Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pemberian Pangkat Jendral Kepada Hari Sabarno dan Hendropriyono

Tgl terbit: Kamis, 07 Oktober 2004

Pers Release

Nomor : 23/SP-KontraS/X/04

Tentang

Pemberian Pangkat Jendral Kepada Hari Sabarno dan Hendropriyono

 

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meyesalkan keputusan Presiden Megawati Soekarnoputri yang memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Menkopolkam ad interim Hari Sabarano dan Kepala Badan Inteljen Negara AM Hendropriyono.

KontraS menilai kenaikan pangkat yang diberikan ini kepada ke 2 pejabat sipil itu tidak layak diberikan oleh Presiden apalagi diakhir masa jabatannya. Pertama, karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yang tidak memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan kenaikan pangkat Kehormatan. Selain itu berdasarkan RUU TNI yang telah disahkan oleh DPR tidak ada diatur tentang pemberian pangkat kehormatan kepada mereka yang telah purnawirawan TNI. Kenaikan pangkat dalam TNI hanya didasarkan pada kenaikan pangkat regular dan kenaikan pangkat khusus berupa kenaikan pangkat luar biasa dan kenaikan pangkat kehormatan yang diberikan kepada prajurit yang menjelang akhir dinas keprajuritan.

Kedua, pemberian pangkat kepada mereka yang telah purnawirawan semakin mengaburkan masa berakhirnya karir dalam TNI. Bila hal ini dibiarkan, menjadi wajar bila masyarakat sulit untuk memisahkan antara prajurit aktif dan purnawirawan sebagai bagian yang tak terpisahkan. Dengan kata lain purnawirawan tidak otomatis menjadi sipil murni yang lepas hubungan strukturalnya dengan institusi TNI.

Ketiga, penggunaan alasan Menkopolkam agar lebih efektif harus berpangkat Jendral bertentangan dengan semangat supremasi sipil yang selama ini didorong. Karena jabatan Menkopolkam adalah jabatan politis yang tidak ada sangkut pautnya dengan jabatan militer, sehingga tidak ada relevansi meningkatkan efektifitas jabatan tersebut dengan pemberian pangkat Jendral. Hal ini malah menunjukan rendahnya kepercayaan diri pemerintahan sipil untuk memimpin TNI/Polri.

Berdasarkan uraian tersebut, KontraS :

  1. Mendesak Presiden Megawati untuk mencabut pemberian pangkat kehormatan kepada 2 anggota kabinetnya tersebut.
  2. DPR harus meminta keterangan dan penanggungjawaban Presiden Megawati atas keputusan yang tidak beralas hukum ini.

Jakarta, 7 Oktober 2004

Badan Pekerja KontraS

Edwin Partogi
Kepala Bidang Operasional



Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,542 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org