Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Hasil Eksaminasi Putusan Pengadilan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Petugas Janitor Dan Guru Jis: Melindungi Anak, Membela Kepentingan Hak Tersangka



Tgl terbit: Selasa, 01 Desember 2015

Hasil Eksaminasi Putusan Pengadilan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Petugas Janitor Dan Guru Jis : Melindungi Anak, Membela Kepentingan Hak Tersangka

 

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia [MaPPI] sejak Juni 2015 telah melakukan eksaminasi terhadap putusan pengadilan atas kasus dugaan kekerasaan seksual murid sekolah di JIS [Jakarta International School] yang dituduhkan kepada petugas janitor dan guru JIS. Eksaminasi perkara ini dilakukan setelah sebelumnya keluarga tersangka melakukan pengaduan terkait adanya dugaan penyiksaan dan rekayasa kasus selama proses penyelidikan terhadap para tersangka hingga pemidanaan yang dipaksakan. Hal tersebut diperkuat dengan munculnya fakta-fakta, baik yang berasal dari hasil investigasi KontraS maupun fakta-fakta di persidangan. Sebagai contoh, hasil temuan KontraS berdasarkan keterangan keluarga tersangka petugas janitor, diketahui bahwa para tersangka mengalami penyiksaan selama proses penyidikan di kepolisian. Selain itu, dalam fakta persidangan pada kasus yang menimpa guru JIS menunjukkan hasil forensik dan keterangan ahli yang menyebutkan bahwa pada pokoknya tidak ada tindakan sodomi pada anak sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri [PN] Jakarta Selatan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah ditulis oleh beberapa ahli dalam eksaminasi ini yang terdiri dari akademisi, LSM, dokter forensik hingga mantan jaksa, terlihat bahwa baik aparat penegak hukum maupun pengadilan telah gagal dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi anak serta memenuhi hak-hak tersangka. Alasan tersebut didasarkan pada adanya temuan berikut ini:

Pertama, Pelanggaran terhadap Hukum Formil. Dalam perkara yang menimpa murid JIS, pihak kepolisian telah terlebih dahulu menetapkan beberapa petugas kebersihan menjadi tersangka kemudian disusul oleh dua orang guru. Diketahui bahwa sejak proses penangkapan, para tersangka mengalami praktik penyiksaan guna mendapatkan pengakuan serta adanya pelanggaran prosedur dalam penetapan tersangka. Selain itu, dalam kasus guru terlibat bahwa kasus ini sangat dipaksakan karena sumirnya tuduhan-tuduhan terhadap keduanya jika dilihat dari berbagai aspek dan lemahnya bukti pendukung serta proses rekonstruksi yang menyalahi aturan karena anak yang dikatakan sebagai korban tersebut diarahkan oleh ibunya dan aparat kepolisian. Pelanggaran prosedur hukum ini telah diperkuat dengan kajian majelis eksaminator yang menyatakan bahwa terdapat beberapa prosedur hukum dikesampingkan demi memenuhi tekanan publik akan “substansi” peristiwa pidana versi mereka.  

Kedua, Tidak Terpenuhinya Hukum Materil. Selain terdapat pelanggaran hukum materil, aparat penegak hukum juga melanjutkan kesalahannya dalam menerapkan hukum materil seperti tidak kuatnya unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada para terdakwa. Selain itu, keterangan ahli maupun hasil visum yang membuktikan adanya kekerasan seksual pun diragukan dengan fakta-fakta lainnya yang muncul, namun hal tersebut tidak pernah dijadikan pertimbangan baik oleh penuntut maupun majelis hakim.

Ketiga, Tidak Terlindunginya Kepentingan Anak. Ditemukannya fakta-fakta atas dugaan pelanggaran atas proses hukum yang terjadi dalam perkara ini, maka yang paling dirugikan adalah kepentingan anak. Adanya sentimen “emosi publik” yang dibangun oleh opini media massa yang pada intinya menyatakan bahwa para tersangka telah melakukan kesalahan mengakibatkan munculnya kesan tidak netral dan independen majelis hakim yang diwujudkan dalam putusan yang dijatuhkan majelis hakim terhadap para tersangka.

Pada akhirnya, hasil temuan dalam eksaminasi ini tidak bertujuan untuk mengintervensi proses hukum yang berlangsung namun dapat dijadikan sebagai salah satu upaya kontrol oleh publik terhadap kinerja aparat penegak hukum. Selain itu, kami berharap hasil eksaminasi ini dapat menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI dalam melakukan koreksi terhadap kinerja aparatnya sehingga peristiwa salah tangkap maupun pemidanaan yang dipaksakan tidak pernah terjadi lagi.

 

 

Jakarta, 1 Desember 2015

 

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS]

Masyarakat untuk Pemantau Peradilan Indonesia [MaPPI]



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,141 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org