Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Reformasi Menyeluruh Komnas HAM: Pansel Harus Hadirkan Calon yang Kredibel, Independen, Profesional, dan Berpihak Pada Korban



Tgl terbit: Sabtu, 15 Juli 2017

Reformasi Menyeluruh Komnas HAM
Pansel Harus Hadirkan Calon yang Kredibel, Independen, Profesional, dan Berpihak Pada Korban

 

Berkenaan dengan telah dilaluinya tahap kedua proses seleksi calon anggota Komnas HAM periode 2017-2022, dan telah diumumkannya 28 nama calon yang lolos untuk tahap seleksi berikutnya, KontraS bersama korban pelanggaran HAM berat memberikan catatan kritis mengenai kinerja Komnas HAM dan rekomendasi kepada Tim Panitia Seleksi (Pansel) Komnas HAM sebagaimana berikut:

Pertama,terkait evaluasi kinerja Komnas HAM periode 2012-2017. KontraS dan korban pelanggaran HAM menemukan sejumlah persoalan krusial Komnas HAM periode 2012-2017 diantaranya; 1) Kurangnya kapasitas individu Komisioner Komnas HAM, 2) Minim Inovasi, 3) Tidak memiliki standar jelas mengenai kasus yang direspon, 3) Sekretariat Rekonsiliasi Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, 4) Tata kelola kelembagaan amburadul. Kami berharap dalam melakukan seleksi Pansel harus memperhatikan secara penuh persoalan diatas untuk memastikan agar persoalan atau kelemahan tersebut tidak terulang dan dapat diatasi oleh Komnas HAM periode 2017-2022

Kedua,terkait dengan Parameter dan Indikator Meloloskan 28 Nama Calon Anggota Komnas HAM.Meski dalam rilis yang dikeluarkan Tim Pansel telah menyebutkan ukuran-ukuran yang menjadi standar terpilihnya para calon anggota Komnas HAM, namun demikian, kami melihat ukuran-ukuran yang disebutkan masih umum, belum sepenuhnya menyentuh poin-poin mendasar yang menjadi tantangan dan kebutuhan penegakan HAM  yang visioner dan strategis dalam konteks penegakan HAM saat ini.

Kami memandang parameter yang dibutuhkan saat ini tidak semata-mata terkait dengan kapasitas dan jejak rekam personal, tetapi juga yang tak kalah penting kemampuan para calon untuk menyampaikan gagasan reformasi dan ide-ide segar perbaikan institusi Komnas HAM yang saat ini mengalami keterpurukan. Secara rinci, parameter tersebut diantaranya; Pertama, memiliki integritas dan keberanian dalam perlindungan, penghormatan, penegakan dan pemajuan HAM; Kedua, memiliki prespektif korban pelanggaran HAM; Ketiga, tidak terlibat kejahatan pelanggaran HAM, korupsi dan kejahatan lainnya; Keempat, mampu mendorong  penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terhambat di Kejaksaan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dan mampu mengupayakan terobosan dan melakukan kreatifitas untuk melawan impunitas terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu; Kelima, mampu memaksimalkan kewenangan penyelidikan pro justisiaKeenam, memiliki penguasaan terhadap perspektif HAM;  Ketujuh, mampu membangun relasi dan kerja sama yang baik, independen dan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

Berdasarkan tujuh parameter diatas dan pemantauan seleksi yang tengah dilakukan Tim Pansel, kami mamandang diantara ke-28 nama calon yang lolos ke tahap seleksi berikutnya masih terdapat nama-nama yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria diatas. Berdasarkan scoring atas kriteria diatas, kami mendapatkan 9 orang nama yang layak untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya, 13 orang nama masih harus diperdalam perspektif dan komitmennya di bidang HAM dan 6 orang nama memiliki catatan buruk sehingga harus jadi pertimbangan Pansel untuk tidak meloloskan.

Ketiga, terkait dengan proses uji publik. Kami menyayangkan minimnya waktu yang disediakan oleh Tim Pansel Komnas HAM dalam penyelenggaraan uji publik terhadap 60 calon anggota Komnas HAM sehingga mengakibatkan waktu lebih banyak dihabiskan pada sesi pemaparan visi dan misi oleh calon anggota. Sementara, proses keterlibatan masyarakat sipil dalam ruang tanya jawab hanya sedikit. Hasilnya, banyak diantara calon anggota Komnas HAM yang tidak berhasil menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh publik atau hanya menjawab beberapa pertanyaan yang mudah dan sudah dijawab oleh calon lainnya. Dengan minimnya waktu, Moderator yang memandu jalannya uji publik juga terlihat tidak tegas terhadap calon yang kerap kali menjawab dengan memakan waktu lama sehingga calon lainnya tidak mendapat kesempatan menjawab. Selain itu, ketiadaan koridor yang jelas dari Tim Pansel terkait isu yang dapat dipertanyakan oleh publik kepada calon anggota Komnas HAM mengakibatkan permasalahan atau tantangan utama yang dihadapi oleh Komnas HAM saat ini justru tidak banyak muncul dan didiskusikan. Kendala-kendala tersebut pada akhirnya mengkibatkan minimnya ruang untuk mengukur integritas calon anggota Komnas HAM dalam proses uji publik, terlebih jawaban-jawaban yang disampaikan masih sangat normatif dan tidak ada ide atau strategi baru khususnya terkait dengan terkatung-katungnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu maupun mengenai permasalahan internal yang saat ini terjadi di Komnas HAM.

Berdasarkan hal-hal ditas, KontraS dan Korban Pelanggaran HAMmerekomendasikan kepada Tim Pansel Komnas HAM agar memastikan bahwa dalam tahapan seleksi selanjutnya, khususnya saat tes wawancara agar lebih menggali agenda-agenda konkrit reformasi kelembagaan Komnas HAM dan langkah-langkah nyata dalam menghadapi tantangan HAM, termasuk agenda-agenda keadilan bagi para korban pelanggaran HAM di berbagai sektor. Hal ini penting digarisbawahi  mengingat isu-isu strategis banyak yang tidak terbahas dalam uji publik. Untuk itu, kami juga telah menyampaikan usulan materi pertanyaan kepada Tim Pansel untuk dibahas dalam Tes Wawancara pada 19 – 21 Juli 2017 mendatang. 

 

 

Jakarta, 14 Juli 2017

 

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Yati Andriyani

FRONT KAPATA Taliabu, Fredy

Korban 65, Bedjo Untung

Paguyuban Mei 98, Darwin



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 104 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org