Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Penolakan terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden Militer dan Kepolisian

Tgl terbit: Senin, 26 April 2004

Siaran Pers Bersama

Tentang

Penolakan terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden Militer dan Kepolisian

(Aktif dan Purnawirawan)

Pada Pemilu 2004, peluang kebangkitan militerisme semakin besar. Pada pencalonan presiden dan wakil presiden, hampir semua partai politik mengumukan akan mencalonkan militer menjadi presiden atau wakil presiden. Parti Golkar sendiri secara resmi mencalonkan Wiranto, mantan Menhankam /Pangab semasa Orde Baru. Lalu Partai Demokrat mencalonkan Susilo Bambang Yudhoyono, yang pernah menjadi ajudan presiden Soeharto. Sementara beberapa partai politik sedang mempertimbangkan untuk menggandeng militer sebagai wakil presiden dengan berbagai alasan, termasuk kebutuhan akan "terciptanya stabilitas keamanan".

Kenyataan ini memprihatinkan para korban keluarga korban pelanggaran HAM. seolah mereka ingin ‘melupakan' sejarah kelam masa lalu, dimana telah terjadi pealnggaran berat HAM. Sementara luka hati korabn dan keluarga korban belum juga tersembuhkan, negara juga lalai menunaikan tanggungjawabnya untuk menuntaskan kasus-kasus ini. Situasi ini semakin dipeburuk karena dari beberapa calon pemimpin negeri merupakan “politisi berdarah” yang terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran HAM berat. Sehingga Presiden dan Calon Presiden yang besala dari militer †terlebih yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM †tidak layak menjadi pemimpin bangsa ini.

Sebagai bahan pertimbangan, kami mengajukan gambaran tentang calon Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu :

  1. Sosok yang akseptabel, baik oleh masyarakat dalam negeri maupun masyarakat internasional.
  2. Sosok yang mendorong terwujudnya civil society dan bukan sosok yang mudah memicu terciptanya pemerintahan yan militeristik.
  3. Bukan berasal dari militer/kepolisian †termasuk purnawirawan †agar tidak mudah dikendalikan oleh sebuah ‘esprit de corps' keluarga besar TNI/Polri, diaman komunitas ini memiliki kekuatan yang riil untuk menekan masyarakat sipil.
  4. Bukan ‘boneka' dari pendukung dana yang membiayai persiapannya untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
  5. Tidak memiliki ‘lembaran hitam' atau track record negatif, dan juga bukan sosok yang sedang bermasalah termasuk yang harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM berat.
  6. Bukan pihak yang diduga terlibat atau masih harus bertanggung jawab di depan proses hukum atas terjadinya pelanggaran HAM berat.
  7. Tidak mudah melempar tanggung jawab kepada pihak lain, atau pengecut.
  8. Tidak terkait secara moral dengan penguasa Orde Baru.
  9. Jabatan presiden dan wakil presiden tidak dijadikan ‘ajang cuci dosa' †impunity bagi seseorang yang bermasalah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, kami yang tergabung dalam Solidaritas Kesatuan Korban Pelanggaran HAM (SKKP-HAM), dengan ini menyatakan :

  1. Menolak Jendral (Purn) Wiranto menjadi Presiden yang akan datang.
  2. Menolak tampilnya sosok militer dan kepolisian menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang, meskipun sudah purnawirawan.

Jakarta, 26 April 2004

Solidaritas Kesatuan Korban Pelanggran HAM (SKKP-HAM)

Korban dan Keluarga korban Pelanggaran HAM Kasus Trisakti, Semangg I dan II, Kasus Penculikan Aktivis dan Penghilangan Orang 1998, Kasus Tanjung Priok 1984, Kasus Mei 1998, Kasus Talangsari Lampung 1989

Kontras, Kapal Perempuan, LBH Apik, Imparsial, PBHI, ICW, KRHN, Kompak



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,300 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org