Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Putusan Bebas Perkara Timor Timur Membawa Konsekuensi Logis Dibentuknya Pengadilan ad hoc Internasio

Tgl terbit: Selasa, 10 Agustus 2004

Pernyataan Bersama

Demos-ELSAM-HRWG-Imparsial-KontraS-PBHI

Tentang

Putusan Bebas Perkara Timor Timur ; "Membawa Konsekuensi Logis Dibentuknya Pengadilan ad hoc Internasional"

Melalui pernyataan ini, kami bermaksud menyampaikan keprihatinan hukum atas dibebaskannya sejumlah terdakwa dalam perkara hak asasi manusia timor Timur 1999. Kami menilai putusan-putusan bebas terdakwa yang bertanggung jawab atas keamanan saat terjadinya peristiwa tersebut membawa konsekuensi logis bahwa pemerintah Indonesia harus menerima dan menyambut peluang dibentuknya pengadilan ad hoc internasional.

Empat tahun yang lalu, atas permintaan Indonesia, PBB dan masyarakat internasional memberi peluang kepada pemerintah Indonesia untuk membawa para pelaku kejahatan di Timor Timur ke pengadilan nasional berdasarkan prinsip-prinsip internasional hak asasi manusia. Akan tetapi, yang terjadi justru jauh dari harapan.

Majelis banding Pengadilan Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) ad hoc Jakarta membebaskan Mayor Jendral Adam Rachmad Damiri dalam kasus pelanggaran HAM Timor Timur. Pada persidangan tingkat pertama, mantan Panglima Daerah Militer IX Udayana itu divonis tiga tahun penjara. Pengadilan Tinggi HAM juga membebaskan lima terdakwa lain yang juga bawahan dari Adam Damiri ; antara lain bekas Danrem 164 Wiradharma Letnan Kolenenl (Inf) Noer Muis (pada pengadilan pertama divonis lima tahun penjara), bekas Kapolres Dili Komisaris Besar Hulman Goeltom (dari tiga tahun penjara), dan bekas Dandim 1627 Dili Letnan Kolonel Sujarwo (dari lima tahun penjara). Semua terdakwa itu dibebaskan. Kecuali, bekas Gubernur Timor Timur Abilio Soares yang kini mejalani eksekusi putusan tiga tahun penjara, serta Eurico Guterres, Wakil Panglima Pejuang Pro-Integrasi, sebuah kelompok milisi bersenjata yang hukumannya dikurangi 5 tahun dari 10 tahun penjara.

Putusan-putusan bebas tersebut mengindikasikan kegagalan komitmen Indonesia untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab dan memberi keadilan bagi mereka yang menjadi korban dalam pembumihangusan Timor Timur paska jajak pendapat. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste tidak bisa meremehkan hal ini, mengingat peristiwa yang terjadi di Timor Timur pada September 1999 adalah kejahatan internasional dan pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban imeratif dibawah hukum internasional untuk menginvestigasi, menuntut, mengadili dan menghukum mereka yang bersalah. Apabila Indonesia tidak mau ataupun tidak mampu membawa mereka yang bersalah ke pengadilan, dibentuknya pengadilan ad hoc internasional adalah konsekuensi logis yang harus diterima oleh pemerintah Indonesia.

Dalam perkara Timor Timur, kami berulangkali telah mengingatkan bahwa untuk mencapai gelar pengadilan dengan hasil yang kredibel, dibutuhkan kehendak politik dai pejabat tinggi di pemerintahan. Tanpa itu, sulit untuk berharap banyak pada pengarilan HAM sebagai mekanisme nasional yang dirancang untuk memeriksa kejahatan-kejahatan kemanusiaan.

Putusan-putusan bebas ini tidak bisa dipisahkan dari rendahnya kehendak politik pemerintah dalam mendorong penegakan hukum yang independen dan adil dalam kasus pelanggaran HAM. Rendahnya kehendak politik tercermin pada perhatian pemerintah atas kemandirian hakim, ketidaktegasan terhadap Jaksa Agung, perlindungan hukum dan jaminan keamanan bagi saksi korban, serta rendahnya kapasitas mengontrol anggota militer selama jalannya persidangan. Secara khusus, pemerintah membiarkan penempatan Adam Damiri dalam tugas operasi di Aceh selama pemberlakuan darurat militer. Padahal yang bersangkutan adalah terdakwa dalam perkara kejahatan yang serius.

Putusan-putusan ini menguatkan pandangan bahwa pengadilan HAM di Jakarta tidak fair (dalam dan luar negeri). Preseden ini juga akan berpengaruh negatif pada penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya di Indonesia. dibebaskannya semua terdakwa di atas berpotensi menghilangkan fungsi korektif lembaga peradilan terhadap setiap bentuk kemungkinan penyalahgunaan institusi negara dimasa lalu.

Atas dasar hal di atas, kami mendesak Komnas HAM untuk mencabut kembali hasil penyelidikan yang dilakukan KPP HAM Timor Timur. Setidaknya, Komnas HAM menjelaskan kepada publik bahwa hasil penyelidikan KPP HAM bukan merupakan sebuah kebohongan publik. Dalam hal ini, Kami juga mendesak agar Sekretaris Jendral PBB segera melanjutkan inisiatif awal berupa pembentukan Komisi Internasional Para Ahli (International Commission of Experts-ICE) untuk melakukan review atas hasil persidangan di Jakarta.

Demikian pernyataan ini disampaikan.

Jakarta, 10 Agustus 2004

Demos / Asmara Nababan
ELSAM / Amiruddin
HRWG / Rafendi Djamin
Imparsial / Rachland Nashidik
KontraS / Usman Hamid
PBHI / Ecoline Situmorang



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,724 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org