Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Ketiadaan Upaya Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Tgl terbit: Kamis, 03 Februari 2005
PERNYATAAN PERS
Nomor: 05/SP-KontraS/II/05

SBY, JANGAN ABAIKAN PENEGAKKAN HAM
Catatan untuk Paska 100 hari kerja Pemerintahan SBY - JK

Latar Belakang


Komisi Untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden SBY untuk tidak mengabaikan penegakan HAM, setelah berakhirnya masa 100 hari pertama. Belum terlihat komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan janji-janjinya penegakan HAM dalam kampanye Pemilu 2004 , mereview semua langkah penegakan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan Aceh dan Papua.
Seperti kita ketahui, janji itu ditegaskan kembali pada penyampaian pidato 30 hari pertama pemerintahan SBY-JK di Istana Negara pada 17 November 2004. Dalam pidato politik tersebut, SBY berjanji akan melakukan tindakan pencegahan dan penindakan pelanggaran pelanggaran HAM berat .
Namun ironisnya janji itu belum menjadi kenyataan, sebab dua hari kemudian SBY justru memperpanjang status Darurat Sipil di Aceh untuk kedua kalinya. Sesuatu yang kontradiktif mengingat berbagai pelanggaran HAM di Aceh justru terjadi selama statusnya dalam kondisi darurat. Pidato politik 30 hari ini juga kemudian tidak berarti setelah hari-hari berikutnya -hingga 100 hari pemerintahannya- pernyataan politik SBY tentang agenda penegakkan HAM justru menyurut bahkan nyaris tidak pernah ada, paling tidak bila dibandingkan dengan agenda penuntasan kasus korupsi, yang juga menjadi penyakit paling akut di negeri ini.
Perlu ditegaskan bahwa agenda penegakkan HAM adalah tanggung jawab dan tugas negara untuk memenuhinya, yang tidak bisa ditawar lagi. Agenda itu mencakup 4 hal: pertanggungjawaban kasus pelanggaran HAM masa lalu, reformasi institusional dan legislasi nasional, pemulihan terhadap hak-hak korban, dan jaminan tidak berulangnya kasus pelanggaran HAM di masa depan.

Ketiadaan Upaya Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu


Adalah tanggung jawab negara menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. SBY harus menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM warisan rezim sebelumnya . Prioritas utama dalam agenda ini adalah segera mengajukan kasus-kasus pelanggaran HAM yang sudah ditangan Jaksa Agung -sebagai penyidik- untuk segera diajukan dalam proses penuntutan ke Pengadilan HAM, baik yang ad hoc maupun permanen. Namun hal ini tidak terjadi dalam masa 100 hari pemerintahan SBY. Penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang terhambat prosesnya di Kejaksaan Agung, karena alasan klasik, berupa kelengkapan berkas. Empat kasus pelanggaran berat HAM yang semestinya menjadi agenda kerja Jaksa Agung untuk segera melakukan penyidikan adalah kasus Trisakti, Semangi I dan II, Mei 1998, Wasior dan Wamena. Komnas HAM telah menyerahkan berkas penyelidikan untuk kasus Trisakti, Semanggi I dan II pada 2002, sementara berkas penyelidikan untuk kasus Mei 1998 telah diserahkan pada Oktober 2003. Namun dalam pelaksanannya, Jaksa Agung justru mengembalikan berkas-berkas tersebut ke Komnas HAM dengan alasan perlunya kelengkapan syarat formil dan materil. Lempar tanggung jawab dan polemik ini telah berlangsung hingga 4 kali (dengan alasan yang berbeda-beda) yang berakibat terhambatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Mandeg-nya kasus pelanggaran HAM masa lalu di Kejaksaan Agung ini menunjukkan sebuah repetisi dengan rezim sebelumnya, meski presiden maupun Jaksa Agungnya sudah berganti.
Tabel I

Kasus Pelanggaran HAM yang Macet di Komnas HAM dan Jaksa Agung
Sumber; Dokumentasi Kontras

Tabel II

Realisasi Janji Agenda HAM dalam 100 Hari Pemerintahan SBY - KALLA
Dokumentasi KontraS, Diolah dari berbagai sumber

Pembenahan Institusional dan Legislasi


Persoalan kedua adalah keharusan adanya pembenahan institusional dan legislasi yang baru terkait dengan sistem yang produktif dalam melahirkan pelanggaran HAM. Agenda SBY dalam poin kedua ini sebenarnya telah banyak dilakukan oleh rezim politik pasca Soeharto lainnya (Habibie, Gus Dur, dan Megawati) seperti memasukkan agenda HAM dalam berbagai produk hukum negara, pemisahan TNI-Polri, pembentukan dan penguatan institusional HAM, dan sebagainya . Tugas SBY sebenarnya tinggal melanjutkan, mereformasi, mengefektifkan, dan mengawasi penuh implementasi perangkat legislasi dan institusional dalam penegakkan HAM. SBY bisa melakukan terobosan dan improvisasi seperti yang ditampilkannya dalam agenda penuntasan kasus korupsi . Misalnya berbagai kasus penuntasan pelanggaran HAM masa lalu macet di tengah jalan karena tidak bekerjanya mekanisme institusional antara Kejaksaan Agung dengan Komnas HAM. Untuk penyelesaian kasus Papua dalam 100 hari pemerintahannya SBY telah membentuk Majelis Rakyat Papua. Keputusan ini merupakan salah satu langkah positif SBY, namun untuk menyelesaikan masalah Papua masih harus dilakukan upaya institusionalisasi lainnya seperti pengurangan operasi militer, pembentukan Pengadilan HAM khusus Papua dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi/KKR Papua sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
Demikian pula nilai positif SBY pada pilihan politiknya untuk melakukan perundingan damai dengan GAM di Helsinki. Meski upaya ini harus diberi catatan kritis mengingat motifnya lebih disebabkan adanya bencana alam hebat yang melanda Aceh ketimbang dari sebuah hasil perencanaan politik yang matang. Upaya perundingan damai ini tidak akan berarti bila SBY tidak segera menginisiatif upaya gencatan senjata dengan pihak GAM dan mengontrol penuh kebijakkan politik militer. Sebab meski upaya perundingan damai telah dilakukan, beberapa petinggi militer tetap mengedepankan penyelesaian militeristik terhadap GAM, dan SBY tidak melakukan kontrol terhadap sikap pembangkangan petinggi militer tersebut.
Persoalan Penegakkan HAM dan penghukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM di Indonesia jelas masih menyimpang segudang persoalan. Termasuk salah satu hal penting adalah, persoalan penghukuman pelanggaran HAM (tindak pidana yang dilakukan oleh aparat Negara; seperti TNI dan Polri). Sejauh ini hanya Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang bisa diberdayakan dan dapat diandalkan, secara normatif. Tetapi Undang-undang ini membatasi diri hanya dalam persoalan Pelanggaran Berat HAM, yang menuntut syarat Sistematik dan Meluas. Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tidak mampu digunakan untuk Pelanggaran HAM biasa.
Dalam 100 hari SBY kita menyaksikan bagaimana pelaku pelanggaran HAM dari militer kembali leluasa mengisi jabatan penting. Masih dipercayainya pelaku pelanggaran HAM dalam jabatan negara seperti pada Sriyanto (pelaku pada kasus Tanjung Priok) menjadi Pangdam Siliwangi dan Khairawan (pelaku penculikkan aktivis '98) menjadi Danrem Lilawangsa, Aceh.
Oleh karena itu bebeberapa kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara sampai sejauh ini hanya ditafsirkan sebagai pelanggaran indisipliner belaka. Dengan menggunakan sistem peradilan internal. Dalam TNI masih digunakan mekanisme Mahkamah Militer yang berbasis pada UU 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer. Sementara Polri yang telah lepas dengan identitas Militer, menggunakan UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Terutama kepolisian, dikenakan 2 macam peradilan; pertama dewan etik untuk penghukuman secara internal Kepolisian, kedua peradilan Umum jika melakukan kejahatan. Untuk hal yang kedua dirumuskan dengan menggunaka latar belakang bahwa Polisi merupakan institusi sipil.
Tetapi mahkamah Militer, Dewan Etik Kepolisian maupun Pengadilan Umum bagi Polisi tetap mengandung kerancuan karena mekanisme peradilannya sangat rentan dintervensi oleh Institusi-nya para pelaku. Dalam mahkamah militer, sejak dari penyelidikan sampai diputusan semua didominasi oleh institusi TNI. Bahkan dalam koordinasi/pembinaan Panglima TNI, bukan MA. Sementara dalam peradilan Umum bagi Kepolisian, penyelidiknya merupakan pihak Kepolisian pula. Terlebih-lebih dalam dewan etik, sejak dari penyelidikan sampai putusan pengadilan didominasi oleh Anggota Kepolisian. Oleh karena itu perlu dipikirkan kekosongan hukum atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara.
Kasus riil yang terkait dengan poin diatas kiranya dapat dilihat dalam kasus/penanganan kasus kekerasan TPST Bojong. Atau beberapa kasus lainnya yang muncul sebelum masa pemerintahan SBY; kasus Bulukumba, Kasus Umi Makassar.
Institusionalisasi lain yang penting selama periode 100 hari SBY adalah pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan antara pemerintah RI dengan pemerintah Timor Leste. Komisi ini memiliki banyak kelemahan karena lebih mengutamakan pertimbangan politik kekuasaan dan mengabaikan hak-hak korban. Perlu dicatat Komisi ini dibuat dengan latar belakang pemerintah RI mencoba melobbi komunitas internasional/PBB untuk tidak lagi mempersoalkan kasus pelanggaran HAM Timor Timur pasca Referendum. Ini digunakan pemerintah RI untuk merespon sikap PBB yang mempersoalakan hasil Pengadilan HAM Timor Timur yang mengecewakan. Ada upaya PBB untuk memberikan penilaian atas jalannya Pengadilan HAM Timor Timur tersebut dan bila tidak maksimal bisa dilanjutkan ke tingkatan pengadilan HAM internasional.
Tabel III

Jurang Hukum Pelanggaran HAM di Indonesia
Dokumentasi KontraS, diolah dari berbagai Sumber.
Untuk legislasi nasional dalam 100 hari SBY juga belum muncul produk hukum yang pro HAM. Namun dalam 100 hari ini SBY, melalui Menkeh dan HAM, Hamid Awaluddin telah merumuskan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2005-2009. Dari sekian banyak rancangan legislasi beberapa legislasi HAM strategis tidak termasuk dalam Prolegnas. Legislasi HAM strategis misalnya penghapusan hukuman mati, ratifikasi kovenan internasional tentang hak sipil dan politik, ratifikasi kovenan internasional tentang hak ekonomi sosial , membuat Undang-undang Perlindungan Pembela HAM dan Undang-undang Kompensasi, Rahabilitasi dan Reparasi. Yang terjadi justru beberapa RUU yang masuk dalam Prolegnas bisa membahayakan HAM.

Pemulihan Hak-hak Korban


Setiap pelanggaran HAM selalu melahirkan sekian banyak korban yang mengalami penderitaan, baik fisik maupun mental. Adalah tugas SBY sebagai kepala negara untuk segera melakukan pemulihan segera (effective remedy) bagi korban-korban tersebut. Era kepemimpinan presiden sebelumnya -dengan segala keterbatasannya- telah melakukan hal tersebut, misalnya dengan melakukan pembebasan tapol dan napol dan rehabilitasi.
Catatan penting 100 hari SBY adalah belum berhasilnya korban pada kasus Tanjung Priok untuk mendapat kompensasi sebagaimana yang diputuskan dalam Pengadilan HAM ad hoc Kasus Tanjung Priok.

Jaminan Tidak Berulangnya Pelanggaran HAM di Masa Depan



Hal terakhir adalah kewajiban pemerintahan SBY untuk menjamin tidak berulangnya (non-repetition) kasus pelanggaran HAM serupa di masa depan termasuk melakukan penghukuman terhadap para pelaku (perpetretor). Perubahan kepemimpinan politik dari Megawati ke SBY seperti tidak memberikan harapan atas rasa aman dan jaminan HAM lainnya bagi Masyarakat Indonesia. Hal ini jelas berbeda dengan harapan masyarakat yang pada awalnya memilih SBY karena harapan keamanan, terutama aman dari kekerasan.
Dari 100 hari awal pemerintahan SBY kekerasan masih berlangsung dibeberapa wilayah dan dibeberapa isu lama. Kekerasan masih menjadi ancaman bagi masyarakat. di Aceh, SBY gagal mewujudkan janji dimasa kampanye yang mengatakan bahwa Aceh akan diselesaikan secara damai. Hal terbukti dengan diperpanjangnya Darurat Sipil pada 19 November 2004 . Baru setelah bencana Tsunami-lah ide perdamai digulirkan.
Demikian juga di Poso dan Palu Sulawesi tengah dan di Puncak Jaya Wijaya Papua. Di Poso dan Palu Masyarakat dalam kurun 100 hari SBY masih dengan rentan dihantui oleh sederatan peledakan BOM dan Penembakan Misterius. Tercatat sebanyak 7 meninggal dan 9 luka-luka. Di Puncak Jaya, terjadi Penyerangan terhadap masyarakat akibatnya masyarakat mengungsi. Dalam pengungsian itu 15 orang tewas dan sejumlahj kerugian lainnya, seperti ternak dibantai dan dagingnya dijual oleh pelaku. Rumah-rumah dan ladang dihancurkan. Yang juga hangat beberapa waktu terakhir adalah kasus kekerasan Polisi terhadap Masyarakat Bojong. Dalam Kasus tersebut 6 orang tertembak dan 35 orang ditahan setelah diambil secara paksa dari rumahnya me-lalui aksi sweeping polisi ke rumah penduduk.
Tabel IV

Kasus Kekerasan yang Terjadi dalam Periode 100 Hari SBY-JK
Sumber: KontraS, diolah dari berbagai sumber.
Menariknya dari beberapa peristiwa kekerasan diatas, bahwa kekerasan-kekerasan tersebut bukan merupakan kasus yang tidak terdeteksi saat SBY mulai menjadi Presiden. Kasus-kasus kekerasan tersebut merupakan kasus-kasus kekerasan yang telah berlangsung sejak beberapa waktu sebelum SBY menjadi presiden dan merupakan kasus-kasus yang serius karena terpelihara tanpa penyelesiaan. Kasus Aceh bahkan disebut dalam kampanye-nya dan akan diselesaikan dengan cara damai, tetapi justru DS diperpanjang. Kasus Jaya Wijaya merupakan salah satu akumulasi dari penanganan persoalan di Papua dengan Mindset Militeristik; operasi militer. Dan semua yang tidak kooperatif dengan TNI/Polri dianggap OPM.
Kasus Poso jelas merupakan kasus yang menggambarkan betapa gagalnya Negara dalam mengawal rekonsiliasi warga yang sudah terbangun. Akan tetapi SBY tidak memperhatikan hal tersebut. Baru ketika, terjadi sederetan pengeboman dan tindak kekerasan pada masa menjelang Lebaran, pemerintah memberikan perhatian, meskipun perhatian tersebut tidak mempunyai efek apapun karena menjelang natal dan tahun baru pengeboman tetap terjadi.
Demikian pula dalam kasus Bojong, bahwa kekerasan tersebut akibat hak masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang baik; sehat. Tidak digubris oleh negara dalam berbagai level; daerah-pusat. Akibatnya masyarakat terus melakukan penolakan. Seharusnya SBY dan pemerintahannya mampu melakukan pembacaan terhadap persoalan yang laten dipelihara oleh aparat negara.
Dalam 100 hari SBY kita menyaksikan bagaimana pelaku pelanggaran HAM dari militer kembali leluasa mengisi jabatan penting. Masih dipercayainya pelaku pelanggaran HAM dalam jabatan negara seperti pada Sriyanto (pelaku pada kasus Tanjung Priok) menjadi Pangdam Siliwangi dan Khairawan (pelaku penculikkan aktivis '98) menjadi Danrem Lilawangsa, Aceh.
Dalam kurun waktu 100 hari kepemimpinan SBY telah terjadi beberapa kasus kekerasan yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM seperti kasus Puncak Jaya di Papua yang pelakukanya militer, TPST Bojong dengan pelaku aparat polisi, kasus kekerasan dalam Darurat Sipil di Aceh, dan penyiksaan terhadap aktivis Farid Faqih. Beberapa pelaku kemudian diadili namun secara internal kelembagaan masing-masing. Kasus-kasus tersebut masih menunjukkan pola yang sama, baik perilaku represif aparat -militer dan polisi- maupun penghukuman bagi pelakunya. Kasus lainnya yang bisa menjadi preseden penegakkan HAM di masa depan adalah penuntasan kasus dibunuhnya aktivis HAM, Munir. SBY sendiri telah membentuk Tim Pencari Fakta/TPF Kasus Munir dengan segala keterbatasannya dan melibatkan beberapa kalangan di luar Polri.
Selain itu ketidakseriusan pemerintah juga tampak dari minimnya realisasi atas kinerja institusi negara yang semestinya memiliki wewenang dan tanggung jawab bagi upaya-upaya penegakan HAM dan HAM, yaitu Jaksa Agung, Komnas HAM, Menteri Hukum dan HAM serta DPR. Nyaris tak ada satupun prakarsa negara menegakkan demokrasi substansial. Dalam Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Kerja 100 hari Kejaksaan Agung, sebutkan bahwa salah satu program pokoknya adalah percepatan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Agung hanya melakukan penelitian dua berkas perkara pelanggaran HAM berat yang dinilai belum lengkap. Untuk itu, berkas tersebut kemudian dilengkapi kepada Komnas HAM dengan diberi petunjuk untuk dilengkapi.
Rendahnya kehendak politik pemerintah dalam upaya penegakan HAM juga dikarenakan tidak berjalannya seperti yang menjadi usulan Kontras dalam strategi penyelesaian berbagai masalah HAM yang harus diselesaikan pemerintah . Padahal, terbentuknya pemerintah baru, tidak serta merta menghapus semua tanggung jawab negara untuk menyelesaikan masalah HAM yang terjadi di masa lampau, meski itu dilakukan oleh rezim sebelumnya. Kewajiban negara menegakkan HAM tidak hilang dengan bergantinya kepemimpinan pemerintahan. Kewajiban negara tersebut bersifat imperative. Sehingga, pemerintah bertanggung jawab untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu serta melakukan promosi, perlindungan, dan pemenuhan HAM.
Upaya setengah hati / kegagalan pemerintah SBY-JK itu juga menunjukkan bahwa pemerintah telah mengabaikan keadilan hukum bagi korban pelanggaran HAM dalam membuka kebenaran serta memulihkan hak-hak korban. Tidak tampak adanya kebijakan negara yang cukup signifikan untuk memenuhi rasa keadilan korban, bahkan justru mengecewakan karena rendahnya komitmen pemerintah untuk merealisasikan janji-janji politiknya.


Rekomendasi



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kontras menyadari bahwa pemerintahan SBY - JK yang akan berlangsung selama 5 tahun tetap harus memiliki agenda-agenda politik dalam upaya penegakan hukum dan HAM. Maka sebagai langkah awal pasca 100 hari pemerintahan ini, penting bagi pemerintah untuk segera :
1. Melakukan percepatan penuntasan kasus pelanggaran HAM, seperti halnya komitmen dan pelaksanaan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Hal ini penting sebagai wujud komitmen negara untuk _, pembenaran atas sejarah bangsa serta memenuhi rasa keadilan korban yang selama ini dinanti-nanti. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi harus diiringi dengan upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM. Karena pada masa lalu, pengingkaran atas hak asasi manusia telah melahirkan rezim politik yang korup dan menindas, yang melanggar hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politik rakyat.
2. Melakukan penggantian terhadap staf struktural Kejaksaan Agung yang terbukti tidak memiliki kemauan kuat dan kemampuan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM
3. Tidak memberikan jabatan strategis kepada para pelaku pelanggaran HAM, baik pelaku sipil maupun militer.
4. Membentuk komisi khusus keJaksaan untuk percepataan penangan kasus-kasus Pelanggaran (berat) HAM.
5. Untuk kekosongan hukum; Pemerintah dalam waktu kedepan patut melakukan pembenahan dalam bidang Integrated Human Rights System atas kekosongan hukum dibidang HAM (baca: ketidak mampuan negara melakukan penghukuman terhadap pelaku pelanggan HAM). Kekosongan hukum ini bisa diisi melalui KUHP yang sedang pembahasan oleh Pemerintah. Jika memang KUHP bertujuan untuk menutupi persoalan-persoalan (celah/kekosongan/ketidak mampuan) hukum Pidana selama ini, maka seharusnya persoalan Pelanggaran HAM diakomodasi dalam RUU KUHP ini. Sehingga dengan diaturnya pelanggaran HAM di KUHP maka para pelaku tidak dengan mudah menghindar ke mekanisme internal institusinya.
6. Dalam hal kekerasan, Pemerintahan SBY sepatutnya melakukan beberapa hal yang seperti signifikan dalam memerangi kekerasan yang dilakukanoleh alat-alat negara. pertama, melakukan penghukuman secara adil dan fair terhadap para pelaku kekerasan. Kedua, melakukan pembenahan pada kelengkapan Perundang-undangan pelanggaran HAM, seperti poin diatas. Ketiga, melakukan pembenahan institusional yang ditujukan kepada subyek-subyek (aparat negara). Hal ini akan efektif jika dilaksanakan sejak dimasa rekrutmen dan pendidikan. Tindakan ini termasuk melakukan pemecatan terhadap aparat negara yang mampu dan tidak layak dalam penegakkan HAM di Indonesia. Materi dan metode yang diberikan harus berorientasi pada kecerdasan dan anti kekerasan.
7. Penyelesaian masalah politik di wilayah konflik (Aceh, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua):

a) Umum:
o Pembentukkan perwakilan Komnas HAM atau Komnas Daerah di seluruh wilayah konflik mengacu pada Keppres No. 40/2004 tentang Rencana Aksi Nasional HAM.
o Pembentukan Pengadilan HAM Daerah sebagai langkah efektif untuk penegakkan hukum.

b) Khusus
- Aceh:
� segera melakukan gencatan senjata antara TNI dengan GAM]
� Presiden harus meningkatkan kontrol terhadap TNI dan kebijakan politik militer di Aceh untuk tetap patuh dan mengedepankan upaya damai.
� Melakukan upaya perundingan damai dengan GAM dengan cara melibatkan masyarakat sipil
� Tetap menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi di Aceh
- Papua:
� Segera mengefektifkan Majelis Rakyat Papua.
� Pembentukan KKR Papua.
� Tetap menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi di Papua
- Poso:
Melakukan penyelidikkan terhadap serentetan kasus penembakan dan pemboman

















LAMPIRAN

Tabel V
Perbandingan perilaku Kekuasaan beberapa Presiden paska Soeharto

Dokumentasi KontraS : Diolah dari berbagai sumber



Kasus terkait Semanggi I 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 9,056 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org