Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Catatan 59 tahun TNI

Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2004

Siaran Pers
Nomor : 22/SP-KontraS/X/04
Catatan 59 tahun TNI

Dirgahayu TNI ke-59

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melihat dalam usianya yang ke 59 TNI masih menyisakan beberapa persoalan dalam proses demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia. Sekalipun patut disyukuri pada saat ini keberadaan TNI di parlemen sudah diakhiri. Namun hal ini tidak berarti ruang politik TNI untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan telah berkahir. Hal ini disebabkan tidak tegasnya Negara untuk mengakhiri keberadaan Komando teritorial maupun fungsi kekaryaan pada UU TNI yang baru disyahkan 30 September 2004.

Tugas menjadikan TNI yang profesional tentu saja bukan hanya tugas TNI, tapi juga tugas negara dalam menempatkan TNI sebagai tentara yang profesional melalui regulasi perundangan dan kebijakan lainnya. Dari sudut pandang inilah, KontraS membuat catatan selama 1 tahun September 2003-Oktober 2004, ada beberapa hal yang dapat dijadikan cermin untuk melihat profesionalisme TNI :

  1. Pada wilayah penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia :
    1. TNI masih menampilkan posisi sebagai kekuatan yang tidak mau tunduk sepenuhnya pada proses hukum yang berjalan. Penolakan yang dilakukan oleh TNI terhadap pemanggilan yang dilakukan oleh KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, dan Mei menunjukan membuktikan hal tersebut. TNImalah melakukan deligitimasi terhadap proses hukum tersebut dengan mengatakan KPP HAM sebagai tindakan illegal.
    2. TNI tanpa sungkan memobilisir dukungan terhadap Terdakwa Pelanggaran HAM dalam persidangan-persidangan di Pengdilan HAM ad hoc Jakarta Pusat. Termasuk dalam melakukan teror terhadap saksi korban pada persidangan pengadilan HAM adhoc Tanjung Priok.
    3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia masih terjadi di Aceh (120 kasus meliputi: 76 kasus pembunuhan, 2 kasus penyiksaan, 35 kasus penahanan sewenang-wenangdan 7 kasus intimidasi) dan Sumatra Utara (1 kasus), Jakarta (4 kasus), Jawa Timur (2 kasus) dan Sulawesi (1 kasus).
  2. Pada wilayah kebijakan sistem pertahanan terutama dalam UU TNI, masih mengemban beberapa persoalan. Antara lain :
    1. Tidak tegasnya penghapusan keberadaan Komando Teritorial (Koter).
    2. Masih dilibatkannya TNI dalam pengamanan atas pemogokan maupun konflik komunal.
    3. Masih diakomodasinya ruang berpolitik tentara pada sepuluh departemen dan non departemen.
    4. Masih diletakannya sishankamrata sebagai sistem pertahanan Indonesia.
    5. Serta ketidakjelasan penghapusan bisnis-bisnis Militer.

 

Dari catatan di atas menunjukan bahwa :

 

•  TNI belum memisahkan antara kejahatan yang dilakukan oleh para aparaturnya dengan TNI sebagai institusi. Dukungan all out TNI terhadap para anggotanya yang didakwa melakukan pelanggaran HAM malah membuktikan tidaknya perspektif demokrasi, penegakan hukum dan hak asasi manusia pada institusi ini.

•  Pemerintah dan DPR tidak menunjukan keseriusan untuk menundukan institusi TNI di bawah hukum. Sikap diam yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR selama ini menjadi pembenaran TNI melakukan tindakan-tindakan yang diluar fungsi dan tigasnya. Termasuk melakukan mobilisasi dukungan terhadap para terdakwa di pengadilan HAM ad hoc Timtim dan Tanjung Priok.

•  Pemerintah dan DPR masih memberi ruang TNI untuk terlibat pada urusan-urusan pemerintah sipil dengan tidak dihapuskannya komando teritorial dan dibolehkannya TNI manduduki jabatan di departemen dan non departemen. Hal ini menunjukan rendahnya kepercayaan politisi sipil untuk mengambil alih urusannya sendiri.

•  TNI masih menjadi aktor pelanggaran HAM di negeri ini. Hal ini rendahnya pengawasan atas operasi yang dilaksanakan TNI oleh pemerintah. Gagalnya pengadilan HAM ad hoc Timtim dan Tanjung Priok memberi efek jera untuk tidak terulangnya lagi pelanggaran HAM.

 

Berdasarkan uraian di atas KontraS meminta kepada pemerintahan baru (Susilo Bambang Yudhoyono) ke depan untuk :

 

•  Tidak mengulangi kegagalan yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya dalam melakukan reformasi TNI.

•  Membuka ruang untuk dilakukannya amndemen terhadap UU TNI.

•  melakukan audit terhadap bisnis TNI selama ini secara tansparan dan memenuhi akuntabilitas publik dan mengambil alih bisnis-bisnis tersebut.

 

 

Jakarta, 5 Oktober 2004

Badan Pekerja KontraS

 

Edwin Partogi

Kepala Bidang Opersional



Kasus terkait Semanggi II 1999;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,010 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org