Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pemerintah Indonesia Masih Menunjukkan Pemerintahan Anti Keadilan

Tgl terbit: Minggu, 17 Juli 2016

Hari Keadilan Internasional 17 Juli
“Pemerintah Indonesia Masih Menunjukkan Pemerintahan Anti Keadilan” 

 

KontraS menyambut baik peringatan hari Keadilan Internasional yang diperingati setiap 17 Juli. Peringatan tahun ini bagi Indonesia, mengingatkan kita semua bahwa berbagai kejahatan yang berat, yang dilakukan oleh negara atau dibiarkan oleh negara, tidak ada yang diselesaikan. 

Hari Keadilan Internasional (International Justice Day) mulai diperingati sejak 1998, dimana pada tanggal tersebut merupakan pengesahan Statuta Roma, statuta yang menginisiasi Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court-ICC) untuk mengadili penjahat-penjahat kemanusiaan (Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Genosida, Kejahatan Perang dan kejahatan Intervensi/Agresi). Pendirian Pengadilan ini adalah mandat global sejak pasca perang dunia kedua dan pasca pengadilan Nurenberg dan Pengadilan Tokyo, yang rumusan awalnya disusun oleh Komisi Hukum PBB (International Law Commission) sejak era 40an.  Sejak 2002, empat tahun pasca disahkan, Statuta Roma mulai diberlakukan. Setiap 17 Juli diperingati sebagi simbol bahwa ICC didirikan untuk melawan impunitas (ketiadaan proses hukum dan penghukumannya) terhadap pejabat-pejabat militer dan sipil yang kerap lolos dari jerat hukum. Serta, menghentikan praktik serupa terulang. 

Sayang dan mengecewakan bahwa Indonesia belum meratifikasi (ikut serta menandatangani) Statuta Roma. Dengan sendirinya Indonesia tidak terikat dan tidak bisa mendapatkan keuntungan perlindungan hukum dari komunitas global. ICC bisa menjadi alat pelengkap jika terjadi kegagalan pengadilan nasional untuk menangani pelanggaran HAM berat yang berat. Menariknya, Indonesia mengambil berbagai ide dari Statuta Roma untuk dituangkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ketika terdesak dari PBB atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Timor Timur pada 1999. Atas dasar UU Pengadilan HAM ini banyak penentang ratifikasi merasa bahwa Indonesia sudah memiliki UU Pengadilan HAM jadi tidak perlu menjadi bagian dari Statuta Roma (ICC). 

Dalam catatan KontraS justru UU Pengadilan HAM di Indonesia tidak berjalan, berhenti pada tingkat penyelidikan di Komnas HAM saja. Pernah ada beberapa kasus bisa menembus pengadilan (Timor Timur 1999, Tanjung Priok 1984, Abepura 2000) akan tetapi gagal menghukum pelakunya dan gagal menyentuh tingkatan pertanggung jawabannya. Saat ini berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat lainnya ditolak dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung. 

Dizaman pemerintah SBY, agenda ratifikasi pernah masuk dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tapi tidak terpenuhi. Dizaman Joko Widodo, justru RANHAM (Perpres no. 75 tahun 2015) tidak mengagendakan sama sekali untuk meratifkasi Statuta Roma, alias menghapus rencana ratifikasi tersebut. semakin absurd. Belum lagi kebijakan-kebijakan penanganan di sektor keamanan yang apabila dilakukan eksesif maka potensial masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, namun tetap tidak ada perhatian dari pemerintah untuk meratifikasi instrumen penting ini. Turut diketahui pula dimasa pemerintahan Joko Widodo, pemerintahpun pernah mengundang penjahat terhadap kemanusiaan, yang akhirnya masuk ke dalam yurisdiksi Indonesia, tanpa pernah ditanyai pertanggungjawabannya, seperti kehadiran Omar Al-Bashir pada acara KTT OKI tahun lalu. 

Untuk itu kami dari KontraS, mengingatkan dan merekomendasikan bahwa Penting bagi bangsa Indonesia untuk turut serta dalam penguatan dan gerakan global penghormatan dan perlindungan HAM, dengan turut serta dalam ICC. Melalui ICC membantu Indonesia untuk terlindung dari kegagalan proses hukum. Mengingat saat ini pengadilan HAM di Indonesia buntu. Kebuntuan ini bisa ditindak lanjuti oleh ICC, karena salah satu syarat membawa ke Pengadilan Kriminal INternasional jika ditingkat nasional menglami kebuntuan. Secara lebih luas, Indonesia penting memastikan bahwa hukum berjalan mengingat demokrasi jika diisi oleh bandit-bandit kemanusiaan justru akan mencederai agenda demokratisasi di Indonesia, seperti yang terlihat sejauh ini, justru demokrasi dibajak oleh mereka yang tangannya berlumuran darah dimasa lalu. 

 

 

Jakarta, 17 Juli 2016

Minal Aidzin Walfaidzin, 
Badan Pekerja KontraS


Haris Azhar
Koordinator



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,534 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org