Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Mendesak Jaksa Agung Memeriksa Kembali Kasus Timor Timur

Tgl terbit: Selasa, 09 November 2004

Siaran Pers Bersama

KONTRAS dan IMPARSIAL

Tentang

"Mendesak Jaksa Agung Memeriksa Kembali Kasus Timor Timur"

Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali membebaskan mantan Gubernur Timor Timur Abilio Soares dalam kasus pelanggaran HAM berat pasca jajak pendapat tahun 1999. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Abilio Soares tersebut menjadikan hampir tidak ada seorangpun dari pemegang otoritas baik sipil maupun militer yang bertanggung jawab atas kekejaman yang terjadi di Timtim.

Pututsan tersebut menimbulkan kekaburan dalam membangun justice dalam kasus pelanggaran kejahatan internasional yang telah menjadi perhatian masyarakat internasional serta berakibat pada preseden buruk bagi Indonesia di mata dunia internasional. Selain itu, putusan tersebut telah menimbulkan kontradiksi dengan fakta-fakta hukum dalam putusan yang telah dibuat oleh pengadilan tingkat rendahan (judex jurist).

Fakta hukum berupa putusan pengadilan yang telah mebebaskan seluruh para perwira TNI/Polri karena tidak terbukti ditemukannya relasi antara pemegang komando dengan otoritas sipil dengan militer sehingga para perwira tersebut tidak bertanggung jawab atas pelamnggaran HAM yang terjadi pada saat itu. Akan tetapi fakta hukum yang disampaikan dalam putusan PK MA yang membebaskan Abilio justru menyatakan adalah TNI/Polri yang memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan dan ketertiaban selama jajak pendapat berlangsung. Posisi gubernur adalah sebatas pada kewenangan administratif.

Kontradiksi fakta hukum tersebut dapat mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan evaluasi terhadap jalannya peradilan kasus pelanggaran HAM di Timtim karena Indonesia dinilai mengingkari kepercayaan yang diberikan masyarakat internasional untuk mengadili sendiri para pelaku kejahatan internasional.

Kami memandang putusan tersebut belum menghentikan upaya hukum terhadap kasus pelanggaran HAM berat di Timtim. Justru terdapat hal-hal penting yang patut dipertimbangkan oleh Kejaksaan Agung untuk membuka serta mengajukan kembali ke pengadilan seluruh kasus pelanggaran HAM berat Timtim.

Dalam upayanya itu, Kejaksaan Agung juga harus melakukan re-eksaminasi dengan memperhatikan serta mengacu pada fakta-fakta, temuan-temuan serta rekomendasi dari Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM Timtim. Untuk itu, kami mendesak Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh untuk segera mengajukan kembali kasus-kasus tersebut sebagai langkah-langkah nyata memutus rantai impunitas (cycle of impunity) yang hingga kini masih terus berlangsung di tanah air kita.

Jakarta, 9 November 2004

Usman Hamid | Rachland Nasidik
Koordinator Kontras | Direktur Eksekutif Imparsial



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,664 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org