Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
PM Thailand Harus Bertanggungjawab atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Tgl terbit: Kamis, 28 Oktober 2004

Pernyataan Terbuka
Nomor: 24/SP-KontraS/X/2004
Tentang
"PM Thailand Harus Bertanggungjawab atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan"

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengutuk tindakan otoritas keamanan Thailand terhadap warga petani Thailand Selatan. Tindakan yang menwaskan seketika terhadap sekitar 84 warga petani tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), dan juga bisa dilihat sebagai genosida. Kejahatan seperti ini termasuk dalam jangkauan juridiksi universal. Oleh karena itu, kejahatan ini harus diajukan ke Pengadilan Kejahatan Internasional (International Criminal Court- ICC) guna menuntut pertanggungjawaban pidana PM Thaksin.

Seperti kita ketahui Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court-ICC) telah dibentuk dan berjalan efektif. Dalam perkembangan terkhir misalnya, tim pendahulu dari pengadilan kejahatan internasional telah tiba di Uganda untuk mempersiapkan penyelidikan terhadap kejahatan yang dilakukan dalam perang antara pasukan pemerintah dan pemberontak di Uganda. Langkah ini, dapat juga dilakukan terhadap kasus pembunuhan massal yang terjadi di Thailand baru-baru ini, meskipun Thailand belum meratifikasi Statuta Roma.

Tindakan represif pemerintah Thailand terhadap demonstrasi para petani di Thailand merupakan bentuk pengingkaran pemerintah Thailand tersebut atas hak-hak masyarakat petani di Thailand Selatan. Tindakan ini juga merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintah Thaksin untuk meminggirkan petani dari sistem produksi mereka. Sekaligus merupakan bentuk diskriminasi kepada komunitas masyarakat petani yang mayoritas muslim. Karena para petani dan penduduk muslim setempat tersebut merupakan bagian dari masyarakat minoritas di Thailand, yang seharusnya mendapatkan jaminan hukum dan perlindungan keamanan dari tindak diskriminasi apalagi pemusnahan.

KONTRAS mengecam pernyataan otoritas Thailand yang menyatakan bahwa kematian 84 warga Thailand Selatan bukan merupakan kebrutalan aparat keamanan. Sama sekali tidak masuk akal pernyataan otorirtas Thailand yang juga menyatakan alasan penyebab kematian adalah akibat sesak napas. Apalagi kematian itu terjadi dalam jumnlah besar.

Terjadinya peristiwa ini seharusnya disikapi oleh Pemerintah Indonesia dan juga pemerintah lainnya di Asia untuk segera menjajaki peluang dibentuknya mekanisme penyelesaian hak asasi manusia di tingkat regional. Mekanisme ini penting untuk menangani persoalan hak asasi manusia seperti yang terjadi di Thailand. Sebab, akan sulit jika penanganan kejahatan berat tersebut diselesaikan di dalam negeri Thailand. Dengan kata lain, keadilan bagi para petani dan keluarga korban para petani di Thailand akan sulit diraih.

Demikian pernyataan ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, 28 Oktober 2004

Badan Pekerja KontraS

Usman Hamid
Koordinator



Wilayah terkait:


Dilihat : 8,435 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org