Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Putusan Sidang Kode Etik Anggota Densus 88 dalam Kasus Kematian Siyono - Tertutup dan Tidak Memenuhi Rasa Keadilan



Tgl terbit: Senin, 16 Mei 2016

Putusan Sidang Kode Etik Anggota Densus 88 dalam Kasus Kematian Siyono

Tertutup dan Tidak Memenuhi Rasa Keadilan

 

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kecewa atas hasil putusan persidangan etik terhadap anggota Densus (Detasemen Khusus) 88 Polri dalam kasus tewasnya seorang warga Klaten bernama Siyono pada 10 Maret 2016 silam. Dari informasi yang kami miliki, pada hari Selasa, 10 Mei 2016, Majelis Etik Mabes Polri telah membacakan putusan sidang etik terhadap dua anggota Densus 88 yaitu AKBP T dan Ipda H dengan vonis kewajiban untuk meminta maaf kepada atasannya maupun institusi Polri serta mendapat sanksi demosi, yakni tidak direkomendasikan untuk melanjutkan tugas di Densus 88 dan akan dipindahkan ke satuan kerja lain dalam waktu minimal 4 tahun. Majelis Etik menganggap keduanya hanya melakukan pelanggaran prosedur pengawalan saat melakukan penangkapan terhadap Siyono.

Putusan tersebut tentunya sangat jauh dari rasa keadilan bagi keluarga korban mengingat proses persidangan etik dilakukan secara tertutup dan tidak dapat diakses oleh publik. Tak hanya itu, Majelis Etik juga melarang Marso Diyono, Ayahanda Alm. Siyono untuk didampingi kuasa hukum saat akan menghadiri dan memberikan kesaksian dalam persidangan etik tersebut.

 

Terkait putusan diatas, KontraS berpendapat bahwa:

Pertama, Sidang Etik Kasus Siyono sengaja dilakukan secara tertutup. Keputusan Majelis Etik yang menyatakan bahwa sidang etik kasus Siyono tidak dibuka kepada publik dengan alasan keamanan bagi pelaku adalah alasan yang berlebihan dan tidak dapat diterima. Jika yang dipermasalahkan adalah mengenai kerahasiaan identitas, maka selama persidangan anggota Densus 88 tersebut dapat menggunakan topeng atau masker untuk menutupi wajahnya serta Majelis Etik dapat menyamarkan nama keduanya dalam berkas-berkas persidangan. Sidang kode etik yang dilakukan secara tertutup justru melanggar prinsip akuntabel, kesamaan hak, kepastian hukum, keadilan, dan transparan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.

Kedua, Mekanisme Etik Polri tidak mampu memberikan sanksi yang adil. Penjatuhan sanksi demosi dan permintaan maaf terhadap atasan pelaku dan institusi Polri tentu tidak adil jika dibandingkan dengan perbuatan kedua anggota Densus 88 tersebut yang menyebabkan tewasnya Siyono. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya mekanisme etik hanya terbatas untuk mengkaji pelanggaran prosedur dalam melakukan tindakan kepolisian. Sanksi terberat yang dapat diberikan, yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat pun hanya dapat dilakukan apabila terlebih dahulu dilakukan proses pidana terhadap anggota Densus 88 tersebut.

Ketiga, Mekanisme Etik Polri tidak mampu memenuhi hak saksi dan korban. Larangan Majelis Etik terhadap ayahanda Alm. Siyono untuk didampingi kuasa hukum saat akan menghadiri dan memberikan kesaksian dalam persidangan etik tentu tidak dapat dibenarkan. Adalah sebuah hak bagi saksi dan korban untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat informasi kasus dan putusan pengadilan maupun nasihat hukum, sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Terhadap putusan Sidang Etik yang mengecewakan tersebut, KontraS menyadari bahwa mekanisme etik di institusi Polri tidak akan mampu menyelesaikan kasus dugaan penyiksaan dan menuntut pertanggungjawabkan anggota Polri yang terlibat. Proses pidana harus tetap ditempuh untuk menjamin rasa keadilan dalam pemberian sanksi dan pemenuhan hak-hak bagi korban maupun keluarga korban dalam proses hukum.

 

Berkaitan dengan hal diatas, kami mendesak Kapolri untuk:

  1. Memerintahkan Kabareskrim Polri segera memulai proses penyidikan pidana terhadap anggota Densus 88 Polri yang terbukti terlibat dalam kasus penyiksaan hingga menewaskan Alm. Siyono. Kapolri juga harus memastikan seluruh proses pidana dilakukan dengan terbuka dan dapat diakses oleh publik.
  2. Menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada pihak keluarga korban atas tindakan anggotanya yang telah bertindak sewenang-wenang dan melawan hukum. Kapolri juga harus mendesak Kadensus 88 Polri untuk bertanggung jawab atas kelalaian anggotanya dengan memberikan rehabilitasi dan restitusi secara resmi terhadap keluarga korban Alm. Siyono.

 

 

Jakarta, 15 Mei 2016

Badan Pekerja KontraS,

 

Haris Azhar, SH, MA

Koordinator

 

 

 

Narahubung : Satrio Wirataru – 085694359543

 



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,802 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org