Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Peringatan 29 Tahun Peristiwa Talangsari Lampung: Negara Harus Menjalankan Kewajiban dan Mekanisme Penyelesaian Atas Peristiwa Pelanggaran HAM Berat



Tgl terbit: Rabu, 07 Februari 2018

Memperingati 29 tahun Peristiwa Talangsari Lampung yang terjadi pada tanggal 7 Februari 1989, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan upaya advokasi dan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu termasuk untuk Peristiwa Talangsari Lampung.  Meskipun sejak Oktober 2014, Jenderal (Purn) Hendropriyono telah menyatakan diri siap menjalani sidang dalam Pengadilan HAM Ad Hoc atas dugaan keterlibatannya pada Peristiwa Talangsari dalam sebuah wawancara dengan jurnalis Amerika Serikat bernama Allan Nairn yang kemudian dipublikasi secara terbuka dan bisa diakses oleh publik.

Namun, fakta ini justru tidak ditindaklanjuti dan Pemerintah melalui Menteri Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, memilih untuk menyelesaikan sederet kasus pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu (salah satunya Peristiwa Talangsari) melalui rekonsiliasi dan mengenyampingkan jalur hukum. Penyelesaian melalui rekonsiliasi ini hendak dilembagakan dalam sebuah Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Secara tegas KontraS menolak hadirnya jalur penyelesaian di luar hukum yang berlaku yang jelas-jelas akan mengenyampingkan prinsip keadilan bagi korban. Berkaitan dengan hal tersebut KontraS dan perwakilan korban dari berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu melaporkan Menkopolhukam dan Komnas HAM ke Ombudsman RI dengan dugaan maladministrasi. Dimana kedua institusi tersebut dianggap telah melampaui wewenangnya dalam hal menggagas pembentukan DKN.

Ada paradigma untuk menggeser cara-cara berkeadilan untuk menuntaskan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu sesuai dengan prinsip-prinsip pemenuhan bagi korban mengacu kepada sejumlah peraturan perundang-undangan kepada keinginan personal pemangku kekuasaan sebagaimana wacana pembentukan DKN yang digulirkan. Sementara, hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap sejumlah peristiwa pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu termasuk Peristiwa Talangsari Lampung jelas menyatakan bahwa peristiwa a quo harus dilakukan penyidikan oleh Jaksa Agung dalam tahap lebih lanjut sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Melihat fakta dilapangan bahwa korban terus menerus dalam keadaan yang tidak kunjung mendapat kejelasan bahkan upaya-upaya yang dilakukan oleh korban dan pendamping selalu mendapatkan resistensi aparat negara, maka sudah seharusnya menjadi penting langkah-langkah dan upaya hukum yang lebih maju untuk diambil. Namun ibarat ‘jauh panggang dari api’, sosok Jaksa Agung yang diharapkan menjadi ujung tombak keberlanjutan penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu justru menjadikan upaya yang telah berjalan menjadi mundur. Jaksa Agung H.M. Prasetyo kembali “keluar jalur” saat memberikan pernyataan terkait kewenangannya dalam melakukan penyidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu termasuk Peristiwa Talangsari Lampung dengan menyatakan bahwa ia tidak menelantarkan sederet peristiwa pelanggaran HAM yang berat pada masa lalau dan siapapun yang melakukan penyidikan kasus pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu akan sulit menemukan bukti yang diinginkan (9/1/2018).  Bahkan, H.M. Prasetyo juga meyakini pemerintah era manapun akan sulit menangani kasus pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu lewat jalur yudisial. Pada kesempatan yang sama, H.M. Prasetyo menyatakan bahwa pihaknya menawarkan penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu melalui jalur rekonsiliasi.

Maka dari itu, pada kesempatan ini KontraS mendesak agar penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu untuk segera dituntaskan dengan poin rekomendasi, yakni :

Rekomendasi :

  1. Presiden Joko Widodo untuk secara langsung mengambil langkah konkret dalam penuntasan peristiwa pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu, salah satunya Peristiwa Talangsari Lampung.Hal ini termasuk memerintahkan Jaksa Agung guna melakukan upaya penyidikan terhadap sederet peristiwa pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu;
  2. Presiden Joko Widodo menghentikan segala macam bentuk upaya-upaya yang melenceng pada tujuan pemenuhan keadilan bagi korban pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu, salah satunyamenolak pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang diusulkan oleh Menkopolhukam, Wiranto untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu;
  3. Presiden membentuk Komite Kepresidenan yang secara normatif telah disebutkan di dalam RPJMN 2014-2019 sebagai solusi untuk menjembatani semua persoalan, dan mempercepat proses penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk mempermudah Presiden dalam mengambil kebijakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Dalam hal ini, kami ingin menegaskan bahwa proses pembentukan Komite Kepresidenan harus bersifat terbuka dan partisipatif yang melibatkan figur-figur yang berintegritas, berpihak pada keadilan dan memiliki rekam jejak kredibel pada isu kemanusiaan;
  4. Mendorong Komisioner Komnas HAM untuk periode 2017-2022 agar mampu untuk mengambil langkah-langkah konkret, inovatif dan akuntabel sesuai parameter keadilan korban. Komnas HAM ke depan harus mengambil langkah yang tepat dan strategis agar penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu termasuk Peristiwa Talangsari Lampung tidak berjalan di tempat dan tidak memberi celah bagi Jaksa Agung untuk menghindari proses penyidikan sederet peristiwa pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu.

 

Jakarta, 7 Ferbruari 2018
Badan Pekerja KontraS

 

Feri Kusuma
Kepala Divisi Pemantauan Impunitas

 

 

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dimaksud yakni : 1) Ketetapan MPR RI (TAP MPR RI) Nomor V/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional; 2) Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28I yang secara tegas memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia; 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan; 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM



Kasus terkait Talangsari:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 271 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org