Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Darurat Sipil Aceh : Hilangnya Gagasan Penyelesaian Damai Aceh

Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2004

Pers Release

Nomor: 27/SP-KontraS/XI/04

Tentang

Darurat Sipil Aceh : Hilangnya Gagasan Penyelesaian Damai Aceh

 

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), menyesalkan keputusan yang diambil oleh pemerintah melakukan perpanjangan darurat sipil di Aceh. Keputusan ini merupakan gambaran tidak berkembangnya gagasan penyelesaian konflik Aceh secara damai dan demokratis oleh Presiden dan DPR RI.

Kontras menilai keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perpanjangan status darurat sipil ini :

  1. Bertentangan dengan janji Presiden selama masa kampanye Pemilihan Presiden yang menjanjikan penyelesaian Aceh secara bermartabat, tuntas dan sedamai mungkin. Sebagaimana pernah beliau sampaikan dihadapan masyarakat Aceh, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemimpin pondik pesantren di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) di Lhoksumawe, pada 4 September 2004. Beliau juga menjanjikan untuk melakukan dialog dengan GAM serta memberi Amnesti kepada anggota GAM yamg menyerahkan diri. Tidak dipenuhi janji ini oleh Presiden SBY tentu akan menambah kekecewaan masyarakat Aceh kepada pemimpin nasional negeri ini yang kerap mengingkari janji sejak masa pemerintahan Soekarno.
  2. Perpanjangan Darurat Sipil ini tidak berdasarkan evaluasi yang komperhensif terhadap pelaksanaan Darurat Militer dan Darurat Sipil sebelumnya. Pemerintah lagi-lagi hanya memperhitungkan keberadaan GAM yang hanya sekitar 2.500 orang dengan 800 pucuk senjata yang dinilai masih memiliki potensi untuk melakukan gangguan keamanan. Akan tetapi pemerintah tidak secara khusus mempertimbangkan situasi batiniah dan lahiriyah masyarakat Aceh yang selalu hidup dalam ketakutan, keterancaman, ketidakberyaan dan kemiskinan sebagai dampak dari diterapkannya operasi keamanan/militer di Aceh.
  3. Pemerintah tidak pernah melakukan koreksi untuk megembalikan kepercayaan masyarakat Aceh kepada negeri ini. Tidak pernah digelar pengadilan HAM atas kasus-kasus pelanggaran HAM masa DOM dan paska DOM, serta rendah penehakan hukum pada praktek kekerasan yang kerap dilakukan aparat terhadap masyarakat sipil Aceh, membuat masyarakat Aceh seakan tidak pernah memiliki atas perlindungan diri dan tidak menjadi bagian dari bangsa ini. Kekuatiran terhadap kontrol masyarakat sipil di Aceh membuat aktifis kemanusiaan yang masih bertahan di Aceh kerap mendapat kekerasan maupun pemidanaan oleh aparat TNI/Polri dengan meng"GAM"kan mereka.
  4. Operasi terpadu yang selama ini pemerintah dengungkan sebagai bagian dari penerapan Darurat Militer dan Darurat Sipil, ternyata tidak menunjukan hasil bahkan tidak menjadi prioritas. Karena operasi pemulihan kemanusiaan, pemantapan pemerintahan, pemantapan ekonomi diluar operasi penegakan hukum dan keamanan tidak menunjukan hasil yang memuaskan bahkan kondisi sebaliknya tingkat kemiskinan dan pengangguran, angka kematian ibu dan bayi mangalami peningkatan serta kekurangan gizi dikalangan balita. Artinya pemerintah selama ini kurang peduli pada perbaikan taraf hidup masyarakat Aceh. Padahal ini adalah persoalan akut yang menjadi salah satu faktor kekecawaan Aceh terhadap pusat. Sementara alokasi dana umum Pemda NAD sebesar 6 triliun tidak pernah jelas penyaluran bahkan cenderung menjadi lahan korupsi para pejabat di Aceh.
  5. Pemerintah masih menggunakan paradigma lama atas nasionalisme sempit yang lebih mengedepankan tanah/wilayah tersebut. Keutuhan Aceh masih dilihat sebatas teritori. Pemerintah tidak pernah mengambil langkah radikal untuk menarik simpati dan menyembuhkan luka rakyat Aceh atas ketidakadilan ekonomi dan politik yang telah berlangsung lama mereka kecap. Sehingga pengambilan keputusan perpanjangan darurat sipil ini sebenarnya lebih merupakan gambaran sikap politik pemerintah yang mengabaikan aspirasi rakyat Aceh yang telah lama menderita.

Berdasarkan penilaian tersebut di atas, KontraS mendesak pemerintah untuk meninjau kembali keputusan perpanjangan Darurat Sipil di Aceh. Pemerintah dan GAM harus kembali ke meja perundingan. Perundingan yang dilakukan harus melibatkan unsur mayarakat yang lebih kompleks. Masyarakat dunia internasional yang terpercaya/netral harus mendorong dan memfasilitasi perundingan damai antara Pemerintah RI dan GAM serta unsur masyarakat lainnya tersebut. Negara harus melakukan pertanggungjawaban atas pelanggaran berat HAM yang terjadi selama DOM dan paska DOM, begitu pula kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh GAM.

Jakarta, 18 September 2004

Badan Pekerja Kontras

Edwin Partogi
Kepala Bidang Operasional



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,951 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org