

Usman Hamid
Koordinator



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,296 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org