Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Permintaan Komnas HAM Kepada DPR Untuk Memberikan Rekomendasi Baru Kasus Trisakti, Semanggi I dan Se

Tgl terbit: Kamis, 05 Februari 2004

PRESS RELEASE

No : 05/PR-KontraS/II/2004

TENTANG

PERMINTAAN KOMNAS HAM KEPADA DPR UNTUK MEMBERIKAN REKOMENDASI BARU KASUS TRISAKTI, SEMANGGI I DAN SEMANGGI II

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPR dengan Komnas HAM pada 3 Februari 2004, Komnas HAM meminta DPR untuk mengkaji dan meninjau kembali rekomendasi DPR tentang tidak adanya indikasi pelanggaran berat HAM dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 1 . Menanggapi permintaan tersebut Komisi Hukum DPR menunjukan Ketua Subkomisi HAM Hamdan Zoelva sebagai koordinator untuk melakukan pengkajian kemungkinan mengubah rekomendasi DPR jika ditemukan bukti-bukti baru dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 2 .

Atas tanggapan DPR terhadap permintaan Komnas HAM tersebut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memandang bahwa :

  1. Pansus DPR yang bekerja sejak tahun 2000 de jure tidak memiliki kewenangan melakukan pengungkapan fakta yang bersifat pro justicia lewat fungsi penyelidikan ( inquiry ) terhadap peristiwa pelanggaran berat HAM masa lalu. Rekomendasi yang dikeluarkan tidak bersifat mengikat dan tetap membuka ruang untuk dilakukannya penyelidikan sesuai UU No 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.
  2. Keputusan politik Pansus seharusnya dibutuhkan sebagai bentuk dukungan legislatif terhadap eksekutif dalam menjalankan fungsi penegakan hukum yang melekat padanya, bukan untuk menetukan status kasus sebagai pelanggaran berat HAM atau bukan. Bukti-bukti dan hasil investigasi kelompok-kelompok masyarakat seharusnya sudah bisa digunakan Pansus memberikan rekomendasi dengan adanya pelanggaran berat HAM, yang akan dibuktikan dalam proses peradilannya.
  3. Dengan demikian, Pansus DPR tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap keputusan politik lewat adanya bukti baru ( novum ) karena hal itu merupakan kewenangan Mahkamah Agung dalam mengubah keputusan kasasi. Pencabutan yang diminta Komnas HAM lebih berkaitan dengan adanya ekses negatif dari rekomendasi DPR berupa penolakan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan, sehingga secara moral telah merugikan hak-hak para korban dan keluarganya untuk mendapatkan keadilan.
  4. Pernyataan Kejaksaan Agung tentang penolakan untuk melakukan penyidikan dengan dalih “nebis in idem” serta tidak adanya rekomendasi DPR tetang pelanggaran berat HAM dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II merupakan bentuk ketidakpahaman terhadap peran pro justicia -nya yang mandiri dan tidak tersubordinasi intervensi luar dalam berbagai bentuk, termasuk keputusan politik DPR.

Berdasarkan pandangan-pandangan diatas Kontras merekomendasikan :

  1. Mendesak DPR untuk segera memberikan rekomendasi baru untuk terhadap kasus-kasus tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moralnya untuk mendukung good governance aparatur penegak hukum dan supremasi hukum itu sendiri.
  2. Dengan tidak masuknya hasil penyelidikan KPP-HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II yang menunjukan indikasi adanya pelanggaran berat HAM, Kejaksaan Agung juga harus bersikap pro aktif mendesak DPR untuk mengubah rekomendasinya atas kasus-kasus tersebut.

Jakarta, 5 Februari 2004

Badan Pekerja

Usman Hamid
Koordinator

1 Kompas, 4 Februari 2004

2 Koran Tempo, 3 Februari 2004



Kasus terkait Semanggi II 1999;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,353 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org