Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Agenda Politik Penegakan HAM dan Korupsi

Tgl terbit: Kamis, 21 Oktober 2004

PERNYATAAN PERS KONTRAS †ICW

"AGENDA POLITIK PENEGAKAN HAM DAN KORUPSI"

Indikator Keberhasilan pemerintahan SBY †JK

 

Harapan masyarakat terhadap pemerintahan baru untuk mampu menegakan hukum sangatlah tinggi. Kontras dan ICW mendesak Pemerintah Baru untuk mengagendakan penegakan hukum atas kasus-kasus besar pelanggaran HAM dan Korupsi, sebagai agenda politik yang tidak terpisahkan. Pemberantasan Korupsi tanpa Penegakan HAM adalah penegakan hukum yang setengah-setengah. Dimasa lalu, pengingkaran atas hak asasi manusia telah melahirkan rejim politk yang korup dan menindas. Bukan saja atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tapi juga hak dan kebebasan politik.

Faktor yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum kasus-kasus pelanggaran HAM dan Korupsi adalah keterkaitan yang erat antara pelaku korupsi dan pelanggaran HAM dengan kekuasaan. Pengusutan kasus-kasus akan mengganggu eksistensi kelompok-kelompok politk sehingga membahayakan dukungan elit politk terhadap pemerintahan SBY-JK. Situasi dilematis ini membuat setiap tindakan penegakan hukum harus selalu dikompromikan dengan kelompok-kelompok politik. Padahal seharusnya hukum ditegakan tanpa pandang bulu.

Dalam bidang HAM, terbentuknya pemerintahan baru, tidak serta merta menghapus tanggung jawab negara untuk menyelesaikan pelanggaran berat dimasa lampau. Konstitusi telah menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab menegakan HAM. Tanggung jawab ini tidak hilang dengan bergantinya pemerintah. Sifat yang imperative, mewajibkan pemerintah menuntaskan masa lalu dan menjadikan HAM sebagai standard dalam kehidupan sistem ketatanegaraan yang baru. Agar tak ada lagi kekerasan negara.

Dalam bidang pemberantasan korupsi, kebijakan dan peraturan perundangan masa lalu cenderung melegalkan korupsi. Mulai dari Keppres bermasalah zaman rejim Soeharto sampai kebijakan Release and Discharge rejim Megawati. Seringkali lubang hukum ataupun payung hukum masa lalu ini yang dijadikan dasar dalam proses hukum yang menguntungkan para koruptor.

Faktor yang tidak kalah peliknya adalah rendahnya dukungan dari aparat hukum dari birokrasi karena kultur korup. Terbukti dari laporan hasil pemeriksaan semester tahun 2003 yang dilakukan BPK, kebocoran dana publik yang terjadi di sektor birokrasi melalui menipulasi budget, tender yang koruptif dan penyunatan proyek-proyek pemerintah telah mencapai Rp 166, 532 triliun. Macetnya sebagian besar korupsi dan ketidakjelasan arah reformasi hukum bisa dibaca sebagai resistensi dari institusi peradilan terhadap perubahan.

Atas dasar hal di atas, meski ada kekhawatiran penegakan HAM tidak terlalu diprioritaskan, Kontras dan ICW menganggap penting beberapa program kerja yang harus diprioritaskan oleh pemerintahan baru.

Program kerja tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Mendesak Pemerintahan SBY-JK untuk memilih jalan demokratis dan mengakhiri pendekatan keamanan bagi solusi konflik Aceh dan Papua. Penegasan masalah Aceh dan Papua sebagai prioritas keja diawal pemerintahannya, sebaiknya diikuti rencana jangka panjang mencakup kesepakatan solusi politik, solusi kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia.
  2. Mengingat kompleksitas dan kesulitan dalam pemberantasan korupsi dan penegakan HAM, pemerintahan SBY-JK harus mempunyai cetak biru Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi yang dapat diimplementasikan dan terukur. Selain itu, harus digunakan pendekatan yang strategis dan luar biasa (beyond legal and extraordinary approaches) untuk memerangi korupsi.
  3. Mendesak pemerintahan SBY-JK menuntaskan kasus-kasus masa lalu. Sejak mundurnya rejim Soeharto, kasus-kasua pelanggaran HAM dan Korupsi masa lalu belum sepenuhnya dipertanggungjawabkan oleh negara, dalam hal ini pemerintahan berikutnya. Meski ada berbagai perubahan dan inovasi, penyelesaian masalah ini masih jauh dari harapan ideal, terutama menyangkut prinsip keadilan, pengembalian dana negara yang dijarah dan penanganan basib para korban.
  4. Mendesak Pemerintahan SBY-JK untuk mereview kebijakan-kebijakan politik negara yang menyimpangi, menghalangi atau mengancam HAM, korupsi dan demokrasi. Selama enam tahun, dominannya kekuatan politik lama yang konservatif telah banyak menentukan proses pembuatan kebijakan, penerpan kebijakan, hingga penegakan hukum. Sehingga kini, masalah yang tersisa tampak semakin parah.
  5. Salah satu wujud komitmen Presiden dan Wakil Presiden dan para menteri harus menghindari kemungkinan conflict or interest antara kekuasaan yang dimiliki dan kepentingan sempti pribadi maupun kelompok. Presiden harus segera memberikan ijin dan menonaktifkan pejabat publik yang mejalani pemeriksaan.
  6. Menjadi penting bagi SBY untuk meratifikasi beberapa instrumen pokok hukum internsional bila mengharapkan adanya pengakuan dari komunitas internasional, sekaligus merubah citra buruk Indonesia dalam masalah HAM. Sebab Indonesia masih dipandang sebagai negara yang buruk dalam mempromosikan HAM sebagai standard kenegaraan.

Dalam rangka mengukur seberapa jauh komitmen pemerintah baru dalam menegakan hukum atas kasus HAM dan korupsi, Kontras dan ICW merancang sebuah Evaluasi Politik Berkala berdasarkan indikator keberhasilan tertentu (lihat Indikator Keberhasilan Pemerintah SBY-JK pada lampiran). Evaluasi politik ini penting agar rakyat pemilih juga memiliki ukuran dan ikut mengawasi kinerja pemerintahan baru menyangkut kemajuan dan keberhasilannya dalam upaya pembrantasan korupsi dan penegakan HAM.

Demikian pernyataan ini disampaikan.

Jakarta, 21 Oktober 2004

Usman Hamid | Luky Djani

Koordinator Kontras | Wakil koordinator ICW

 



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 9,438 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org