Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Aksi Keprihatinan atas Matinya Kebenaran dan Keadilan

Tgl terbit: Kamis, 19 Agustus 2004

PERNYATAAN BERSAMA

Aksi Keprihatinan atas Matinya Kebenaran dan Keadilan

(Refleksi atas putusan bebas terdakwa dalam pelanggaran HAM berat

di Timor Timur 1999 dan Tanjung Priok 1984)

Kami menyatakan keprihatinan atas matinya kebenaran dan keadilan di Indonesia. Pengadilan, yang merupakan harapan atas ujung tombak terwujudnya pertanggungjawaban hukum dan keadilan bagi korban justru membebaskan para terdakwa militer pelaku pelanggaran berat HAM di Timor Timur 1999 dan Tanjung Priok 1984. majelis banding Pengadilan Tinggi HAM ad hoc membebaskan para terdakwa yang sebelumnya diputus pengadilan HAM selama 3 †5 tahun penjara, termasuk Jendral Adam Damiri, mantan Pangdam Udayana. Pengadilan HAM adhoc membebaskan Mayjen TNI (Purn) Pranowo dan Mayjen TNI Sriyanto, yang sekarang menjabat Komandan Jendral Kopassus dalam kasus Tanjung Priok. Putusan bebas ini telah menghancurkan harapan korban dan keluarga korban karena pengadilan tidak mampu untuk mengungkap kebenaran, memberikan keadilan serta memulihkan hak-hak korban yang telah diperjuangkan bertahun-tahun lamanya.

Realitas ini semakin menunjukan bahwa pengadilan HAM yang selama ini berjalan tidak sesuai standar yang fair serta memiliki banyak kelemahan. Kelemahan itu tampak dari tidak memadainya legislasi dan mekanisme maupun komiten keseriusan aparat penegak hukum terhadap proses penegakan HAM serta masih dominannya pengaruh dan intervensi militer sebagai kekuatan politik, termasuk di bidang hukum. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah tidak memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan penegakan dan penghormatan HAM di Indonesia. Sebagai bagian dari sejarah, pengadilan HAM ini justru mempertontokan kematian hati nurani aparatus penegak hukum. Baik Jaksa Penuntut Umum adhoc maupun MajelisHakim adhoc tidak melakukan langkah-langkah pembaharuan hukum untuk mewujudkan pertanggungjawaban hukum atas kebenaran dan keadilan. Bahkan proses peradilan telah dimanipulasi sehingga secara terbuka memberi justifikasi tiadanya peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, yang sebenarnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah menjadi indikasi awal dalam proses di DPR, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Parodi ini justru dapat menghadang penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya karena pengadilan telah menjadi bagian dari rantai impunitas terhadap kejahatan kemanusiaan yang telah terjadi.

Untuk itu, kami masyarakat sipil dan korban pelanggaran HAM mendesak :

  1. Pengadilan Tinggi cq. Mahkamah Agung untuk memberikan putusan yang obyektif dan adil bagi korban dalam tingkat kasasi.
  2. Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsi pengawasan kepada para hakim agar pengadilan dapat dipercaya sebagai upaya legal memperoleh keadilan dan kebenaran.
  3. Pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi dari Special Rapporteur for Independency Judiciary PBB yang telah datang ke Indonesia pada 2002 lalu.
  4. Special Rapporteur for Independency Judiciary untuk melakukan assessment terhadap proses peradilan HAM adhoc dan mengambil tindakan konkret atas tidak jalannya rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia.

Jakarta, 19 Agustus 2004

Korban dan Kelurga Korban Tanjung Priok, Korban dan Kelurga Korban Mei 1998, Kelurga Korban Semanggi I dan II, KontraS, Imparsial, PBHI, LBH Jakarta, LP HAM, Kompak, Tapak Ambon, GMNI, LS Adi



Kasus terkait Semanggi I 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,710 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org