Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Indonesia: Amandemen Undang-Undang Anti Terorisme Merupakan Sebuah Serangan Kepada Hak Asasi Manusia

Tgl terbit: Kamis, 24 Maret 2016

Indonesia: Amandemen Undang-Undang Anti Terorisme Merupakan Sebuah Serangan Kepada Hak Asasi Manusia

 

Bangkok & Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia harus menolak pengajuan amandemen Undang-Undang Anti Terorisme yang sesungguhnya bertolak belakang dengan hukum internasional, menurut International Commission of Jurists (ICJ), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan The Indonesian Human Rights Monitor (IMPARSIAL) pada 18/3.

“Penyerangan yang mengerikan terjadi di Jakarta menyoroti kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi masyarakat dari aksi terorisme, namun pengalaman dari seluruh dunia yang telah mempertunjukkan perlawanan terhadap terorisme harus belangsung bersamaan dengan perlindungan hak asasi manusia, tidak hanya dalam pelanggaran kewajiban hukum Indonesia,” menurut Sam Zarifi, Direktur ICJ Kawasan Asia dan Pasifik.

ICJ, KontraS dan IMPARSIAL mencatat bahwa pengajuan amandemen dapat membenarkan keberlanjutan penahanan terduga yang tidak semestinya, memasukkan mereka kedalam resiko penyiksaan, perlakuan kejam, penghilangan paksa dan penahanan sewenang-wenang.

Amandemen tersebut juga termasuk mengenai penentuan penahanan administratif, menurut Zarifi, “hal tersebut secara umum dilarang dalam hukum internasional, disimpan dalam situasi yang paling luar biasa jauh lebih sempit dari penetapan dibawah amandemen.” Surat yang dikirimkan oleh organisasi-organisasi ini kepada DPR memaparkan rekomendasi-rekomendasi mengenai penetapan yang dapat di revisi, yang tidak akan melanggar hak para tahanan.

Selanjutnya, Haris Azhar, Koordinator KontraS menyatakan, “Tidak adanya refensi dimanapun dalam amandemen mengenai tahanan dapat menuntut keabsahan dari penahanan mereka. Hal ini harus jelas dalam hukum dimana pemulihan ini tidak tersedia untuk mereka.”

Dalam pengulasan pengajuan amandemen, kombatan Indonesia di mancanegara yang masih merupakan warga negara Indonesia, Poengky Indarti, anggota dewan IMPARSIAL menyatakan bahwa ini sangat bertentangan dengan hukum internasional, ini akan mengubah mereka menjadi tak bernegara. Ia menyatakan, “Kewarganegaraan adalah hukum yang mengikat atas individu kepada negara-negara yang bersangkutan. Ini merupakan prasyarat esensial mengenai penikmatan dan perlindunagn dari hak asasi manusia yang menyeluruh.”

Mereka pun menyatakan bahwa penetapan atas penghasutan terorisme harus terlalu berbatas sebagai pidato politik, khususnya mengenai pandangan yang bertolak belakang dari orang-orang yang memiliki kekuatan dan otoritas, seperti opini pada penentuan nasib sendiri atau perubahan pada hukum dan struktur konstitusional.

Pengajuan amandemen memaksakan hukuman mati terhadap beberapa kejahatan. ICJ, IMPARSIAL dan KontraS menolak hukuman mati dalam semua kasus tanpa terkecuali, sebagaimana adanya pelanggaran hak hidup dan hak untuk tidak menjadi subjek dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan menurunkan martabat. Dalam suratnya, mereka mengingatkan pemerintah Indonesia untuk segera melakukan moratorium dalam penggunaan hukuman mati, dengan menuju penghapusan hukuman mati secara total.

ICJ, IMPARSIAL dan KontraS mendesak anggota DPR untuk menekankan pada benak mereka bahwa pendekatan apapun yang Indonesia gunakan untuk melawan terorisme harus selaras dengan hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia.

 

Kontak Media:

Bangkok – Emerlynne Gil, Penasehat Hukum Internasional Senior ICJ

Email: emerlynne.gil@icj.org telp. no. +66 840923575

 

Jakarta (KontraS) – Fatia Maulidiyanti, Desk Internasional, KontraS

Email: fatia@kontras.org telp. No. _6221 391 9097/98

 

Jakarta (IMPARSIAL) – Poengky Indarti, Anggota Dewan IMPARSIAL

Email: poengky1970@gmail.com telp. No. +62 812 8362 8659



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 890 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org