Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Hentikan Kebijakan Diskriminatif Rumah Ibadah Di Aceh Singkil

Tgl terbit: Rabu, 14 Oktober 2015

Hentikan Kebijakan Diskriminatif Rumah Ibadah Di Aceh Singkil

 

Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Menteri Dalam Negeri untuk mengevaluasi kebijakan diskriminatif Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terkait rencana pembongkaran gereja yang menimbulkan penyerangan dan pembakaran gereja oleh massa intoleran. Pada Selasa, 13 Oktober 2015, sekelompok massa yang mengatasnamakan berasal dari kelompok Pemuda Aceh Singkil Peduli Islam membakar sebuah bangunan Gereja Huria Kristen Indonesia di Desa Dangguren Kabupaten Aceh Singkil. Tindakan tersebut dilatarbelakangi penolakan mereka akan keberadaan gereja di desa tersebut. Hal itu memicu terjadinya bentrok lebih besar antara massa penyerang dan warga yang menjaga gereja yang menimbulkan korban 1 orang meninggal dan 4 korban luka-luka.

Peristiwa ini diawali kebijakan Bupati Aceh Singkil, Sapriadi SE, menyanggupi tuntutan kelompok intoleran untuk melakukan pembongkaran gereja yang jumlahnya melebihi kesepakatan. Pada Kamis, 8 Oktober 2015, bupati mengadakan pertemuan dengan warga untuk membahas kebijakan ini dan kebijakan ini ditolak oleh pihak gereja. 9 Oktober 2015, beredar pesan singkat berisi syiar kebencian (hate speech) yang memprovokasi warga untuk menolak keberadaan gereja di Aceh Singkil. Terkait ancaman tersebut, Pendeta Erde Berutu dari Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi, sudah menyampaikan hal tersebut ke Bupati Aceh Singkil dan aparat keamanan untuk diberikan perlindungan. Namun bupati tidak merespon positif dan saat itu tidak ada jaminan tegas soal perlindungan keamanan dari pihak Polri. Bahkan pada Senin, 12 Oktober 2015, bupati mengadakan pertemuan dengan FKUB, DPRD Aceh Singkil, dan sejumlah ormas tanpa melibatkan pihak gereja dan mengambil keputusan untuk membongkar 10 gereja di Aceh Singkil. Kebijakan dan sentiman akan gereja ini yang akhirnya memicu penyerangan yang terjadi keesokan harinya.

Fakta di atas menunjukkan kegagalan Negara belajar dari pengalaman dalam menangani persoalan keagamaan yang berpotensi konflik. Belum berselang 4 bulan sejak terjadinya konflik keagamaan di Tolikara, Negara kembali mengulang pola diskriminasi dan kegagalan yang sama di Aceh Singkil. Kebijakan pemerintah daerah yang diskriminatif terkait rumah ibadah berpadu dengan ketidakseriusan Polri untuk memberikan perlindungan berujung menimbulkan konflik berlatar belakang keagamaan. Hal ini menunjukkan persoalan serupa tidak hanya bisa ditanggapi dengan reaksi reaktif pemerintah dan aparat keamanan pasca kejadian.

Presiden dan Menteri Dalam Negeri tidak cukup hanya memberikan himbauan toleransi tapi juga perlu membuat kebijakan atau regulasi untuk mencegah persoalan yang sama terulang. Perlu ada kebijakan yang membatasi ruang diskresi pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan soal agama agar tidak lahir kembali aturan-aturan diskriminatif hasil desakan politik lokal kelompok intoleran. Selain itu, Polri juga perlu membuat aturan internal yang berfungsi sebagai pedoman untuk menangani konflik dan potensi konflik keagamaan.


Berdasarkan fakta-fakta diatas, sebagai langkah awal pasca konflik KontraS mendesak lembaga-lembaga negara untuk:

Pertama, Menteri Dalam Negeri untuk mengevaluasi kebijakan diskriminatif Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terkait rencana pembongkaran gereja;

Kedua, Gubernur Nangroe Aceh Darussalam untuk mengkoordinasikan jajarannya menyediakan fasilitas  tempat berlindung bagi warga Aceh Singkil yang mengungsi selama situasi keamanan belum kondusif;

Ketiga, Bupati Aceh Singkil untuk menghentikan upaya pembongkaran gereja dan mencari solusi bersama yang tidak mencederai hak asasi warga negara, khususnya hak untuk beribadah;

Keempat, Kapolri untuk menindak pelaku penyerangan dan pembakaran sembari terus menjamin keamanan bagi seluruh warga di Aceh Singkil dan warga dalam pengungsian;

 Kelima, Komnas HAM untuk melakukan investigasi terkait dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa konflik dan diskriminasi di Aceh Singkil.

 

Jakarta, 14 Oktober 2015

 

 

Yati Andriyani

Wakil Koordinator Bidang Advokasi

 

Cp: Satrio Wirataru (085694359543)



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,437 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org