Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi - Kalla: Akuntabilitas HAM, Agenda Demokrasi Memburuk dan Terus Terpinggirkan



Tgl terbit: Jumat, 20 Oktober 2017

Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi – Kalla
Akuntabilitas HAM, Agenda Demokrasi Memburuk dan Terus Terpinggirkan

 

Bertepatan 3 tahun masa Pemerintahan Jokowi – Kalla yang jatuh pada 20 Oktober 2017, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini menyampaikan beberapa catatan terkait kinerja pemerintah, khususnya terhadap upaya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Tahun ketiga harusnya menjadi tahun penentu bagi pemerintahan Jokowi-Kalla mengingat tahun ini telah masuk tahun politik. Sayangnya, pemerintahan Jokowi-Kalla nampak cukup puas hanya dengan upaya - upaya menggenjot pembangunan infrastuktur dan pertemuan atau kunjungan-kunjungan simbolik yang menunjukkan sikap Presiden yang merakyat dan sejenisnya.

KontraS memberikan perhatian khusus di 3 tahun masa kepemimpinan Jokowi – Kalla, diantaranya memburuknya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Memasuki tahun ketiga pemerintahan Jokowi – Kalla tidak satupun dari sembilan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang akan ditindaklanjuti dengan penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Janji di Nawacita dan RPJM 2015-2019 hanya ada di atas kertas sampai dengan tahun ketiga. Alih – alih menyelesaikan, Pemerintahan Jokowi – Kalla justru mengambil kebijakan yang kontraproduktif dan jauh dari semangat akuntabilitas dengan menunjuk Wiranto sebagai Menkopolhukam. Presiden Jokowi dan para pembantunya di Kantor Staf Kepresidenan terkesan tidak berdaya saat Kemenkopohukam mempromosikan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang syarat potensi impunitas dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Sampai dengan tahun ketiga, Presiden Jokowi tidak berani mengambil langkah nyata yang ada di bawah otoritasnya dan kewenangannya, misalkan mengeluarkan Keputusan Presiden untuk Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc, membentuk Tim Pencarian Korban Penghilangan Paksa, memastikan Jaksa Agung menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM ke tahap penyidikan, atau membentuk satu Komite Kepresidenan yang dapat menjembatani kebuntuan politik dalam penyelesaian masalah ini. 

Kemandekan pengungkapan kasus pembunuhan Munir, ketidakjelasan keberadaan dokumen Tim Pencari Fakta Kasus Munir (TPF) dan penolakan pemerintahan Jokowi mengumumkan dokumen tersebut, juga menjadi indikator pemerintahan Jokowi – Kalla masih belum mampu menghadirkan hukum yang berkeadilan, sebaliknya pemerintah menjadi pelindung bagi kejahatan terhadap Munir dengan “menghilangkan” dokumen tersebut dan menolak mengumumkanya.

Sementara itu, dari sidang Universal Periodic Review di Jenewa pada Mei 2017, melalui pernyataan Menteri Luar Negeri, Retno L.P Marsudi Pemerintah menyatakan Indonesia tengah mengurus penyelesaian kasus Wasior dan Wamena melalui pembentukan Pengadilan HAM Adhoc di Makassar. Pernyataan tersebut sangat mencengangkan mengingat bagaimana mungkin informasi sepenting tersebut bisa disampaikan Pemerintah Indonesia di depan sidang PBB tanpa sepengetahuan para korban di Papua? Dan sampai dengan saat ini tidak ada pengadilan HAM ad hoc yang dimaksud tak kunjung jelas, sementara kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya seperti Paniai, Tolikara juga tak berujung pada keadilan dan pemulihan yang memadai.

Berkenaan dengan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak fundamental dan kebebasan sipil, kami juga menemukan potret yang memburuk. Kami sangat menyayangkan masih terus berlangsungnya pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sejak 3 tahun masa kepemimpinan Jokowi – Kalla. Tercatat sebanyak 18 (delapan belas) orang telah dieksekusi mati sejak tahun 2015 – 2016. Pelaksanaan eksekusi mati tersebut menuai banyak kecaman, terlebih saat diketahui bahwa banyak diantara terpidana mati yang tetap dieksekusi meski tengah mengajukan upaya hukum luar biasa. KontraS juga menemukan sejumlah fakta lainnya terkait dengan pelanggaran hukum dan tindakan sewenang - wenang Jaksa Agung terhadap pelaksanaan eksekusi mati sejak Gelombang I hingga III.

Perilaku aparat penegak hukum di bawah kepemimpinan Pemerintahan Jokowi – Kalla juga memberikan catatan tersendiri, khususnya mengenai praktik – praktik penyiksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, militer maupun petugas Lapas (sipir) terhadap tersangka kasus kriminal. Sepanjang 3 tahun terakhir, kami mencatat telah terjadi 381 (tiga ratus delapan puluh satu) peristiwa penyiksaan yang terjadi di Indonesia, dengan pelaku yang berasal dari 3 institusi diatas. Kekerasan juga terus dialami oleh para pembela HAM di Indonesia, termasuk yang menimpa aktivis anti korupsi. Sebut saja peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan yang tengah berupaya mengungkap kasus korupsi yang melibatkan pejabat di Indonesiaa. Enam bulan telah berlalu pasca kejadian tersebut, namun belum ada titik terang baik dari Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya terkait dengan pengusutan kasus dimaksud. Meski sejumlah organisasi masyarakat sipil telah menyampaikan hasil temuannya terkait dengan kejanggalan – kejanggalan proses penyidikan Polri dan mendorong Presiden Jokowi untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) namun usulan tersebut tidak mendapat respon sama sekali dari Jokowi. Puncaknya, Novel justru kini menghadapi pekara hukum yang mengarah pada upaya kriminalisasi terhadapnya oleh anggota Polri atas tuduhan pencemaran nama baik. Ketiadaan aturan hukum yang menjamin perlindungan terhadap pembela HAM mengakibatkan kriminalisasi terhadap para pembela HAM dari berbagai sektor atau latar belakang terus terjadi.

Dalam sektor Sumber Daya Alam (SDA) agenda pembangunan infrastruktur pemerintah dengan menguatkan iklim investasi berdampak pada kekerasan baru seperti tindakan kekerasan oleh aparat, penyerobotan lahan, konflik warga dengan perusahaan, hingga konflik horizontal antar warga. Dalam 3 tahun terakhir, KontraS mencatat ada 450 peristiwa perampasan lahan dan kekerasan di sektor bisnis dan HAM.

Sementara itu, akuntabilitas praktik pendekatan dan operasi keamanan di Papua juga menimbulkan sejumlah pertanyaan tentang sejauhmana pendekatan keamanan ini dianggap mampu menjawab persoalan di Papua. Dalam catatan KontraS, tercatat ada 135 peristiwa kekerasan di Papua dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yakni 141 kasus pada tahun 2015, 141 kasus pada tahun 2016 dan 61 kasus pada tahun 2017. Pendekatan pembangunan infrastruktur di Papua seperti hanya ”gula-gula” karena di saat yang sama, Pemerintah tidak menunjukkan itikad yang kuat dan nyata dalam hal akuntabilitas pelanggaran HAM di Papua dan membuka dialog yang setara serta terbuka dengan seluruh lapisan masyarakat Papua.

Agenda reformasi sektor keamanan juga berpotensi menghadirkan kekhawatiran mendalam, setelah 19 tahun reformasi aktor keamanan terkesan tergoda kembali masuk ke ranah sipil. Situasi ini cukup mencemaskan agenda demokratisasi dan hak asasi manusia yang diamanatkan reformasi. Penghapusan Dwi fungsi ABRI dikhawatirkan terganggu dengan manuver-manuver politik aktor keamanan, yang ahir-ahir ini banyak dikesankan dari tindakan kontroversial Panglima TNI.  Indikator lain misalkan rencana Pelibatan TNI secara langsung dalam penanganan tindak pidana terorisme melalui RUU Terorisme, pelibatan TNI dalam sektor pertanian tanpa menempuh proses mekanisme operasi militer non perang menjadi kehwatiran potensi melemahnya semangat pemisahan militer dari ranah sipil. Patut disayangkan dalam hal ini sikap Presiden terkesan mengamini situasi tersebut dan bahkan terkesan gagap mengahadapi aktor keamanan dan dinamika politik yang muncul.  Kegagapan Presiden dapat memicu melemahnya supremasi sipil. Kondisi ini harusnya menjadi perhatian penuh Presiden sebagai pemangku kekuatan sipil mengingat tahun politik tengah dan akan terus berlangsung dalam menyongsong Pemilu 2019.

Terakhir, kami juga menyoroti keputusan tergesa-gesa Pemerintah Jokowi – Kalla dibawah peran Menkopolhukam yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan alasan kegentingan Nasional dan UU Ormas yang ada belum mampu menindak ormas – ormas yang kegiatannya dianggap bertentangan dengan Pancasila dan sebagainya. Kami memandang adalah sebuah keharusan bagi Negara untuk menindak ormas radikalisme dan intoleran namun demikian, kami melihat bahwa Perppu tersebut justru berpotensi membahayakan kehidupan demokrasi karena Perppu tidak hanya menyasar kelompok intoleran saja tetapi juga dapat berlaku bagi kelompok organisasi masyarakat lainnya karena ketiadaan batasan dan tolak ukur yang jelas dari Pemerintah sebelum melakukan pembubaran, dan menegasikan mekanisme judisial sebagai prasayarat kunci dalam negara hukum.

Sulit berharap banyak untuk pemenuhan agenda hukum dan HAM di sisa pemerintahan Jokowi-Kalla. Kecuali jika Presiden mampu mengambil langkah-langkah signifikan dan akuntabel dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat sebagaimana telah dijanjikannya. Juga, mampu menghadirkan diri sebagai Presiden dan wakil Presiden yang tidak parsial dalam melakukan kebijakan, dengan hanya memfokuskan pada agenda pembangunan tetapi membiarkan membiarkan pelanggaran HAM terjadi, menggunakan atau membiarkan para pembantunya seperti TNI dan Polri menggunakan kewenanganya untuk memberangus agenda-agenda demokatisasi, atau menggunakan institusinya untuk kepentingan masing-masing, juga untuk kepentingan politik. Di sisa waktu yang tersisa, Presiden juga harus berani sejauhmana agenda pembangunan ini telah disertai dengan agenda akuntabilitas HAM, khususnya agenda-agenda bisnis korporasi agar dampak buruk terhadap masyarakat dapat diminimalisir.

 

 

Lampiran :


Catatan 3 tahun Pemerintahan Jokowi – Kalla

  • Isu Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Sejak menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 2014, tidak satupun dari sembilan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang berhasil ditindaklanjuti dengan melakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Sembilan kasus tersebut diantaranya Tragedi 1965-1966, Penembakan Misterius 1981 - 1984 (Petrus), Talangsari 1989, Kasus Trisakti, Semanggi I dan II (TSS), Kerusuhan Mei 1998, Penghilangan Aktivis 1997 – 1998, Wasior Wamena 2001 – 2003, hingga Simpang KKA dan Jambo Keupok Aceh. Kami juga menyoroti pernyataan Menteri Luar Negeri, Retno L.P Marsudi dalam sidang Universal Periodic Review di Jenewa pada Mei 2017 yang menyebut bahwa Pemerintah tengah berupaya melakukan penyelesaian kasus Wasior dan Wamena melalui Pengadilan HAM Adhoc di Makassar. Pernyataan yang sangat kontradiktif mengingat para korban di Wasior dan Wamen pun tidak pernah mendapat penjelasan hal tersebut secara langsung. Apa yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri tersebut diamini oleh Dirjen HAM, Mualimin Abdi yang menyatakan Pemerintah tengah menyiapkan langkah konkret untuk menuntaskan kasus HAM Papua sebagaimana rekomendasi UPR Dewan HAM PBB, termasuka mendorong dimunculkannya strategi baru mengatasi kemandekan penuntasan kasus saat ini, seperti dalam kasus Wasior – Wamena dan Paniai.

Sementara itu, agenda pembentukan Komisi Kepresidenan atau Komisi Adhoc / Temporer yang disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona (RPJMN 2015 – 2020) masih urung ditindaklanjuti. Padahal Komisi ini dipandang perlu untuk menjadi akselerator penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, baik melalui mekanisme judisial maupun non-judisial. Dalam kurun waktu 3 tahun ini, kelompok masyarakat sipil sudah berulang kali menyerahkan konsep penyelesaian kepada Pemerintah namun tidak ada tindaklanjut yang konkrit. Langkah Jokowi yang menyerahkan secara penuh penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui Menkopolhukam justru semakin menunjukkan bahwa apa yang telah dijanjikan Pemerintah melalui Nawa Cita tidak dapat dipegang sebagai bentuk komitmen. Upaya Pemerintahan Jokowi – Kalla yang justru menunjuk Wiranto (yang berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM diduga terlibat kasus pelanggaran HAM berat) sebagai Menkopolhukam dan sekaligus meminta Wiranto untuk membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN) disinyalir sebagai  langkah Pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur non-judisial.

Bentuk ketidaksungguhan Pemerintahan Jokowi – Kalla juga sangat terlihat pada pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, sebagai implementasi dari MoU Helsinki dan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh yang minim perhatian dan dukungan kebijakan dari Pemerintahan Jokowi – Kalla.

  • Penerapan Hukuman Mati di Indonesia

Meski sebanyak 104 negara di dunia telah menghapuskan hukuman mati untuk jenis kejahatan apapun, tampaknya Pemerintah Indonesia memiliki penilaian yang berbeda. Hukuman mati justru dijadikan senjata ampuh untuk menunjukkan wajah ketegasan Pemerintahan Jokowi – Kalla selama periode 3 tahun ini. Setidaknya sepanjang 2015 – 2016, Pemerintah Indonesia telah melakukan eksekusi mati terhadap 18 (delapan belas) orang terpidana mati. KontraS mencatat, pelaksanaan eksekusi mati sarat dengan kejanggalan, sebut saja dugaan unfair trial yang dialami terpidana mati, pelaksanaan eksekusi mati Gelombang III dengan notifikasi yang kurang dari 72 jam sebagaimana ketentuan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer hingga penjatuhan eksekusi mati oleh Kejaksaan Agung terhadap terpidana mati yang masih menempuh upaya hukum luar biasa, seperti Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi.

Pelanggaran hukum dan sewenang – wenangan Pemerintah tersebut menuai kecaman dari koalisi masyarakat sipil di Indonesia, namun demikian kecaman tersebut ternyata tak menghentikan aparat penegak hukum untuk terus menjatuhkan vonis pidana mati terhadap mereka yang diancam dengan pidana maksimal. KontraS mencatat setidaknya terhitung dari bulan Januari hingga September 2017, 32 vonis mati telah dijatuhkan untuk 22 kasus berdimensi kejahatan pidana narkotika dan 10 lainnya merupakan tindak pidana untuk kasus pembunuhan.

Dok. KontraS, 2017

KontraS juga mencatat terpidana mati yang divonis antara tahun 2016-2017 mencapai 44 orang, di mana seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Ke-44 orang tersebut juga memiliki beragam status kewarganegaraan, antara lain Tiongkok (2 terpidana mati), Malaysia (4 terpidana mati), Taiwan (1 terpidana mati) dan Indonesia (26 terpidana mati).

Dok. KontraS, 2017

KontraS berharap dengan adanya rekomendasi UPR terkait situasi hukuman mati di Indonesia, meski dengan status tercatat (noted) namun status tercatat itu merupakan kesempatan yang harus bisa ditafsirkan dan dibawa pada ruang kebijakan progresif, dengan tidak menyerukan tindakan dan bentuk sikap politik yang anti ataupun berseberangan dengan komitmen-komitmen internasional.

  • Situasi Praktik – Praktik Penyiksaan dan Tindakan Kejam Lainnya di Indonesia

Perilaku aparat penegak hukum di bawah kepemimpinan Pemerintahan Jokowi – Kalla juga memberikan catatan tersendiri, khususnya mengenai praktik – praktik penyiksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, militer maupun petugas Lapas (sipir) terhadap tersangka kasus kriminal. Dalam 3 tahun ini, kami mencatat telah terjadi 381 (tiga ratus delapan puluh satu) peristiwa penyiksaan yang terjadi di Indonesia, dengan pelaku yang berasal dari 3 institusi diatas. Adapun motif terjadinya penyiksaan masih didominasi oleh dua hal, yakni untuk memperoleh informasi (pengakuan) dan sebagai bentuk penghukuman. Mereka yang menjadi korban rata-rata adalah warga sipil, baik dalam kapasitasnya untuk tindak kriminal ataupun mereka yang menjadi korban dari praktik penegakan hukum yang serampangan dan dengan sengaja disiksa untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukan oleh mereka.

Dok. KontraS, 2017

Kami juga menyoroti kasus cambuk di Aceh khususnya dalam satu tahun terakhir, yang perlu mendapat intervensi dari Pemerintahan Jokowi – Kalla, mengingat praktik cambuk yang merupakan penerapan dari Qanun Jinayat (2014) ini sedari awal telah dikecam oleh KontraS. Dimasukkannya praktik cambuk dalam tata kelola pemerintahan Aceh, termasuk pelaksanaannya yang belakangan ini kerap diarahkan dan disasar kepada kelompok rentan dan minoritas seperti homoseksual dan keyakinan agama yang berbeda dengan mayoritas Islam, kami memandang bahwa ada upaya sektarian untuk menegaskan identitas, tradisi dan keyakinan keagamaan selain politisasi.

Dok. KontraS, 2017

Pada grafik diatas dapat dibaca bahwa tren hukuman cambuk di Aceh memiliki waktu-waktu khusus yang terjadi di bulan September 2016 (7 peristiwa), Oktober 2016 (6 peristiwa), Februari 2017 (6 peristiwa), dan April 2017 (5 peristiwa). Selain itu, karakteristik cambuk yang muncul dan diterapkan pada rentang periode setahun terakhir ini adalah dalam bentuk penghukuman untuk kejahatan atas pemerkosaan, khalwat (lawan jenis yang berkumpul di tempat sepi), ikhtilat (bercampurnya lawan jenis), maisir (berjudi), dan homoseksual.

  • Kekerasan terhadap Pembela HAM

Kekerasan juga terus dialami oleh para pembela HAM di Indonesia, termasuk yang menimpa aktivis anti korupsi. Sebut saja peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan dan Sukma yang merupakan pegiat anti korupsi di Indonesia. Baik Novel maupun Sukma telah lama mendedikasikan waktunya untuk isu anti korupsi. Terdapat kesamaan motif serangan dari tindakan keji yang dialami keduanya, yakni menggunakan cairan kimia yang diarahkan ke tubuh korban. Novel bahkan hingga kini masih harus dirawat di Singapura akibat cipratan air keras yang melukai mata kirinya belum pulih.

Dalam kasus Novel Baswedan, kini sudah memasuki bulan ke enam pasca kejadian tersebut, namun belum ada titik terang baik dari Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya terkait dengan pengusutan kasus dimaksud. Meski sejumlah organisasi masyarakat sipil telah menyampaikan hasil temuannya terkait dengan kejanggalan – kejanggalan proses penyidikan Polri dan mendorong Presiden Jokowi untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) namun usulan tersebut tidak mendapat respon sama sekali dari Jokowi. Puncaknya, Novel justru kini dikriminalisasikan oleh anggota Polri atas tuduhan pencemaran nama baik.

Dugaan keterlibatan unsur negara pada dua kasus diatas menunjukkan bahwa ada motif dan intensi yang kuat ketika unsur teror dipadukan dengan tindakan keji. Tren ini kelak jika tidak terurus dan diselesaikan dengan baik oleh pemerintah bisa berujung pada bentuk-bentuk kejahatan brutal lainnya. Lebih lanjut, dengan ketiadaan aturan hukum yang menjamin perlindungan terhadap pembela HAM maka akan mengakibatkan kriminalisasi terhadap para pembela HAM dari berbagai sektor atau latar belakang terus terjadi.

  • Kekerasan di Papua

Tak jauh berbeda, peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua juga penting untuk menjadi perhatian khusus pemerintahan Jokowi – Kalla. Dalam catatan KontraS selama 3 tahun terakhir ini telah terjadi 243 kasus pelanggaran HAM di Papua, yakni sebanyak 141 kasus terjadi pada tahun 2015, 141 kasus terjadi pada tahun 2016 dan 61 kasus terjadi pada tahun 2017.

Khusus pada peristiwa kekerasan dalam 1 tahun terakhir (Agustus 2016 – Agustus 2017), kami menyoroti bahwa kekerasan – kekerasan tersebut terjadi di beberapa titik lokasi, seperti di Jayapura, Abepura, Merauke, Sorong, Manokwari, Boven Digoel, Nabire, Wamena, Kepulauan Yapen, Timika, Puncak Jaya dan yang terakhir di Kabupaten Deiyai. Adapun motif kekerasan yang didominasi oleh aparat kepolisian muncul pada isu pembubaran paksa kegiatan berkumpul publik secara damai, disertai dengan penggunaan senjata api yang tidak terukur. Beberapa kasus juga disertai tindak penganiayaan. Motif pengejaran kelompok OPM dan pemburuan simbol determinasi seperti bendera Bintang Kejora masih menjadi tindakan terkuat kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Selain upaya polisi menjaga keamanan dan ketentraman sipil ketika peristiwa warga sipil yang mabuk, begal, atau tuduhan DPO, di mana pada kasus terakhir (baca: tuduhan DPO) motifnya tidak terlalu kuat.

Tantangan dari KontraS yang memantau situasi HAM dan keamanan di Papua adalah sulitnya mengidentifikasi jenjang pangkat, asal kesatuan dan senjata apa yang digunakan. Beberapa peristiwa melibatkan unsur kekerasan yang berasal dari kesatuan setingkat Polres. Beberapa senjata yang digunakan aparat kepolisian memang menggunakan model peluru karet, yang meskipun tetap membuat korban harus dilarikan ke rumah sakit akibat modus tembakan yang diarahkan begitu dekat. Namun belakangan penggunaan senjata api kerap dipakai tanpa ukuran prosedur yang jelas, seperti yang belum lama ini terjadi pada insiden Deiyai.

Dok. KontraS, 2017

  • Isu Pelanggaran HAM di Sektor Hak Ekosob

Pertama, Terkait Perampasan Lahan. Arah pembangunan perekonomian Indonesia dibawah Pemerintahan Jokowi – Kalla pada periode 3 tahun terakhir lebih banyak difokuskan pada rencana program pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam Perpres No 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional, dimana proyek-proyek strategi nasional tersebut diharapkan dapat membangun perekonomian Negara. Namun faktanya, banyak permasalahan baru yang muncul di masyarakat. Adanya Undang-undang No 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum seringkali dijadikan payung hukum untuk melakukan perampasan lahan oleh Negara terhadap masyarakat. Namun dalam kenyataannya, perampasan lahan tersebut mengakibatkan kemiskinan di suatu daerah tersebut karena tidak seimbangnya jumlah ganti kerugian yang diterima masyarakat dalam penggusuran sehingga masyarakat tidak dapat membeli tanah yang sama luasnya di tempat lain. Selain itu, perampasan lahan milik petani juga dilakukan pada tanah yang subur sehingga mengakibatkan petani tidak dapat menggarap dikarenakan ketiadaan tanah untuk bertani, seperti yang terjadi pada pembangunan bandara Internasional jawa Barat (BIJB) di Majalengka, New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang.

Permasalahan diatas semakin mengerucut dengan kehadiran aparat militer maupun dari institusi kepolisian yang cenderung menjaga perusahaan. Tak pelak, kehadiran mereka justru berbalik dari tujuannya dan menimbulkan permasalahan baru, seperti kekerasan oleh aparat, penyerobotan lahan, dan konflik horizontal antar warga. Iklim investasi tersebut menyebabkan okupasi yang terjadi di beberapa daerah. Berdasarkan catatan KontraS, jumlah peristiwa perampasan lahan dan kekerasan pada sektor bisnis dan HAM pada 3 tahun terakhir sangat bervariatif.  Sementara, daerah yang paling sering terjadi okupasi atau perampasan lahan ialah Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Riau. Dorongan investasi tersebut tidak diimbangi dengan perspektif hak asasi manusia, sehingga cenderung formalitas. Seperti pembagian sertifikat yang belakangan dilakukan oleh Presiden selama berkunjung ke daerah. Pembagian sertifikat tersebut justru malah akan mengakibatkan masalah baru ketika tanah-tanah memiliki ukuran yang jelas dan memudahkan untuk jual-beli.

         

Dok. KontraS, 2017

Dampak-dampak yang ditimbulkan akibat dorongan investasi di Indonesia tersebut harus menjadi perhatian Pemerintahan Jokowi - Kalla ke depan hingga masa baktinya selesai. Apalagi jika hal tersebut tidak diimbangi dengan perspektif hak asasi manusia, maka investasi yang ada hanya akan menjadi bumerang bagi warga negara.

Kedua, Isu Pulau – Pulau Kecil di Indonesia. Hingga pertengahan masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Negara masih belum memiliki perhatian secara mendalam mengenai kondisi HAM, khususnya di pulau-pulau kecil di Indonesia.  Sejauh ini, perhatian Negara terhadap isu pulau-pulau kecil dipayungi oleh UU Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kebijakan tersebut pun dirasa kurang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan di pulau kecil. Dalam pengelolaan pulau kecil, seringkali terjadi banyak perdebatan baik dari segi ekonomi, geopolitik, hingga sosial budayanya. Perbedaan cara pandang ini menimbulkan intervensi yang justru merugikan masyarakat pulau. Frasa “pemanfaatan” dalam regulasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi celah bagi mereka yang ingin mencari keuntungan dari keindahan pulau kecil. Istilah pemanfaatan membolehkan pemanfaatan asing dengan syarat yang ketat. Tetapi, karena turunan dari UU tersebut belum lengkap, pemanfaatan tersebut tidak memberi dampak positif terhadap masyarakat sekitar. Data yang ada (per 2015) menyebutkan telah terdapat lebih dari 1.898 izin tambang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan pengaturan yang ada dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, sebagai lex specialis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diprioritaskan untuk kegiatan: konservasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; budidaya laut; pariwisata; usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; pertanian organik; dan/atau peternakan.

Ketiga, Di sektor kesehatan, berangkat dari kasus vaksin palsu yang terjadi pada 2016, KontraS melihat bahwa peristiwa ini hanya menjadi perhatian sesaat bagi Pemerintah.  Kasus vaksin palsu kini sudah masuk ke dalam gugatan Citizen Law Suit, namun di sidang perdana tidak dihadiri oleh para tergugat (Presiden, Kemenkes, BPOM, Gubernur DKI Jakarta, Banten, dan Tangerang). Pasca kasus vaksin palsu, masyarakat masih ditakutkan dengan peredaran obat palsu. Padahal, kasus vaksin palsu harus menjadi pijakan terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia.

 

  • Kebijakan Pemerintahan Lainnya yang Bertentangan dengan Kebebasan Sipil

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan, menunjukkan watak otoritarisme Pemerintahan Jokowi – Kalla dengan dalih kegentingan dan alasan subyektifitas pemerintah semata. Pemerintah cenderung lebih senang menggambil jalan pintas melalui mekanisme pembubaran sepihak dibanding dengan proses peradilan dengan dalih bahwa proses peradilan memerlukan waktu yang lama untuk melakukan proses pembubaran terhadap ormas - ormas yang dianggap membahayakan.

Dalam suatu negara hukum, tindakan pembubaran terhadap suatu organisasi, sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berorganisasi, yang merupakan salah satu wujud dari kebebasan sipil, harus sepenuhnya mengacu pada prinsip‐prinsip due process of law, dimana pengadilan memegang peranan kunci dalam prosesnya. Pengadilan harus digelar secara terbuka dan akuntabel, kedua belah pihak (pemerintah dan pihak yang dilakukan pembubaran) harus didengar keterangannya secara berimbang (audi et alteram partem), serta putusannya dapat diuji pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi. 

Namun demikian, kami melihat bahwa tidak ada ukuran atau batasan yang jelas yang dimiliki Pemerintah mengenai kategori ormas – ormas yang dinilai berbahaya dan harus dibubarkan sehingga hal tersebut dikhawatirkan dapat berpotensi membahayakan kehidupan demokrasi karena Perppu tidak hanya menyasar kelompok intoleran saja tetapi juga dapat berlaku bagi kelompok organisasi masyarakat lainnya, termasuke organisasi yang selama ini sering mengkritik Pemerintah.

Kami juga melihat bahwa Perppu Ormas ini dapat dikatakan melanggar due process of law, karena Pengadilan-lah yang seharusnya memegang peranan penting. Pengadilan harus digelar secara terbuka dan akuntabel, dimana kedua belah pihak (pemerintah dan pihak ormas akan dibubarkan) harus didengar keterangannya secara berimbang (audi et alteram partem), serta putusannya dapat diuji pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi.

Terbitnya Perppu Ormas ini pada akhirnya merupakan bentuk pengkerdilan terhadap kebebasan berekspresi dan berorganisasi, mengingat Perppu ini memberikan kewenangan bagi Pemerintah untuk mengambil porsi yang cukup besar dalam proses pembatasan hak – hak warga negaranya, yang seharusnya dimiliki oleh proses peradilan, sebut saja dalam hal pendaftaran ormas, pengawasan hingga pembubaran terhadap sebuah organisasi. Oleh karenanya, Perppu Ormas ini harus ditolak karena bertentangan dengan konstitusi.

 

 

Lihat KBR, “Pemerintah Janji Tuntaskan Kasus HAM Papua dalam 4 Tahun”, 22 September 2017. Dapat diakses di  http://kbr.id/09-2017/pemerintah_janji_tuntaskan_kasus_ham_papua_dalam_4_tahun/92564.html

Lihat Siaran Pers KontraS, “Terpilihanya Wiranto Sebagai Menkopolhukam: Stok Lama dan Aroma Orba, Indonesia Terbukti Negara Retailer, 27 Juli 2016. Dapat diakses di https://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2296

Lihat Kompas, “KontraS Sebut Wiranto Plinplan Soal Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional”, 18 Februari 2017. Dapat diakses di http://nasional.kompas.com/read/2017/02/18/14133911/kontras.sebut.wiranto.plinplan.soal.pembentukan.dewan.kerukunan.nasional

Lihat Siaran Pers KontraS tentang Fakta dan Kejanggalan – Kejanggalan Kasus pada Gelombang II Eksekusi Mati, 28 April 2017. Dapat diakses di https://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2040

Pasal 6 Ayat (1) Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 mensyaratkan adanya pemberitahuan 3x24 jam dari Jaksa kepada terpidana mati tentang pelaksanaan pidana mati

Terpidana mati Gelombang III seperti Freddy Budiman dan Humfrey Eijke tercatat masih mengajukan grasi saat dieksekusi mati oleh Pemerintah Indonesia pada 2016 lalu

Lihat Tempo, “Koalisi Menilai Hukuman Mati 4 Terpidana Banyak Kejanggalan”, 31 Juli 2016. Dapat diakses di https://nasional.tempo.co/read/792066/koalisi-menilai-hukuman-mati-4-terpidana-banyak-kejanggalan

Lihat Tirto.id, “Proyek Infrastruktur Jokowi Jadi Biang Konflik Agraria”,  24 November 2014. Dapat diakses di   https://tirto.id/proyek-infrastruktur-jokowi-jadi-biang-konflik-agraria-b5yx

UU tersebut tidak mengenal istilah “penyewaan”. Yang ada adalah istilah pemanfaaatan. Pasal 26 (a) yang sebenarnya sudah mengatur pemanfaatan pulau kecil oleh pihak asing dengan ketentuan mendapat izin dari menteri dan rekomendasi dari pemda dengan tetap menjaga kepentingan nasional. Dengan demikian, undang-undang ini membolehkan pemanfaatan oleh asing dengan syarat yang ketat. Hanya saja, turunan dari UU ini memang belum lengkap. Hal ini karena semua peraturan masih menunggu disahkannya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan. RPP ini sangat mendesak karena mengatur seluruh aktivitas di wilayah pesisir namun, PP ini juga belum bias berfungsi di lapangan bila rencana zonasi di wilayah pesisir belum dibuat oleh Pemprov. Satria, Arif. 2017. Investasi Asing di Pulau Kecil. http://alumniipb.org/artikelreader/274#sthash.m0MuXUMR.dpuf diakses pada tanggal 5 Mei 2017

Lihat Kertas Posisi Hari Anti Tambang 2015. Sumber: http://kontras.org/home/index.php?module=data&id=129 diakses pada tanggal 30 Mei 2017

Lihat Metro tv, “37 Ribu Obat Palsu Disita di Jakarta Barat”, 20 September 2017. Dapat diakses di http://news.metrotvnews.com/hukum/3NO0e5yb-37-ribu-obat-palsu-disita-di-jakarta-barat

Perppu Ormas bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945

 Kalo gak dimasukkan analisa hasil riset KontraS soal vaksin, maka paragraf ini akan sangat general sekali. Baiknya dihapus sekalian



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 927 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org