Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Rencana Menghadiri "The 60th Session of the United Nations Commission on Human Rigths"

Tgl terbit: Sabtu, 15 Mei 2004

Press Release KontraS

No : 09/SK/PR-KontraS/III/2004

Tentang

Rencana Menghadiri "The 60th Session of the United Nations Commission on Human Rigths"

KontraS bersama dengan delegasi NGO Indonesia yang lain, berencana akan menhadiri sidang Komisi HAM PBB ke-60, di Jenewa, Swiss. Dalam sesi sidang tahun ini, KontraS akan menyampaikan perkembangan situasi dan kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia, termasuk progress report perkembangan penanganan kejahatan masa lalu. Selain menghadiri sidang Komisi HAM, delegasi juga akan menemui sejumlah perwakilan negara besar seperti Amerika, Jepang dan Uni Eropa. Termasuk negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.

Sehubungan dengan rencana kehadiran tersebut, KontraS telah menyiapkan beberapa laporan hak-hak asasi manusia, antara lain :

  1. Laporan umum mengenai situasi hak asasi manusia di beberapa wilayah Indonesia berdasarkan pemantauan dan investigasi yang dilakukan KontraS. Laporan ini akan menekankan masih belum berubahnya prilaku aparat keamanan Indonesia, seperti tercermin dalam kasus penembakan masyarakat Kao-Malifut di Halmahera, penembakan petani Kajang di Bulukumba, dan penembakan warga sipil di Manggarai, Nusa Tenggara Timur serta penggusuran-penggusuran secara paksa dengan cara kekerasan.
  2. Laporan khusus megenai penyiksaan di Indonesia pada tahun 2002-2003, antara lain penyiksaan yang terjadi di Aceh, Papua, Maluku. Poso dan Bulukumba (Sulawesi). Laporan ini akan diserahkan kepada Pelapor Khusus PBB Mengenai Penyiksaan dan Pelapor Khusus Mengenai Kekerasan tehadap Perempuan. Dalam laporan ini, bentuk penyiksaan juga mencakup tindakan-tindakan aparat keamanan seperti penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, perkosaan, penculikan dan penghilangan orang secara paksa.

Beberapa rekomendasi yang akan disampaikan adalah :

  1. Mendesak Komisi HAM PBB untuk bisa mengahdirkan Pelapor Khusus PBB mengenai Penyiksaan dan Kekerasan Terhadap Perempuan serta UNWGEID (United Nation for Working Group on Enforced or Involuntary Disappearance)/kelompok kerja yang fokus pada isu kasus penghilangan paksa untuk berkunjung ke Indonesia. Kunjungan ini sangat penting untuk melihat secara langsung dan obyektif atas situasi dan kondisi hak asasi manusia. Sekedar catatan ; pada tahun 2001 Komite Monitoring Penyiksaan PBB ( Committee Against Torture-CAT) meminta pemerintah Indonesia untuk meyampaikan informasi yang lengkap tentang kasus-kasus penyiksaan.
  2. Mendesak Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa untuk menindaklanjuti pernyataan mereka dibulan November 2003 yang mengekspresikan “keprihatinan terhadap perpanjangan keadaan darurat militer di Aceh”. Secara bersama, ketiga negara tersebut harus menekan pemerintah Indonesia untuk menaati hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia di Aceh.
  3. Mendesak negara-negara penyuplai senjata ke Indonesia, untuk mempertimbangkan penundaan transfer senjata kepada Indonesia. Mendesak negara-negara yang sudah menyediakan bantuan militer kepada Indonesia dalam bentuk senjata, perlengkapan lainmaupun pelatihan kemiliteran, agar memastikan bahwa bantuan tersebut tidak digunakan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Pernyataan bantuan persenjataan harus diperketat dengan mensyaratkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
  4. Mendesak ASEAN dan negara-negara yang tergabung didalamnya untuk menggunakan kewenangan regional ASEAN dan meminta Indonesia untuk menghargai kewajiban internasionalnya dalam konflik di Aceh. Sehubungan dengan partisipasi Thailand dan Philipina dalam memonitor CoHA, ASEAN seharusnya menekankan perlunya keterlibatan dalam kehadiran monitoring internasional di Aceh selama pemberlakuan darurat militer.

Demikian pernyataan ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, 15 Maret 2004

Usman Hamid

Koordinator Badan Pekerja


Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,071 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org