Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Masa Lalu

Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2004

Siaran Pers Bersama

  Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Masa Lalu

Harus Menjadi Agenda Mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Kami, korban/keluarga korban dan organisasi-organisasi pembela hak asasi manusia yang tercantum di bawah ini, mendesak kepada Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono segera menyelesaikan pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu berdasarkan prinsip-prinsip "human rights accuntability". Kami menolak bila penyelesaiannya dilakukan dengan langkah-langkah ynag mengingkari prinsip tersebut.

Penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu kami anggap sangat penting dalam upaya bangsa ini membangun demokrasi, rule of law, dan memutus siklus impunitas. Apalagi penyelesaian terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu tersebut sudah merupakan kewajiban negara yang dikenal dalam istilah "state duty to remember", yang bersifat imperative.

Kewajiban tersebut menyangkut nasib jutaan rakyat Indonesia yang menjadi korban pelanggaran berat hak asasi di masa rezim otoriter Orde Baru. Yaitu korban-korban mulai peristiwa 1965, penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap aktifis-aktifis politik Islam (kelompok Usro' 1985-1988), hingga operasi militer di Papua dan Aceh, dan seterusnya (yang tentu saja tidak mungkin disebut satu persatu). Negara harus mengakui bahwa mereka adalah korban dan tidak terus menerus melakukan penolakan terhadap korban.

Mereka, jutaan para korban itu, berhak untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai korban (victim rights), yaitu mulai dari hak untuk mengetahui (victim rights to know) hak untuk mendapat keadilan (victim rights to justice) dan hak atas reparasi (victim rights to reparation). Hak-hak para korban ini sekarang berada pada willingness Presiden, apakah memiliki kehendak atau tidak menjalankan kewajiban negara tersebut.

Kami tidak ingin Presiden memusnahkan harapan para korban tersebut mendapatkan hak-hak mereka, misalnya dengan mengemasnya dalam kebijakan rekonsiliasi yang artifisial. Berdasarkan keprihatinan ini kami mendesak langkah-langkah sebagai berikut :

  1. Mengangkat Jaksa Agung yang memiliki kepekaan yang tinggi terhadap keadilan, kompeten dibidangnya dan memiliki keberanian.
  2. Meninjau kembali kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu yang sudah dan sedang ditangani dengan menyusun platform bagi penyelesaian kasus-kasus tersebut dalam jangka waktu yang jelas.
  3. Memenuhi hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan dengan tidak menukar ditukar (trade-off) dengan tujuan rekonsiliasi yang hendak anda jalankan.
  4. Memperjelas tanggung jawab negara dengan mengadili pelaku tertinggi (Command Responsibility) dan tidak menempatkan mereka dalam jabatan public apapun.

Jakarta, 12 Oktober 2004

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Usman Hamid/KontraS

Asmara Nababan/Demos

Ifdhal Kasim/Elsam

Aan Rusdiyanto/IKOHI

Jhonson Panjaitan./PBHI

Uli Parulian/LBH Jakarta

Poengky Indarti/Imparsial

Budi Hartono/FKKM 98

Ade Rostina/SHMI

Sumarsih/Kel. Korban Semanggi



Kasus terkait Penembakan Misterius 1985;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,924 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org