Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Kecenderungan Vonis Hukuman Mati di Indonesia (Oktober 2016 - Maret 2017)



Tgl terbit: Selasa, 11 April 2017

Kecenderungan Vonis Hukuman Mati di Indonesia
(Oktober 2016 – Maret 2017)

 

Pada catatan KontraS yang diluncurkan jelang peringatan 14 tahun hari perlawanan hukuman mati sedunia bulan Oktober 2016, KontraS telah mencatat bahwa setidaknya terdapat 35 kasus vonis hukuman mati. Dua puluh lima di antaranya jatuh pada kejahatan narkotika, dan 10 kasus lainnya masuk pada kasus pembunuhan dan kejahatan seksual. Sebaran lokasi berada di wilayah DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah. Bulan-bulan seperti April dan Maret. Beberapa kasus hukuman mati yang mencolok seperti Yusman Telaumbanua, Teja Harsoyo (terkait kasus impor pil MDMA 1,2 juta Fredi Budiman), dan kejanggalan eksekusi mati yang terjadi pada Juli 2016 silam.

Pemantauan KontraS kemudian dilanjutkan pada rentang bulan Oktober 2016 hingga Maret 2017. Tercatat oleh kami setidaknya vonis mati diberikan pada 23 peristiwa. Khusus pada rentang antara bulan Oktober sampai Desember 2016, tercatat 11 peristiwa, dengan penekanan karaktristik kasus sebagai berikut: 9 orang divonis mati untuk kepemilikan narkotika, dan 6 orang lainnya divonis mati akibat melakukan pembunuhan berencana. Wilayah sebaran berada di Sumatera (Aceh, Lampung), Kalimantan (Kalimantan Barat, Timur), hingga Jawa (DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, dan Semarang). Vonis mati dijatuhkan di 8 pengadilan negeri dan 3 pengadilan tinggi.

Sepanjang Januari-Maret 2017 terjadi 12 peristiwa vonis hukuman mati. Angka ini signifikan, mengingat vonis mati dijatuhkan dalam kurun waktu 3 bulan. Setidaknya terdapat 21 orang divonis mati. Tiga di antaranya adalah warga Taiwan. Kejahatan narkotika menempati vonis tertinggi dari penerapan hukuman mati. Dalam 3 bulan di awal 2017 tercatat setidaknya 8 kasus terkait dengan kejahatan narkotika. Vonis dijatuhkan di setidaknya 10 pengadilan negeri (mulai dari Jawa Timur, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Barat).

Berangkat dari koreksi vonis hukuman mati kasus Yusman Telaumbanua yang telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung pada 31 Januari 2017 untuk mencabut vonis mati dan melakukan pengurangan masa hukuman Yusman Telaumbanua sebanyak 5 tahun kurungan penjara; telah menunjukkan bahwa situasi peradilan yang tidak adil (unfair trial) masih menguat dengan ditemukannya fakta temuan bahwa Yusman Telaumbanua ketika divonis masih berada di bawah umur, adanya peristiwa penyiksaan yang dialami oleh Yusman Telaumbanua pada proses pemeriksaan perkara, dan lain sebagainya.

Evaluasi terhadap sistem peradilan yang masih menerapkan vonis hukuman mati harus segera dilakukan. Termasuk juga di dalamnya menghadirkan evaluasi terhadap proses eksekusi mati yang hingga kini belum pernah dilakukan, dengan melibatkan fungsi eksekutif, lembaga penegak hukum, badan pengawas yang memiliki mandat HAM seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan; dan juga termasuk organisasi-organisasi HAM seperti KontraS dan Amnesti Internasional untuk memberikan masukan-masukan konstruktif pada proses evaluasi ini.

 

 

Jakarta, 11 April 2017

 

KontraS

Amnesty International



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 749 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org