Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pernyataan Sikap
Solidaritas Kesatuan Korban Pelanggaran HAM

Tgl terbit: Minggu, 25 April 2004

Pernyataan Sikap

Solidaritas Kesatuan Korban Pelanggaran HAM

SKKP-HAM

Kemenangan gerakan reformasi 1998 yang dimotori oeh mahasiswa telah membuka ruang bagi masyarakat, termasuk korban pelanggaran HAM untuk mengekspresikan dan memperjuangkan hak-haknya. Sebagai korban, kami telah mampu mengorganisasikan diri dan menuntut pertanggungjawaban nergara. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari peran gerakan reformasi 1998 yang sedikit banyak telah mampu mengurangi keterlibatan militer dalam urusan kebebasan masyarakat sipil.

Namun dalam tahun-tahun terakhir, sedikit demi sedikit militer kembali diberi peluang oleh pemerintahan Megawati untuk memasuki wilayah politik sipil. Kami menandai bahwa puncak dari arus balik ini adalah kemenangan Partai Golkar dalam pemilu legislatif dan pencalonan 2 orang Jendral Purnawirawan, Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Calon Presiden Republik Indonesia 2004-2009.

Sehubungan dengan proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, kami yang tergabung Solidaritas Kesatuan Korban Pelanggaran HAM, bermaksud menyampaikan beberapa hal penting demi terus berjalannya upaya penagakan HAM di Indonesia.

Pertama ; kami masih memiliki catatan bahwa Jendral (Purn) Wiranto harus bertanggung jawab atas sejumlah pelanggaran berat hak asasi manusia, antara lain penculikan, penembakan mahasiswa ; Trisaksti, Semanggi I dan II, kasus Kerusuhan Mei 1998, serta Pembumihangusan di Timor Timur paska jajak pendapat 1999. Semua Komisi Penyelidik yang dibentuk Komnas HAM merekomendasikan agar Jendral (Purn) Wiranto untuk dmintai keterangan dan pertnaggungjawabannya. Labih jauh lagi, Jendral (Purn) Wiranto juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum Dili Timor Timur, untuk dikemudian masuk kedalam daftar, orang yang harus ditangkap karena kejahatan kemanusiaan.

Demikian juga Jendral (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Staf Kodam Jaya, ia bertanggung jawab atas peristiwa berdarah penyerangan kantor PDI di jalan Diponegoro, Jakarta, pada tanggal 27 Juli 1996 yang menewaskan dan menghilangkan ratusan orang. Sebagai Kasdam, sulit dipercaya apabila tidak mengetahui perencanaan penyerbuan kantor PDI, 8 tahun lalu. Selain pernah menjadi ajudan Soeharto, SBY adalah orang berada diseberang gerakan mahasiswa 1998, bahkan mencoba menghentikan laju gerakan mahasiswa yang menuntut Soeharto mundur. Dalam kapasitasnya sebagai Menkopolkam, Yudhoyono juga bertanggung jawab atas darurat militer di Aceh yang mengakibatkan jatuhnya korban masyarakat sipil.

Kedua ; dalam pandangan kami, masyarakat dan negara yang bermoral hanya bisa jika negara mempertanggungjawabkan kejahatan serius masa lalu, sebagai sebuah prasyarat untuk keadilan. Disini, kami perlu kembali menegaskan bahwa keadilan tidak dapat dicapai terkecuali mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan itu, dihukum di pengadilan yang kompeten dan adil. Kewajiban menegakan keadilan inilah yang harus terus diupyakan agar berjalan sinergis dengan upaya menjaga skelangsungan kegidupan ke depan negara yang lebuh demokratis.

Ketiga ; khusus untuk kepengurusan baru Komnas HAM, selama satu setengah tahun lebih, Komnas masih memiliki pekerjaan rumah yang belum dikejakan. Antara lain, kasus Talangsari Lampung 1989 serta kasus penculikan dan penghilangan orang secaraa paksa 1997-1998. Dalam hal ini, kami ingin mengingatkan bahwa kemacetan-kemacetan itu dikarenakan Komnas HAM digembosi oleh otorotas politik yang ada, termasuk dan terutama militer. Kita tentu masuh ingat dengan ketidakpatuhan sejumlah anggota militer aktif dan non aktif yang didukung secara institusional oleh TNI.

Oleh karena itu, kami mendesak Komnas HAMagar mengambil langkah inisiatif dan bersikap aktif terhadap proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini kami mendesak Komnas HAM untuk mempersoalkan pencalonan Wiranto dari Partai Gokar dan Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan demi tetap tegaknya hak asasi manusia dan demokrasi yang bebas dari budaya dan nilai-nilai militerisme.

Jakarta, 25 April 2004

Solidaritas Kesatuan Korban Pelanggaran HAM (SKKP-HAM)

  • Komunitas korban Peritiwa 1965/1966
  • Komunitas korban Tanjung Priok 1984
  • Komunitas korban Lampung 1989
  • Komunitas korban Penculikan 1997/1998
  • Komunitas korban Trisakti, Semanggi I dan II
  • Komunitas korban Peritiwa Mei 1998

Bersama KONTRAS dan IKOHI



Kasus terkait Semanggi I 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,727 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org