Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Kepada Kapolda Sulawesi Tengah, Segera Hentikan Kriminalisasi Petani Bahotokong Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai

Tgl terbit: Selasa, 30 Agustus 2016

Kepada Kapolda Sulawesi Tengah, Segera Hentikan Kriminalisasi Petani Bahotokong Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai

 

Kriminalisasi petani Bahotokong kembali dialami oleh Yapet Madili warga Desa Bahotokong Kecamatan Bunta yang dilaporkan pihak PT. Anugerah Saritama Abadi, di Polres Kabupaten Banggai dengan surat pemanggilan nomor: S.Pgl/1354/VIII/2006/ResKrim Tanggal 16 Agustus 2016. Laporan dan pemanggilan pihak PT. Anugerah Saritama Abadi berdasarkan izin HGU yang diterbitkan BPN: Nomor : 01/HGU-BH/BPN-BGI/97-98  pada tanggal 7 April 1997. 
 
Tercatat sepanjang diterbitkan izin HGU tahun 1997, pihak perusahaan telah memolisikan warga Bohotokong sebanyak 12 orang (dipenjarakan) dengan jumlah kasus 31 aduan ke Polres Banggai dengan tuduhan yang sama di tahun 2015. Pada Agustus 2016, kembali pihak perusahan PT. Anugerah Saritama Abadi melaporkan 4 orang warga Bohotokong, dengan tuduhan pencurian dan perusakan. Padahal jauh sebelum BPN Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan sertifikat HGU atas nama PT. Anugerah Saritama Abadi tahun 1997. Warga Desa Bohotokong pada tahun 1980, pemerintahan Kabupaten Banggai dan pemerintahan provinsi Sulawesi Tengah melalui BPN, telah melakukan sosialisasi dan distribusi lahan untuk dijadikan pemukiman dan pertanian eks perkebunan Belanda (onderneming) di Desa Bohotokong. 
 
Berdasarkan distribusi yang dilaksanakan BPN Provinsi Sulawesi Tengah tahun 1980, Warga Desa Bohotokong melakukan pengukuran tanah untuk pemukiman dan tanah untuk pertanian. Ketika warga dan kepala Desa Bohotokong sedang melakukan pengukuran tanah bekas perkebunan Belanda, anak Thoe Nayoan bernama Jemi Nayoan datang ke lokasi. Joni Nayoa menodongkan pistol ke arah Kepala Desa: "jangan kalian ukur tanah ini, ini tanah negara, kalau kalian tidak hentikan mengukur dan serahkan tanah, kalian adalah PKI". Semenjak kejadian tersebut, Kepala Desa Bohotokong dan warga mengalami intimidasi, manipulasi data setuju tanahnya di HGU-kan, dipolisikan, dan lain-lain. Berbagai hal dilakukan pihak perusahan untuk mendapatkan tanah onderneming, sampai akhirnya pada tahun 1997 pihak BPN Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan izin HGU atas nama PT. Anugerha Saritama Abadi dan pemilik perusahan atas nama Tahili Nusi, buruh karyawan di gudang rotan milik Thoe Nayoan. 
 
Berdasarkan hal tersebut, kami mendesak Kapolres Luwuk Banggai, untuk segera hentikan pemanggilan dan menolak laporan yang diadukan pihak perusahan PT. Anugerah Saritama Abadi kepada warga desa Bohotokong, dan meminta kepada Kapolda Sulawesi Tengah untuk segera berkoordinasi dengan Kapolres Luwuk Banggai terkait kasus sengketa tanah onderneming di Desa Bohotokong agar tidak terlibat dan menyerakan penyelesaian sengketa tanah onderneming kepada pihak Pemerintahan Daerah. Penting dilakukan agar kepolisian tidak dapat melakukan tindakan sepihak tanpa melihat sengketa hukum kepemilikan antara perusahaan dan Masyarakat. Polisi harus mengakui dan menghormati kepemilikan atau akses masyarakat di atas tanah yang disengketakan pihak perusahan PT. Anugerah Saritama Abadi yang telah lama berlangsung.
 
Kami juga mempertanyakan tindakan dan proses penanganan kepolisian, bagaimana tindakan kepolisian melakukan pada warga, apakah pihak kepolisian Resort Luwuk Banggai, telah dilakukan penyelidikan, atas pemberian Hak Guna Usaha kepada perusahaan? Dan apakah pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan, terkait penerbitan izin HGU dan cara mendapatkan tanah warga Desa Bohotokong?
 
Sudah seharusnya pihak kepolisian Resort Luwuk Banggai melakukan penyelidikan awal untuk menangani tanah yang di sengketakan pihak perusahan PT. Anugerah Saritama Abadi, yang mengorbankan warga Desa Bohotokong. Bila tidak, dengan ini, pihak kepolisian Resort Luwuk Banggai, tidak melaksanakan aturan hukum yang kemudian berdampak pada penanganan hukum yang keliru dan menguntungkan pihak perusahaan semata.

 

 

Jakarta, 29 Agustus 2016

 

Haris Azhar, S.H., MA

Koordinator KontraS

 

Sumber foto: transsulawesi



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,114 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org