Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
KOALIASI MASYARAKAT SIPIL TOLAK PERSEKUSI MEDIA PEMAKSAAN PERMINTAAN MAAF TEMPO OLEH FPI MENYALAHI KEMERDEKAAN PERS DAN BEREKPRESI



Tgl terbit: Rabu, 21 Maret 2018

KOALIASI MASYARAKAT SIPIL TOLAK PERSEKUSI MEDIA

PEMAKSAAN PERMINTAAN MAAF TEMPO OLEH FPI MENYALAHI KEMERDEKAAN PERS DAN BEREKPRESI


Persekusi dan intimidasi dalam bentuk demontrasi yang dilakukan oleh Front Pembela Islam pada tanggal 16 Maret 2018 terhadap Majalah Tempo telah menimbulkan keprihatinan semua pihak yang memperjuangkan kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekspresi di Indonesia. Peristiwa itu menunjukan lemahnya perlindungan hukum. Bila hal ini dibiarkan, dikhawatirkan muncul organisasi lain yang akan menjadi pelaku-pelaku baru, karena merasa mendapatkan justifikasi atau pembenaran untuk menduplikasi tindakan serupa. Kami memandang persekusi dan intimidasi ini, bukan hanya sebagai ancaman kepada Majalah Tempo, tetapi merupakan ancaman nyata kepada semua media yang kritis di Indonesia.

Yang dilakukan Tempo adalah sebuah kegiatan jurnalistik yang dilindungi undang-undang dan konstitusi. Khususnya undang nomor 40 thun 1999 ttg Pers dan Pasal 28 F UUD 1946 dan sesuai dengan fungsi pers, bahwa pers adalah lembaga kontrol yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan.

Seharusnya, jika salah satu pihak atau kelompok ada yang keberatan atau dirugikan dengan sebuah karya jurnalistik mekanismenya adalah menempuh jalur sengketa jurnalistik dengan memberikan hak jawab atau hak koreksi sebagaimana dalam Pasal 4 UU Pers atau mengadukan media atau karya jurnalistik tersebut kepada Dewan Pers. Karena Dewan Pers lah yang berhak menilai dan memiliki kewenangan menilai apakah sebuah karya jurnalistik tersebut telah melanggar kode etik jurnalistik atau tidak.

Meskipun demonstrasi adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi juga undang-undang. Namun dengan niat "menduduki", orasi yang mengandung ujaran kebencian atau hate speech kemudian memaksa untuk mengakui kesalahan, intervensi ruang redaksi dan berbagai bentuk intimidasi lainya adalah hal yang tidak dibenarkan oleh hukum. Sehingga jika itu terjadi, aparat penegak hukum sudah sepatutnya bertindak demi melindungi Pers, karena melindungi kemerdekaan pers sama saja melindungi wujud kedaulatan rakyat.

Peristiwa ini juga menjadi bukti maraknya aksi-aksi organisasi masyarakat sipil yang mengusung kebenaran dan tafsir tunggal menurut mereka sendiri dan melakukan cara-cara pemaksaaan dan intimidatif merupakan wujud otorianisme yang harus dilawan oleh semua pihak yang menghendaki Indonesia negara hukum yang berkeadilan.

Menghadapi fenomena itu, sebaiknya Kepolisian Republik Indonesia mengambil sikap lebih proaktif melakukan langkah langkah perlindungan hukum kepada warga negara, agar tidak ada pihak-pihak yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, karena telah menjatuhkan vonis bersalah kepada Media atau seseorang yang berbeda pandangan dengan mereka, sebelum proses hukum dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum
Oleh karena itu, Kami  menyatakan hal hal sebagai berikut :

1. Menuntut kepada Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas untuk membela kemerdekaan pers dan berekpresi.
2. Menuntut kepada semua pemimpin politik untuk memiliki rasa tanggungjawab dan toleransi dalam kehidupan bernegara.
3. Menuntut Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan perlindungan hukum kepada Pers dan Media yang merupakan pilar demokrasi ke-empat untuk memastikan mereka mendapatkan situasi yang kondusif sehingga media dapat bekerja secara independen.
4. Menghimbau kepada semua pihak yang merasa memiliki keberatan terhadap karya jurnalistik atau karya artistik, untuk tetap menghormati kemerdekaan pers dan berekspresi dengan cara menempuh penyelesaian sengketa pers, sebagaimana diatur dalam UU 40 Tahun 1999 tentang Pers.

 

Jakarta, 21 Maret 2018

Hormat Kami
Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Persekusi Media

Nawawi Bahrudin ; Direktur Eksekutif LBH Pers        
Asfinawati ; Ketua YLBHI                       
Yati Adriani ; Koordinator Kontras                
Abdul Manan ; Ketua Umum AJI Indonesia               
Usman Hamid ; Direktur Amnesty International Indonesia       
Unggul Sagena ; Koordinator Region IV  Safenet           

 



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 352 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org