Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
#MasihIngat 18 Tahun DOM Aceh

Tgl terbit: Selasa, 09 Agustus 2016

#MasihIngat 18 Tahun DOM Aceh

 

Mengingat 18 tahun dicabutnya status Daerah Operasi Militer (DOM) di Provinsi Aceh sama dengan mengingat 18 tahun lamanya luka akibat konflik tersebut belum pernah diobati oleh Negara yang katanya menjunjung demokrasi, hukum dan HAM.

Operasi militer ini ditujukan untuk menumpas Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) di bawah pimpinan Teungku Hasan Di Tiro pada 3 kabupaten, yakni Aceh Utara, Aceh Timur dan Pidie. Namun dalam pelaksanaannya, pasukan pemerintah melakukan pelanggaran HAM dalam skala besar dan sistematis kepada masyarakat sipil. Terhitung mulai 1990 sampai 1998—selama pemberlakuan DOM, terdapat ribuan orang ditangkap dengan sewenang-wenang tanpa prosedur hukum dan diantara mereka ada yang telah dibunuh dalam eksekusi di depan umum. Ratusan perempuan mengalami tindak kekerasan dan/atau pelecehan seksual oleh aparat militer. Banyak juga diantara mereka yang pada akhirnya kehilangan tempat tinggal (mengungsi) karena rumahnya dibakar.

Dalam perjuangan panjang korban dan masyarakat sipil membongkar mata rantai impunitas di Aceh, akhirnya sebuah komisi kebenaran mulai dibentuk dibawah Qanun No. 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh. Komisi ini mampu mendorong pengungkapan kebenaran atas kejahatan HAM yang terjadi sepanjang pelaksanaan rangkaian operasi militer di Aceh dan merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban. Pada 19 Juli 2016, 7 nama dinyatakan lulus oleh Komisi I DPR Aceh dan berhak diajukan kepada Pimpinan DPR Aceh untuk ditetapkan sebagai anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

Sementara itu, KKR bukanlah subtitusi melainkan bersifat komplementer dengan pengadilan HAM. Rekonsiliasi tidak menggugurkan kewajiban negara untuk tetap menghukum pelaku pelanggaran HAM yang berat, terutama bagi mereka yang bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan kesepakatan Pemerintah RI dan GAM dalam MoU Helsinki, yang lalu dituang dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun sejak DOM hingga Damai Aceh, Negara masih absen dalam penyelesaian masalah pelanggaran HAM. Bahkan jendral-jendral yang disebut bertanggungjawab, melenggang bebas di dalam kekuasaan negara. Hari ini, kita melihat Wiranto menjadi Menteri Politik Hukum dan Keamanan. Padahal Wiranto diduga bertanggungjawab dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM yang berat. Bahkan dalam laporan Komnas HAM terkait peristiwa Simpang KKA di Aceh, nama Wiranto disebutkan sebagai salah satu orang yang bertanggungjawab sebagai Panglima ABRI pada saat itu.

Oleh karenanya, kami menyerukan agar :

  1. Pemerintah Aceh segera melantik Komisioner KKR Aceh,
  2. Pemerintah Aceh dan pusat mendukung sepenuhnya lembaga KKR Aceh baik politik dan finansial, serta
  3. Jaksa Agung segera melakukan penyidikan atas 2 peristiwa dugaan pelanggaran HAM berat di Aceh

 

 

Jakarta, 8 Agustus 2016

Badan Pekerja KontraS,

 

Haris Azhar, S.H., MA

Koordinator



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 946 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org