Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Atas Putusan Bebas Terdakwa Pelanggaran Berat HAM

Tgl terbit: Jumat, 13 Agustus 2004

Pernyataan KEPRIHATINAN

Atas Putusan Bebas Terdakwa Pelanggaran Berat HAM

Kasus Tanjung Priok dan Timor Timur

Kami sejumlah organisasi masyarakat sipil menyatakan keprihatinan mendalam atas memburuknya perkembangan penegakan HAM di Indonesia dan matinya nurani penegak hukum. Pengadilan ad hoc HAM Indonesia membebaskan terdakwa-terdakwa perwira tinggi militer dalam perkara Timor Timur dan Tanjung Priok. Pada kasus Timor Timur, Mayjen Adam Damiri dibebaskan pengadilan tinggi setelah sebelumnya semua terdakwa militer dan polisi juga dibebaskan. Kemudian 2 terdakwa kasus kejahatan HAM Tanjung Priok, Pranowo (bekas Komandan Pomdam) dan Sriyanto (bekas Kasi Ops. Kodim 0502-kini Komandan Jendral Kopassus) juga divonis bebas. Peristiwa ini melecehkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang diperjuangkan para korban.

Meskipun demikian, apa yang terjadi bukanlah hal yang merisaukan kami, para korban dan perjuangannya. Betapapun mengecewakan, perjuangan ini tidak akan berhenti. Menurut kami, tindakan-tindakan memalukan yang dipertunjukan negara kepada rakyat Indonesia membuktikan bahwa :

  1. Proses peradilan HAM ad hoc atas kasus Timtim dan Tanjung Priok merupakan bagian dari mata rantai impunitas terhadap kejahatan-kejahatan kemanusiaan.
  2. Tidak adanya upaya memberikan penghukuman terhadap para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan adalah langkah yang melumpuhkan kemungkinan proses peradailan sebagai instrumen yang memastikan masyarakat tidak akan menjadi korban kejahatan yang serupa dikemudian hari. Keputusan itu menjadi semacam lampu hijau bagi tindakan-tindakan pelecahan kemanusiaan dikemudian hari.
  3. Peradilan ini merupakan tindak lanjut dari fakta adanya penghormatan negara kepada pelaku kejahatan kemanusiaan yang sebelumnya telah dilakukan. Termasuk dengan memberikan posisi strategis dalam jabatan publik, baik di institusi sipil maupun militer.

Namun demikian, apa yang terjadi hari ini bukanlah proses final dari upaya penyelesaian kasus-kasus kejahatan-kejahatan HAM. Tidak secara otomatis meletakan tuntutan keadilan dan membongkar kejahatan dalam peristiwa Tanjung Priok telah berakhir. Akan tetapi, justru kami melihat bahwa kejahatan itu masih terus berlanjut hingga hari ini. Sehingga kami melihat bahwa negara tetap memiliki kewajiban yang tidak bisa diingkari. Oleh karena itu kami mengajak masyarakat agar tidak terjebak oleh ilusi pengadilan yang sama sekali menegaskan kejahatan dimasa lalu.

Jakarta, 13 Agustus 2004

Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok
DEMOS
ELSAM
LP-HAM
IMPARSIAL
KONTRAS
WALHI
YLBHI



Kasus terkait Tanjung Priok 1984;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,761 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org