Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
#JagaIbuBumi: Stop Sampah Plastik, Stop Sampah Politik



Tgl terbit: Senin, 23 April 2018

#JagaIbuBumi: Stop Sampah Plastik, Stop Sampah Politik

 

Dalam rangka memperingati Hari Bumi Internasional, pada 22 April, Koalisi Masyarakat Sipil Alam Lestari mengadakan aksi teatrikal dengan tema “Jaga Ibu Bumi: Stop Sampah Plastik, Stop Sampah Politik”. Aksi ini mencerminkan bentuk kemarahan penghuni bumi, khususnya di Indonesia atas tindakan segelintir elit tidak bertanggung jawab yang menjadikan alam sebagai komoditas. Praktik menempatkan alam sebagai komoditas telah menempatkan masa depan ratusan juta orang Indonesia dalam situasi terancam. Komodifikasi alam melahirkan kontestasi perebutan kuasa yang masih mewarnai proses politik elektoral. Pemilu di Indonesia masih merupakan ajang obral lisensi pengrusakan alam, bukan kontestasi demokrasi sesungguhnya; untuk kemaslahatan orang banyak.

Jargon “Stop Sampah Plastik, Stop Sampah Politik” diartikan sebagai perumpamaan di mana plastik yang kita gunakan dalam hitungan menit akan berdampak panjang pada lingkungan. Hal ini serupa dengan proses Pemilihan Kepala Daerah yang akan diselenggarakan secara serentak di 171 wilayah di Indonesia, pada Juni mendatang. Di bilik suara kita akan memilih pemimpin dalam hitungan menit, yang nantinya akan berpengaruh pada kebijakan lingkungan termasuk sumber daya alam yang mana juga akan berdampak pada bumi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih orang yang dapat memastikan bahwa bumi dan seluruh isinya bukan komoditas, juga bukan 'lahan basah' untuk dikorupsi. Sehingga proses Pilkada – baik dari tahapan kampanye yang sekarang tengah hingar bingar hingga saat kepala daerah tersebut menjabat – tidak menjadi sampah politik. Terlebih, tidak  membuat korban semakin berada di posisi sulit, terutama mereka yang lemah atau miskin.

Koalisi menilai, setidaknya ada tiga permasalahan utama dalam pengelolaan lingkungan atau sumber daya alam. Pertama,  masih terdapat sejumlah kebijakan yang tidak menjawab kebutuhan rakyat atau bahkan kebijakan lingkungan – terutama yang mengatasnamakan pembangunan – yang berdampak buruk pada kelestarian lingkungan, malah cenderung merugikan. Peraturan Menteri ESDM 11/2018 adalah salah satu contohnya. Alih-alih menyederhanakan izin usaha pertambangan, Permen ini malah memperkecil keterlibatan publik untuk terlibat dalam mengawasi penetapan wilayah izin usaha pertambangan.

Kedua, masih tingginya angka kriminalisasi berupa ancaman dan intimidasi terhadap para pejuang lingkungan dan agraria alias para penjaga bumi  sebut saja seperti yang dialami oleh Budi Prego yang menolak tambang di Tumpang Pitu, Basuki Wasis, ahli yang membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menghitung kerugian ekologis/lingkungan dalam kasus korupsi Nur Alam. Atas kesaksiannya sebagai ahli tersebut malah di gugat perdata oleh Nur Alam (terpidana korupsi).

Dan Ketiga, akibat dari korupsi sumber daya alam, sangat mengerikan. Tidak hanya hilangnya kekayaan alam dan potensi penerimaan Negara, tetapi juga mengakibatkan kerusakan ekologis/linkungan yang nilainya mencapai triliunan rupiah setiap kasusnya.  Sampai saat ini korupsi di sektor sumber daya alam masih merajalela, dengan salah satu bentuk yang paling populer adalah suap dalam pemberian izin.

Terkait permasalahan itu, Koalisi Masyarakat Sipil Alam Lestari mengajukan 6 tuntutan untuk menjaga bumi :

  1. Seluruh pihak yang terlibat sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak untuk tidak menjadikan alam sebagai komoditas politik dalam Pilkada serentak 2018

       2 . Pemerintah, baik pusat dan daerah menghentikan kebijakan yang berbau lingkungan, tetapi sebenarnya tidak pro lingkungan. Kebijakan ini dalam                      praktiknya merampas ruang hidup rakyat

       3. Pemerintah, baik pusat dan daerah menghentikan kebijakan yang tidak menjawab kebutuhan rakyat, seperti Reklamasi pantai, izin konsesi                                  pertambangan dan perkebunan besar, swastanisasi sektor publik yang penting (air, pangan, kesehatan, Pendidikan) dan berbagai kebijakan lainnya.

       4. Pemerintah harus menjalankan keputusan pengadilan terhadap kasus – kasus gugatan masyarakat atas pengelolaan SDA dan Agraria

       5. Meminta kepada seluruh pihak untuk menghentikan upaya kriminalisasi atau ancaman terhadap pejuang lingkungan dan agraria.

       6. Audit segera kerugian negara akibat kebijakan dan proyek yang merusak alam.

 

Jakarta, 22 April 2018,
Koalisi Masyarakat Sipil Alam Lestari

 

ICW (Siti juliantari R 085694002003), KONTRAS (Nisrina 081290884866), KIARA (Parid Ridwanuddin 085717373640, KRUHA (Suachman 081298946212), JATAM (Merah Johansyah 081347882228), PWYP INDONESIA (Asri 081354723226), ICEL, KPA (Benni 085363066036), AURIGA (Iqbal Damanik 08114445026), TII, PATTIRO, FWI (Rendra 087878151617), BINA DESA (Ela 082330238691), YOUTH PROACTIVE, KNTI


 



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 186 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org