Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Tidak Rasional, Usul Pemberlakuan Operasi Terpadu di Papua

Tgl terbit: Senin, 26 Januari 2004

Siaran Pers

No : 04/SP-KontraS/I/2004

Tidak Rasional, Usul Pemberlakuan Operasi Terpadu di Papua

KontraS dan ELSAM mengecam usulan Komisi I DPR-RI untuk memberlakukan Operasi Terpadu di Papua, dengan penerapan keadaan bahaya dengan status darurat sipil. Kami berpandangan bahwa usulan ini dilakukan tanpa pertimbangan yang benar, kecuali untuk kepentingan jangka pendek partai-partai politik, terutama yang mengusulkan maupun mendukung usulan pemberlakukan keadaan darurat di Papua.

Seperti kita ketahui, ususlan ini muncul dalam pembahasan yang dilakukan secara tertutup beberapa hari lalu, yang tampaknya usulan ini dilaontarkan Fraksi TNI/Polri.

KontraS dan ELSAM juga berpendapat bahwa usulan terselubung untuk memberlakukan keadaan darurat di Papua sengaja dilakukan untuk menghalangi penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua, Khususnya kasus Wamena dan Wasior. Lebih jauh dari itu, kami berpandangan bahwa usulan Komisi ini menunjukan adanya kehendak untuk melegalkan praktek-praktek represi di Papua selama pelaksanaan Pemilu di Papua.

Selain itu, kami juga berpandangan bahwa kehendak ini merupakan bukti kegagalan dari DPR dalam mengidentifikasi persoalan dasar di Papua dan semata-mata merupakan simplifikasi penyelesaian dengan menempatkan publik Papua sebagai ancaman keamanan sehingga perlu diberlakukan Operasi Terpadu. Ini juga menunjukan bahwa paradigma politik pemerintah dalam memandang daerah-daerah “bergolak” seperti Papua dan Aceh masuh belum berubah, yaitu memandang kehendak politik rakyat untuk mendapatkan hak ekonomi politiknya sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Sehingga, atas nama doktrin keamanan nasional, rakyat Papua bisa direpresi lewat pendekatan militeristik.

Sekali lagi, KontraS dan ELSAM mendesak agar usulan ini dihentikan. Sebab, pemberlakuan keadaan darurat hanya akan mematikan kebebasan sipil di Papua. Padahal kebebasan sipil diperlukan demi pemenuhan syarat-syarat Pemilu, agar berlangsung secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.

Jakarta, 26 Januari 2004

Usman Hamid
Koor. KontraS

Amiruddin
Koordinator Program ELSAM



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,407 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org