Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Hentikan Bisnis Militer dan Hormati Hak Masyarakat Adat Papua

Tgl terbit: Sabtu, 23 Juli 2016

Hentikan Bisnis Militer dan Hormati Hak Masyarakat Adat Papua

 

Pada 16 Juli 2016, aparat Koramil TNI AD di Muting mencari dan mendatangi rumah Agustinus Dayo Mahuze, Ketua Marga Mahuze Besar di Kampung Muting, Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, tujuannya untuk mengundang Agustinus Dayo Mahuze bertemu dengan pimpinan perusahaan kelapa sawit PT. Agriprima Cipta Persada (ACP) di lokasi perkebunan dan menyerahkan Surat Ketua Primer Koperasi Kartika Setya Jaya, Kodim 1707/Merauke, Nomor. 8/16/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016, tentang Pemberitahuan Izin Pelaksanaan Pekerjaan Borongan Pembukaan Lahan Sawit GRTT PT. ACP.

Aparat Koramil TNI AD yang bertemu dengan Agustinus Dayo Mahuze diluar rumah atau dijalan menuju Kampung Mbilanggo, pada sore hari, menyampaikan maksud kedatangan mereka tersebut. Agustinus Dayo merasa terancam, takut dan khawatir dengan adanya keinginan koperasi dan perusahaan PT. ACP yang disampaikan melalui aparat keamanan Koramil TNI AD.

Kepentingan bisnis perusahaan PT. ACP dengan melibatkan aparat TNI maupun Polri dalam kegiatan perolehan hak atas lahan dan pembukaan lahan di Muting, sudah seringkali terjadi dan diikuti dengan intimidasi dan ancaman kekerasan sehingga menimbulkan keresahan dan ketegangan antara masyarakat dengan perusahaan, pemerintah, aparat TNI dan Polri. Hal mana ditunjukkan dari berkali-kali masyarakat mengirimkan surat pengaduan dan keresahan mereka yang ditujukan kepada pemerintah, institusi TNI dan Polri, dan Komisi Nasional HAM, sepanjang Januari hingga Juni 2015 lalu, namun tidak ada tanggapan berarti.

Masyarakat telah menyampaikan sikapnya terhadap pemerintah dan perusahaan secara terbuka melalui papan pengumuman dilokasi tanah adat mereka bahwa “Tanah Adat Marga Mahuze Besar Tidak untuk Kelapa Sawit”. Masyarakat juga ingin menyelesaikan permasalahan ketelanjuran oknum anggota marga untuk mengembalikan uang tali asih yang dianggap sebagai “tanda jadi” pengalihan hak atas tanah, yang diambil anggota marga tanpa persetujuan luas anggota marga Mahuze Besar.

Keterlibatan aparatus keamanan TNI dan Polri dalam mengamankan kepentingan bisnis PT. ACP dan termasuk berperan mengusahakan proyek pembukaan lahan perusahaan yang masih bersengketa, serta menimbulkan rasa tidak aman dan keresahan warga maupun ketidakadilan, merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, tindakan prajurit militer tersebut bertentangan dengan komitmen Panglima TNI terkait reformasi institusi TNI, salah satunya dengan menertibkan bisnis-bisnis militer.

 

Karenanya, kami menuntut:

(1) Menkopulhukam, Panglima TNI dan Kapolri, menghentikan bisnis militer dalam mengamankan dan memperlancar bisnis korporasi dengan cara-cara melanggar hukum dan tidak berpihak pada masyarakat;
(2) Panglima TNI dan Kapolri memberikan sangsi tegas kepada anggota prajurit TNI dan Polri yang terlibat dalam bisnis non institusional tersebut dan menimbulkan rasa tidak aman warga.
(3) Menteri Pertanian dan Bupati untuk melakukan audit sosial dan lingkungan, serta melakukan review atas izin terhadap operasi kegiatan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Agriprima Cipta Persada di Muting, Merauke.

Kami mendukung reformasi institusi TNI dan Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi rakyat, serta berharap semua pihak dapat menghormati hak-hak masyarakat adat Papua.

 


Jakarta, 22 Juli 2016

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil
PUSAKA, Yayasan Satu Keadilan, ELSAM, Konsorsium Pembaruan Agraria, SKP Keuskupan Merauke, SKP KC Fransiskan Jayapura, LBH Jakarta, Perkumpulan JUBI, debtwatch Indonesia, Epistema Institute, GRAIN International, Sekretariat Bina Desa, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, WALHI, Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan, Institut Global Justice, Solidaritas Perempuan, SAMPAN Kalimantan, HUMA, JKMA Aceh, JERAT Papua, Yayasan Anak Dusun Papua, AURIGA, Institute Ecosoc, KONTRAS, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Pendukung Individu: Rahma Mary, Idham Arsyad, Dede Shineba.

 

Kontak Person:
1. Y. L. Franky (0813 1728 6019)
2. Pst. Anselmus Amo. MSC (0812 8777 8974)



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 724 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org