Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Perluasan Konflik dan Kekerasan di Palu, Sulawesi Tengah.

Tgl terbit: Rabu, 15 Desember 2004

Siaran Pers Bersama

KontraS, ICW, KAMUST, PBHI, Kelompok Kerja Untuk Perdamaian Poso, WALHI, Dan LPSHAM Sulteng Mengenai

Perluasan Konflik dan Kekerasan di Palu, Sulawesi Tengah.

Pada 12 Desember 2004, kekerasan kembali terjadi di kota Palu, Sulteng. Kekerasan tersebut berbentuk pengeboman terhadap Gereja-gereja GKST jemaat Immanuel Palu yang mengakibatkan seorang petugas keamanan gereja tersebut menglami luka tembak dan 2 jemaat gereja mengalami trauma. Selain itu juga terjadi penembakan terhadap gereja GKST jemaat Anugerah Manimbaya Palu. Penembakan ini mengakibatkan 2 orang mengalami luka tembak, 1 orang mengalami trauma serius.

Kekerasan di Palu dengan cara penembakam bukan merupakan peristiwa pertama yang dialami oleh salah satu kelompok beragama di Palu. Peristiwa ini pernah terjadi terhadap seorang jaksa yang bernama Ferry Silalahi pada bulan Mei 2004 dan terhadap pendeta Susianti Tinulele pada Juli 2004. Kekerasan-kekerasan yang terjadi seakan memperlihatkan perluasan (wilayah) kekrasan dari konflik Poso yang sudah berlangsung sejak 1998.

Perluasan didaerah konflik sosial seperti Sulteng jelas memperlihatkan kerangka ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan konflik dan melakukan pemulihan masyarakat. Padahal sudah ribuan aparat keamanan diterjunkan di Poso dan Prop. Sulteng pada umumnya. Khususnya Poso aparat gabungan mencapai 3.900 personil. Bahkan ada rencana pembentukan Batalyon 714 di kabupaten Poso. SBY, saat menjadi Menkopolkam, memberlakukan operasi inteljen pada Oktober 2003, telah dikucurkan 54 miliar rupiah dana kemanusiaan, tetapi masih saja problem-problem konflik dan ekses negatif muncul. Dari sisi lain bisa dikatakan semua problem dan ekses tersebut justru menjadi peluang sebagian pihak mengambil keuntungan; korupsi dana bantuan kemanusiaan dan bisnis kemanan oleh aparat.

Pemerintahan SBY-Kalla telah gagal mewujudkan keamanan dan kebebasan masyarakat di Poso dan Sulteng secara umum. Hal ini dikarenakan ketiadaan itikad politik dan agenda utama untuk penyelesaian konflik di Poso dan Sulteng. Peristiwa pengeboman dan penembakan kembali terjadi dan meluas ke Palu, hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah hanya melakukan tindakan-tindakan responsif dan sporadis atas kekerasan-kekerasan sebelum.

Pemerintah tidak melakukan penyelesaian meyeluruh yang dalam hal ini mampu mencegah efek perluasan kekerasan sampai ke Palu. Penyelesaian konflik hanya diserahkan ke otoritas lokal yang notabenenya tidak mampu dab tidak akuntabel.

Oleh karena itu kami dari KontraS, ICW, KAMUST, PBHI, Kelompok Kerja Untuk Perdamaian Poso, WALHI, dan LPSHAM Sulteng merekomendasikan :

  1. Harus segera dilakukan pemeriksaan dari pemerintah pusat terhadap aparat pemerintahan lokal, seperti Gubernur dan Bupati yang bertanggung jawab atas pengelolaan daerah Poso dan Sulteng. Dan juga harus dilakukan evaluasi terhadap aparat keamanan termasuk aparat Militer di Sulteng maupun di Poso.
  2. Harus dilakukan evaluasi terhadap kerja inteljen di wilayah Poso dan Sulteng.
  3. Pemerintah Pusat harus memberikan perhatian lebih besar kepada Poso dan Sulteng dalam hal keamanan dan kebebasan masyarakat, oleh karena itu Komnas HAM dan KPK harus segera melakukan kerja-kerja yang berkuatan hukum dan solusif atas kasus (pembiaran) kekerasan, kebebasan beragama dan korupsi.

Demikian dan terima kasih.

Jakarta, 15 Desember 2004



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 9,647 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org