Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Koalisi Tolak Perppu Ormas Daftarkan Gugatan Ke MK: Perppu Ormas Tanda Pemerintah Otoriter Terhadap Hak Politik Warga



Tgl terbit: Senin, 18 September 2017

Koalisi Tolak Perppu Ormas Daftarkan Gugatan Ke MK
Perppu Ormas Tanda Pemerintah Otoriter Terhadap Hak Politik Warga

 

Koalisi Tolak Perppu Ormas mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan merupakan tindak lanjut jalur hukum terhadap sikap dari koalisi yang sebelumnya menyampaikan penolakan terhadap kebijakan Pemerintah yang otoriter ini. Gugatan bertambah relevan karena otoritarian kembali dipraktekan Pemerintah melalui Kepolisian saat membubarkan diskusi korban 1965 (16/9) di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan YLBH Jakarta.

Koalisi melakukan gugatan terhadap Perppu Ormas karena kebijakan inisiatif dari Presiden Joko Widodo ini punya lima permasalahan. Pertama, berdasar Perppu Ormas, Pemerintah bisa menghilangkan penggunaan hak warga dalam berserikat dan berkumpul. Kedua, Pemerintah bisa membubarkan bentuk organisasi masyarakat tanpa proses pengadilan.

Ketiga, Perppu Ormas bisa mempidana anggota organisasi masyarakat padahal penggunaan hak politik yang dijamin konstitusi sejatinya tak bisa dipidanakan. Keempat, Perppu Ormas mengancaman pidana seumur hidup dengan hukuman penjara 5 sampai 20 tahun.

Presiden mengeluarkan Perppu Ormas atas dasar negara darurat. Padahal, istilah negara darurat (state of emergency) adalah saat kekuasaan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tak berfungsi normal dan saat mekanisme hukum dan kelembagaan demokrasi tak berfungsi. Dan, permasalahan kebebasan hak sipil selama ini lebih banyak karena tak hadirnya Pemerintah menegakan hukum saat terjadi kekerasan dari dinamika kebebasan sipil.

Jika Pemerintah berpendapat menguatnya Ormas anti-Pancasila sebagai tanda negara darurat, regulasi yang sudah ada bisa digunakan. Malah, Perppu Ormas menambah permasalahan karena sifat karet dan kewenangan otoriter. Pemerintah atau pelaporan warga berdasar nalar kekuasaan atau logika mayoritas bisa menghilangkan hak politik dan hak hidup warga negara lainnya.

Gambaran konkret penghilangan nalar kekuasaan dan logika mayoritas terjadi pada 16 dan 17 September 2017 di Kantor YLBHI dan YLBH Jakarta. Hari pertama, atas dasar regulasi Kepolisian bisa meminta pembubaran terhadap suatu bentuk implementasi hak politik warga. Hari kedua, atas dasar logika mayoritas, antarwarga bisa sewenang-wenang mengintimidasi dan meminta membubarkan kegiatan.

Padahal kegiatan 16 September 2017 merupakan diskusi ilmiah pelurusan sejarah ’65 dan dan 17 September merupakan aksi seniman yang prihatin terhadap pelanggaran demokrasi yang terjadi di hari sebelumnya. Suasana YLBHI-LBH Jakarta mencekam karena digeruduk sekelompok masa dengan provokasi kebencian dan tuduhan bahwa YLBHI-LBH Jakarta secara aktif memfasilitasi deklarasi PKI.

Ada 10 organisasi masyarakat sipil sebagai Pemohon: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Yayasan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), Perkumpulan ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Perkumpulan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Perkumpulan Working Group of NGO Coalition For International Advocacy of Human Rights (HRWG).

 

KOALISI TOLAK PERPPU ORMAS

Narahubung:

Ketua Badan Pengurus YLBHI, Asfinawati (08128218930)
Direktur LBH Jakarta, Alghifari Aqsa
Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf (081381694847)
Ketua Badan Pekerja KontraS, Yati Andriyani (081586664599)



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 882 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org