Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Wacana Anti-LGBT - Ujaran Kebencian yang Dilestarikan

Tgl terbit: Kamis, 25 Februari 2016

Wacana Anti-LGBT - Ujaran Kebencian yang Dilestarikan

 

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan sikap pemerintah yang membiarkan bahkan mendukung wacana anti-Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) di masyakaraka, yang kini telah berkembang menjadi ujaran kebencian. Dalam satu bulan terakhir memang isu penolakan LGBT sedang ramai di masyarakat. Wacana yang pada awalnya hanya berupa pernyataan ketidaksukaan pribadi terhadap kelompok LGBT, meningkat menjadi pernyataan diskriminatif hingga ujaran kebencian yang dapat menimbulkan kekerasan dan konflik sosial.

Contohnya, pada Selasa, 23 Februari 2016, kelompok Solidaritas Perjuangan Demokrasi (SPD) akan mengadakan aksi di Tugu Jogja untuk menyuarakan pendapatnya menuntut hak-hak LGBT dan melawan ujaran kebencian terhadap LGBT. Namun aksi tersebut tidak bisa dilakukan di Tugu Jogja karena dihadang polisi. Alasannya, massa intoleran yang diidentifikasi tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) sudah menduduki dan melakukan aksi di Tugu Jogja. Dalam aksinya,  massa FUI menyebarkan rilis mengenai ancaman kekerasan akan melakukan “bakar, rajam, atau hukuman penjatuhan dari tempat tinggi” kepada kelompok LGBT. Hal tersebut menjadi contoh bagaimana ujaran kebencian yang berkembang di masyarakat terhadap kelompok LGBT menimbulkan diskriminasi bagi masyarakat lainnya, yakni melanggar hak kebebasan berkumpul dan berpendapat kelompok-kelompok yang mendukung hak LGBT.

Berkembangnya wacana anti-LGBT menjadi ujaran kebencian juga disponsori dan mendapat legitimasi dari aktor-aktor negara. Menurut catatan KontraS, terdapat 17 pejabat negara, baik eksekutif maupun legislatif, yang mengeluarkan pernyataan diskriminatif terhadap kelompok LGBT. Beberapa bahkan mengusulkan atau sudah mempersiapkan agar wacana anti-LGBT tersebut diadopsi menjadi kebijakan negara. Sebut saja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang telah secara terbuka dan agresif melakukan ekspresi diskriminasi dengan mengatasnamakan undang-undang.

Berkaitan dengan fenomena di atas, sering ada salah tafsir bahwa pernyataan-pernyataan anti-LGBT merupakan salah satu penggunaan hak kebebasan berpendapat sehingga negara tidak perlu turun tangan untuk meredam ujaran kebencian. Namun negara dan masyarakat perlu memahami dan membedakan pernyataan yang berupa pendapat pribadi, pernyataan diskriminatif, dan ujaran kebencian; baik yang beredar langsung dalam bentuk selebaran maupun yang saat ini telah gencar menggunakan media sosial. Wacana anti-LGBT dapat dikategorikan hanya sebagai pendapat pribadi apabila hanya berupa ketidaksukaan personal terhadap perilaku LGBT. Pada jenis pernyataan ini, wacana anti-LGBT tidak menjadi ancaman konflik sosial dan diskriminasi di masyarakat.

Namun apabila pernyataan tersebut sudah berupa usulan atau larangan-larangan tertentu terhadap aktivitas kelompok LGBT maupun menyerang dan mentargetkan individu, maka pernyataan itu dapat dikategorikan sebagai pernyataan diskriminatif. Apabila sudah muncul pernyataan-pernyataan diskriminatif tersebut, Negara seharusnya sudah mulai mendeteksi pihak-pihak yang mengeluarkan pernyataan tersebut. Sebab, pernyataan diskriminatif seringkali berkembang menjadi ujaran kebencian.

Selanjutnya apabila wacana anti-LGBT sudah berkembang menjadi berupa ajakan untuk mendiskriminasi atau melakukan kekerasan terhadap suatu kelompok LGBT, maka hal itu sudah dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Terhadap ujaran kebencian, negara seharusnya sudah berperan aktif melakukan pencegahan dan penindakan hukum agar ujaran kebencian ini tidak berkembang menjadi konflik sosial.

Selain itu KontraS juga ingin menyikapi dengan marak dikaitkannya isu orientasi seks dengan penyakit (menular). Dalam konteks ini penting untuk memeriksa kembali argumentasi beberapa kelompok masyarakat yang mengusung gerakan anti LGBT dalam konteks (1). LGBT sebagai penyakit (menular), (2) gaya hidup LGBT yang mampu menularkan orientasi seksual sesama jenis. KontraS berpendapat bahwa LGBT tetap sebagai orientasi yang tidak bisa dikategorikan sebagai penyakit (menular). Ada ukuran di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang diturunkan Permenkes No. 82/2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular

yang harus ditempuh untuk membuktikannya. Terlebih lagi argumentasi ini telah dipatahkan dengan hadirnya penelitian global yang tidak mengaitkan LGBT sebagai penyakit dan gangguan kejiwaan sebagaimana Indonesia yang tergabung menjadi negara-negara yang telah menyepakati Program of Action (PoA) untuk dihapuskannya diskriminasi, kekerasan, pemaksaan atas terkait pilihan seksual reproduksi (Pasal 7.3) pada acara International Conference on Population and Development (Kairo, 1994). Sebagaimana yang juga dikuatkan dalam Yogyakarta Principles (2006).

Berkenaan dengan pedoman menyikapi ujaran kebencian, Negara, khususnya Polri, sebenarnya sudah memiliki Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (SE Ujaran Kebencian). Dalam angka 2 huruf g SE Ujaran Kebencian dinyatakan:

“Bahwa ujaran kebencian ... bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: 11) orientasi seksual;”

Maka dari itu, segala seruan provokatif yang dapat mendiskriminasi kelompok LGBT dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian sebagaimana tercantum dalam SE Ujaran Kebencian.

Dalam penanggulangannya oleh Polri, angka 3 SE Ujaran Kebencian menyatakan bahwa:

“... diberitahukan/dipermaklumkan bahwa untuk menangani perbuatan ujaran kebencian agar tidak memunculkan tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang meluas diperlukan langkah-langkah penanganannya sebagai berikut: a) melakukan tindakan preventif...; b) apabilan tindakan preventif sudah dilakukan oleh anggota Polri namun tidak menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari tindakan ujaran kebencian, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui: penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian...;”

 

Maka dari itu kami menyimpulkan bahwa sebenarnya Negara sudah memiliki mekanisme  untuk menyikapi tindakan ujaran kebencian terhadap kelompok LGBT. Dengan menerapkannya, Negara dapat mencegah ujaran kebencian tersebut berkembang menjadi konflik sosial atau diskriminasi lebih lanjut terhadap kelompok LGBT. Dalam menyikapi isu ini, Negara juga harus belajar dari peristiwa-peristiwa persekusi terhadap kelompok minoritas yang sebelumnya terjadi. Pada peristiwa tersebut terlihat bagaimana Negara gagal mencegah konflik sosial terjadi karena sebelumnya membiarkan begitu saja munculnya berbagai wacana diskriminasi kepada kelompok rentan tersebut. Jika pembiaran ini terus dipertahankan maka suatu hari nanti akan ada kelompok minoritas lain yang terdiskriminasi di Indonesia. Dalam menanggapi berbagai perbedaan pandangan mengenai suatu kelompok minoritas, Negara harus tetap menjadikan perlindungan integritas dan keamanan individu sebagai prioritas, tanpa perlu melihat latar belakangnya.

Berdasarkan fakta dan ketentuan di atas, KontraS mendesak: 

Pertama, Presiden untuk memerintahkan jajarannya untuk tidak membuat pernyataan-pernyataan diskriminatif terhadap kelompok LGBT;

Kedua, Kapolri untuk memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada kelompok LGBT di Indonesa;

Ketiga, Kapolri untuk melakukan langkah penegakan hukum dengan menindak para pihak yang terus menerus melakukan tindakan ujaran kebencian terhadap kelompok LGBT, sebagaimana yang diatur dalam SE No. 6/X/2015.

Keempat, di luar ranah hukum, KontraS ingin menghimbau kepada figur-figur berpengaruh di Indonesia mulai dari musisi, penulis, seniman, dan mereka yang berinteraksi dengan publik menggunakan media sosial dengan pengikut berjumlah ribuan untuk tetap membangun diskursus dan pendapat dengan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan, konstitusi dan standar hukum lainnya. Karena apabila tidak mengindahkan hal-hal di atas maka mereka potensial untuk menambahkan stigma dan diskriminasi yang berujung pada penyebaran ujaran kebencian yang tidak bisa dikendalikan.

 

 

Jakarta, 25 Februari 2016

Badan Pekerja KontraS,

 

Haris Azhar, SH, MA

Koordinator



Kasus terkait Tanjung Priok 1984;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 5,018 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org