Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
MK Perlu Dengarkan Keterangan Berbagai Pihak dalam Pengujian Perppu Ormas

Tgl terbit: Senin, 02 Oktober 2017

MK Perlu Dengarkan Keterangan Berbagai Pihak dalam Pengujian Perppu Ormas

 

Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menggelar persidangan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemassyarakatan (Perppu Ormas). Agenda persidangan saat ini sampai pada pemeriksaan saksi dan ahli dari para pihak, serta keterangan pihak terkait, setelah sebelumnya mendengarkan keterangan dari Pemerintah. Menanggapi proses pengujian tersebut, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari YLBHI, Perludem, WALHI, Imparsial, ELSAM, KontraS, KPA, HRWG, dan KPBI telah mengajukan diri sebagai pihak terkait langsung dalam perkara No. 38/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Organisasi Advokat Indonesia. Namun demikian, MK menolak permohonan untuk menjadi pihak terkait ini, dengan alasan sudah banyak pihak terkait dalam perkara ini, dan inti keterangannya sama.

Menanggapi hal tersebut, kami dari Kelompok Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas, tentu sangat menyayangkan pertimbangan MK tersebut, merujuk pada pentingnya proses pengujian Perppu Ormas ini terhadap masa dapan kebebasan berserikat dan berorganisasi. Para pemohon pihak terkait ini adalah organisasi masyarakat sipil yang selama ini aktif dalam upaya mendorong pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat/berorganisasi di Indonesia, termasuk dalam advokasi UU Ormas dan Perppu Ormas, yang kami nilai telah menciderai prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Mengapa kami mengajukan diri sebagai pemohon pihak terkait langsung? Sebab objek perkara dalam pengujian Perppu ini akan memiliki dampak secara langsung terhadap para pemohon pihak terkait. Sebab merujuk pada ketentuan Pasal 11 UU Ormas, organisasi yang berbadan hukum yayasan dan perkumpulan adalah bagian dari Ormas yang tunduk pada UU Ormas, sekaligus juga Perppu Ormas sebagai perubahannya. Oleh karenanya, putusan MK nantinya dalam pengujian ini memiliki dampak yang langsung bagi eksistensi dan masa depan para pemohohon pihak terkait.

Dalam permohonannya sendiri kami mendalilkan sejumlah argumentasi bahwa: (i) Penerbitan Perppu Ormas Tidak Memenuhi Syarat Kegentingan yang Memaksa, sehingga Bertentangan dengan Pasal 22 UUD 1945; (ii) Penerbitan Perppu Ormas Memberangus Kebebasan Berserikat dan Berorganisasi, sehingga Bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945; (iii) Pasal 61 dan Pasal 80A Perppu Ormas Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum, sebagaimana Ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; (iv) Pasal 59 ayat (3) huruf b dan Pasal 82A ayat (2) Bertentangan dengan Prinsip Kepastian Hukum yang Adil, sebagaimana Ditegaskan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (lihat ringkasan permohonan terlampir).

Mengingat urgensitas proses pengujian ini, bagi masa depan kebebasan berserikat dan berorganisasi, yang dikatakan MK sebagai jantung dari sistem demokrasi, seharusnya MK memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi semua pihak untuk didengar keterangannya. Perppu ini dikeluarkan semata-mata dengan pertimbangan subjektif dari Presiden, yang selanjutnya akan dibahas oleh DPR, untuk diterima atau ditolak. Akan tetapi, melihat komposisi DPR hari ini, sulit kiranya bahwa Perppu ini akan benar-benar dibahas secara objektif oleh DPR. Oleh sebab itu, proses pengujian di MK diharapkan dapat menjadi ruang yang independen dan imparsial untuk melakukan pembahasan secara objektif terhadap Perppu ini. Sayangnya, MK melupakan pentingnya pembahasan yang seharusnya mengakomodasi banyak pihak tersebut.

 

 

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas

Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), The Indonesian Human Rights Monitor (IMPARSIAL), Politik Rakyat, Perempuan Mahardhika, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Human Rights Working Group (HRWG), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Amnesty International Indonesia, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Legal Roundtable (ILR), Institut Demokrasi, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 763 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org