Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pengesahan Perppu Ormas: Fakta Ancaman Demokrasi oleh Negara

Tgl terbit: Selasa, 24 Oktober 2017

Pengesahan Perppu Ormas

Fakta Ancaman Demokrasi oleh Negara

 

Pengesahan Perarutan Pemerintah Pengganti Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menjadi undang undang merupakan penanda buruk bagi kehidupan demokrasi; kebebasan berkumpul, berpendapat & berkespresi kita. Dengan berlakunya Perpu Ormas  menjadi undang-undang maka pemerintah secara subjektif dapat membubarkam ormas dengan dalih dan alasan alasan yang karet seperti tidak sesuai dengan pancasila. 

Pengesahan itu membawa kita mundur kebelakang dimana pada masa orba pembubaran ormas juga dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan serupa.

 Perppu Ormas yang sudah menjadi undang undang mengingkari prinsip equality before the law yg merupakan prinsip dasar dalam negara hukum. Seharusnya pembubaran ormas dilakukan melalui proses pengadilan demi menghormati prinsip equality before the law. Di dalam UU lain saja pembubaran partai politik dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi, pembubaran yayasan, pembubaran serikat buruh melalui pengadilan, pailit perseroan terbatas juga melalui pengadilan.

Meski Perpu Ormas diterima oleh DPR, namun sebagian fraksi di DPR menerima itu dengan catatan untuk harus segera di revisi dalam waktu dekat. Oleh karena itu kami meminta dan mendesak agar DPR merealisasikan janjinya itu untuk merevisi Perppu Ormas dimana pembubaran ormas tidak dilakukan oleh pemerintah tetapi oleh pengadilan.

 

Dengan hal ini, Koalisi Masyarakat Sipil :

1) Mendesak DPR untuk segera merevisi Perppu Ormas yang sudah disahkan karena telah menjadi janji beberapa Fraksi di DPR. *Revisi harus mengakomodir persoalan subtantif yang menjadi kritik masyarakat dan memiliki dampak buruk di kemudian hari*

2) Mengajukan Judicial Review Perppu Ormas yang telah menjadi Undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, UU ini inkonstitusional. 

 

 

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas

 

Narahubung:

1.KontraS +62 815-8666-4599

2.YLBHI +62 812-8218-930

3.imparsial,081261944069



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 215 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org