Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pernyataan Sikap Masyarakat Sipil: Pemerintah Amerika Serikat (AS) harus segera menarik deklarasi terkait dengan penyebutan Yerusalem sebagai ibukota Israel



Tgl terbit: Minggu, 10 Desember 2017

Pernyataan Sikap Masyarakat Sipil: Pemerintah Amerika Serikat (AS) harus segera menarik deklarasi terkait dengan penyebutan Yerusalem sebagai ibukota Israel

 

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) – organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang Hak asasi manusia – sangat menyesali pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada 7 Desember 2017 yang menyatakan kota Jerusalem sebagai ibukota Israel.

Berdasarkan pandangan kami, pernyataan ini tidak saja akan memicu konflik baru antara Israel dan Palestina yang sudah berlangsung selama lima dekade, tapi juga akan memperbesar eskalasi kekerasan-kekerasan berdasarkan tindakan ekstrimisme dalam aras global. Pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem telah menjadi momok yang akan mengancam upaya-upaya perdamaian yang sedang berlangsung antara dua negara yakni Israel dan Palestina.

Ketakutan tersebut menjadi kenyataan. Semenjak Trump menyampaikan pernyataan tersebut, terjadi bentrokan antara demonstran Palestina dan tentara Israel di Yerusalem, Ramallah dan beberapa lokasi di Tepi Barat dan perbatasan Gaza. Para demonstran melakukan penghancuran terhadap beberapa simbol negara milik AS seperti bendera dan juga poster Trump. Deklarasi Trump ini bisa mengancam terjadinya konflik yang berlarut-larut dalam upaya menyelesaikan konflik yang tidak berujung ini.

Kami menyatakan bahwa deklarasi Trump ini juga telah melanggar sejumah Resolusi Majelis Umum PBB dan juga Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait dengan pendudukan Yerusalem Timur. Terakhir, Resolusi Dewan Keamanan No. 2334 yang telah diadopsi pada Desember tahun lalu dengan penekanan bahwa  tidak akan ada perubahan terkait dengan pengakuan terhadap garis batas yang ditetapkan pada 4 Juni 1967, termasuk di dalamnya terhadap Yerusalem dan beberapa hal lainnya yang telah disepakati para pihak melalui proses negosiasi. Tidak hanya melanggar komitmen global untuk mendukung proses perdamaian terhadap konflik Israel-Palestina, tetapi juga melanggar komitmen-komitmen yang dibuat oleh presiden AS terdahulu yaitu Barack Obama yang mengubah kebijakan luar negeri AS dengan menolak untuk melakukan veto terhadap tindakan anti-Israel yang mengatakan bahwa pembangunan permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Langkah yang tidak cermat dari Trump ini tidak hanya membuat jengah Dewan Keamanan PBB, namun juga negara anggota PBB lain dan juga komunitas global. PBB harus secepatnya mengambil tindakan untuk memperingatkan agar Pemerintah AS menarik kembali deklarasi ini. Meskipun deklarasi ini hanya menyatakan pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, namun langkah tersebut adalah langkah politis tinggi yang dilakukan oleh sebuah negara  untuk melakukan pengakuan yang berseberangan dengan komitmen global dan menimbulkan ancaman kekacauan terhadap proses perdamaian.

Terhadap sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi dalam konflik Israel-Palestina, KontraS sebagai organisasi hak asasi manusia sangat menyayangkan deklarasi yang disampaikan oleh Presiden US, Donald Trump yang berpotensi untuk menambah jumlah korban dalam situasi konflik. Oleh sebab itu, kami hendak menyampaikan beberapa rekomendasi, diantaranya:

  1. Pemerintah Amerika Serikat harus segera menarik deklarasi dan membatalkan rencana untuk memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem;
  2. Presiden Donald Trump harus membuat pernyataan publik yang menyatakan komitmen yang kuat untuk mendukung proses perdamaian Israel-Palestina dan berkewajiban kembali untuk mentaati Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai konflik Israel-Palestina;
  3. PBB harus mengadakan pertemuan darurat antara negara anggota untuk membahas mengenai langkah AS yang cenderung tidak cermat dan tidak bertanggung jawab yang menyebabkan distorsi keamanan dalam area konflik;
  4. Pemerintah Indonesia, sebagai salah satu penggagas perjanjian perdamaian terhadap konflik Israel dan Palestina harus terus menjadi pemrakarsa untuk menolak posisi AS dalam forum global seperti OKI dan PBB dan juga membuat pernyataan publik sebagai respon untuk menolak deklarasi AS terhadap status Yerusalem sebagai ibukota Israel.

 

Jakarta, 10 Desember 2017
Badan Pekerja KontraS,

 

Yati Andriyani
Koordinator

 



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 203 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org